Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia

From Sankri Pedia STIA LAN Makassar
(Redirected from Main Page)
Jump to: navigation, search

Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) tersebut merupakan suatu keseluruhan sistem penyelenggaraan kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam segala aspeknya, serta keseluruhan administrasi negara Indonesia yang berlandaskan pada Idiil-Pancasila, konstitusional-UUD 1945, operasional, dan kebijakan lain baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Dimana dari keseluruhan sistem tersebut antara Aparatur Negara (Aparatur Pemerintah, Aparatur Kenegaraan) beserta seluruh rakyat saling bekerjasama dalam mewujudkan segala tujuan seperti: melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia;, serta cita-cita bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegaranya yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Contents

BAB I : PENDAHULUAN[edit]

Latar Belakang Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI)[edit]

Upaya pembangunan administrasi negara yang pada hakekatnya merupakan penyempurnaan sistem dan proses dalam penyelenggaraan kebijakan negara, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas administrasi negara, untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara. Melalui pengkajian dan penelitian dilaksanakan pula pengembangan keilmuan administrasi negara disesuaikan dengan perkembangan lingkungan stratejik dan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundangan yang berlaku. Dinamika perubahan kebijakan negara yang termuat dalam berbagai bentuk dan tingkatan peraturan perundangan, akan berimplikasi pada sistem administrasi negara di Indonesia. Perubahan tersebut perlu terus dipantau dan didokumentasikan secara sistematis dan terintegrasi dalam sebuah dokumen kebijakan sebagai acuan bagi Penyelenggara Negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, yang tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengembangan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI). Atas dasar tuntutan kebutuhan tersebut, Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyusun Buku ini untuk melaksanakan salah satu fungsinya membina dan mengembangkan SANKRI.

Maksud dan Tujuan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI)[edit]

Buku ini merupakan review terhadap Buku III Landasan dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Administrasi Negara, untuk disesuaikan dengan perubahan kebijakan negara yang tercantum dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku, dan hasil studi empirik berkenaan dengan penyelenggaraan dan pengembangan SANKRI. Dengan demikian, setiap dinamika kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pembangunan sistem administrasi negara dapat terdokumentasi secara memadai.

Ruang Lingkup Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI)[edit]

Dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan administrasi negara sebagai sistem yang dipraktekkan dalam penyelenggaraan negara, secara substantif tidak dapat mengesampingkan hal-hal yang bersifat konseptual tentang makna dan hakekat administrasi negara sebagai disiplin dan sistem yang dipraktekkan di manca negara dengan berbagai sudut pandang yang melahirkan paradigma tentang administrasi negara itu sendiri. Oleh sebab itu pada buku ini disamping sarat akan deskripsi realita, juga terdapat sentuhan-sentuhan konseptual yang dipandang signifikan untuk memberikan justifikasi terhadap eksistensi sistem administrasi negara yang hidup dalam praktek penyelenggaraan negara. Secara konseptual, SANKRI yang diungkap dalam Buku ini identik dengan Sistem Penyelenggaraan Kebijakan Negara, karena berkenaan dengan kewenangan lembaga-lembaga negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Mengingat dalam realita lembaga eksekutif (Pemerintah) lebih banyak berperan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, maka secara silih berganti SANKRI disebut juga sebagai Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, yang dalam praktek tidak dapat mengesampingkan tata hubungannya dengan kewenangan Lembaga Negara sebagaimana dimaksud UUD 1945. Dalam rangka penerapan konsep sistem administrasi negara dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara, pada Buku ini dirumuskan pengertian SANKRI dan unsur-unsur pokoknya termasuk interaksinya dengan faktor-faktor lingkungan strategis. Deskripsi ini dimaksudkan untuk memperjelas posisi dan peran SANKRI sebagai dasar pijakan dalam menguraikan berbagai landasan penyelenggaraan SANKRI, yang meliputi landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan sebagai landasan operasional pengembangannya adalah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang ditetapkan dalam UU No.25 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya. Cakupan deskripsi substantif mengenai SANKRI dalam Buku ini beranjak dari konsep administrasi negara sebagai administrasi mengenai negara, yang mempunyai dua unsur pokok, yaitu organisasi dan manajemen. Atas dasar itu, deskripsi substantif Buku ini meliputi: pertama organisasi penyelenggara negara yang meliputi tatanan organisasi lembaga Negara dan organisasi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah; dan kedua manajemen pemerintahan (dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara berdasarkan UUD 1945). Unsur pokok terakhir ini dirinci dalam deskripsi dimensi-dimensi Manajemen Kebijakan Publik, Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Manajemen Keuangan Negara, Manajemen Pelayanan, dan Akuntabilitas. Pada bagian terakhir dikemukakan upaya untuk memproyeksikan arah pengembangan SANKRI dalam kerangka pembangunan penyelenggaraan negara, yang meliputi deskripsi Kebijakan Penyelenggaraan Negara, Rencana Program Penyelenggaraan Negara berdasarkan SPPN dan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 serta dimensi-dimensi pengembangan SANKRI tetap berdasarkan dan mengacu pada unsur-unsur pokok sebagaimana diuraikan di atas.

BAB : II POSISI DAN PERAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA[edit]

Pengertian Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia[edit]

SANKRI adalah administrasi negara sebagai sistem yang dipraktekkan untuk mendukung penyelenggaraan NKRI agar upaya Bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna. Disamping berlandaskan idiil Pancasila dan konstitusional UUD 1945, serta landasan operasional pengembangannya SPPN beserta peraturan pelaksanaannya, SANKRI harus selaras juga dengan situasi dan perkembangan lingkungan strategik, termasuk perkembangan paradigma ilmu administrasi negara.

Administrasi Negara dalam Arti Sempit dan Luas[edit]

Pada awal kelahirannya sebagai suatu disiplin tersendiri, administrasi negara hanya diartikan sebagai bekerjanya lembaga eksekutif (Pemerintah) saja. Dalam konteks itu administrasi negara hanya dipandang sebagai pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan negara/publik dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, khususnya birokrasi pemerintahan, semata. Batasan ini didasarkan atas pemisahan antara politik dan administrasi negara pada waktu itu. Politik diartikan bersangkutan dengan penentuan kebijakan publik, sedangkan administrasi negara hanya bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan publik. Oleh karenanya, pada masa tersebut terbentuk pemahaman bahwa proses administrasi negara dimulai setelah selesainya proses politik. Dalam perkembangannya sejak pertengahan abad XX, sebagaimana diungkap pada Buku I dan Buku II SANKRI Jilid I, administrasi negara diartikan secara meluas yang mencakup aktifitas seluruh Lembaga Negara, baik lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, moneter, auditif dan sebagainya . Pandangan ini dapat dipahami, berdasarkan dua alasan:

  • Dikotomi antara politik dan administrasi negara ternyata tidak terbukti benar. Keterlibatan birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan ternyata tidak hanya dalam pelaksanaan kebijakan negara/publik, tetapi juga dalam proses pembuatan kebijakan tersebut.
  • Pelaksanaan kebijakan negara/publik dengan sendirinya mencakup pelaksanaan kebijakan negara/publik yang paling mendasar sebagaimana dirumuskan dalam konstitusi. Pelaksanaan kebijakan dasar tersebut, melibatkan seluruh Lembaga Negara dalam pembuatan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai format hukum dari kebijakan negara/publik, dan melibatkan lembaga yudikatif, eksekutif serta Lembaga Negara lainnya berkaitan dengan evaluasi implementasi peraturan tersebut.

Dengan demikian, terdapat dua pandangan terhadap administrasi negara, yaitu dalam arti sempit administrasi negara bersangkutan dengan aktifitas lembaga eksekutif saja, yang sebagai sistem disebut Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan; sedangkan dalam arti luas, mencakup aktivitas seluruh Lembaga Negara dalam mencapai tujuan negara, yang sebagai sistem disebut Sistem Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Bangsa.


Administrasi Publik adalah Administrasi Negara[edit]

Dari telaahan berbagai referensi mengenai administrasi negara, dalam perspektif yang lebih luas, administrasi negara dapat diartikan sebagai tindakan manusia yang bekerja sama dalam lingkup kelembagaan birokrasi pemerintahan, dunia usaha dan/atau masyarakat yang bertujuan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Oleh karena itu terdapat pandangan dan pendapat bahwa kata public dalam istilah public administration tidak lagi difokuskan kepada Lembaga Pemerintah, tetapi lebih kepada masyarakat yang dilayani. Walaupun demikian, hal itu bukan berarti administrasi tentang masyarakat (administration of the public), tetapi administrasi yang diselenggarakan untuk masyarakat. Pergeseran makna itu tidak menafikan peran manajemen pemerintahan, karena birokrasi tetap memiliki kewenangan terbesar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Seiring dengan arus globalisasi, di awal dekade sembilan puluhan telah lahir pendekatan, teori atau paradigma baru dalam administrasi negara. Banyak cendekiawan kontemporer dalam administrasi negara menggunakan istilah governance sebagai pengganti istilah administrasi negara. Istilah governance dapat dan telah digunakan dalam berbagai konteks, seperti good corporate governance, international governance, local governance, serta public governance (sebagai pengganti istilah public administration). Ada pula yang memberikan pengertian governance sebagai proses kegiatan bersama-sama dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam “good governance” terkandung makna sharing/partnership pengelolaan negara antar sektor publik, yaitu Negara/Pemerintah, swasta/dunia usaha dan masyarakat. Dengan perkataan lain, governance yang baik ditandai dengan hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara ketiga pihak tersebut, yang oleh kalangan pakar disebut sebagai pilar-pilar good governance. Dengan demikian, dalam governance terlibat segenap pelaku, yaitu keseluruhan pihak yang berkepentingan (stakeholders), yang pada dasarnya terdiri atas Negara/Pemerintah, swasta/dunia usaha dan masyarakat. Berdasarkan permasalahan dan tingkat pemerintahannya, stakeholders masyarakat meliputi kalangan yang sangat luas dan beraneka ragam, seperti organisasi politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), koperasi, individu dan bahkan lembaga-lembaga internasional.

Dalam public governance peran sektor Negara/Pemerintah, bukan hanya sebagai pemberi layanan barang dan jasa, melainkan lebih berperan sebagai regulator dan fasilitator untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu paradigma utama dalam good governance adalah pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hal itu, maka good governance bercirikan nilai-nilai sebagai berikut:

  • Partisipasi: Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berserikat, berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif.
  • Aturan Hukum: Penegakan terhadap peraturan hukum harus dilaksanakan dengan adil dan tidak diskriminatif, serta menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).
  • Transparansi: Transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, mengakibatkan proses kegiatan lembaga dan informasinya dapat diterima secara langsung oleh pihak yang membutuhkan. Dalam hal ini informasi tersebut harus dapat dipahami dan dimonitor.
  • Ketanggapan: Setiap lembaga dan proses kegiatannya harus melayani para pihak terkait (stakeholderss).
  • Orientasi kepada Konsensus: Good governance menjadi perantara bagi kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
  • Kesetaraan: Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan.
  • Efektifitas dan Efisiensi: Setiap proses dan lembaga menghasilkan produk tertentu sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
  • Akuntabilitas: Para pengambil keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholderss. Akuntabilitas ini berbeda-beda tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah merupakan keputusan internal atau eksternal.
  • Visi Stratejik: Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.


Kesembilan karakteristik di atas saling memperkuat dan tidak berdiri sendiri-sendiri untuk menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas SDM Aparatur; serta sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

Berdasarkan uraian terdahulu, good governance pada dasarnya bersenyawa dengan sistem administrasi negara. Oleh karena itu upaya mewujudkan good governance merupakan pula upaya penyempurnaan sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu negara secara keseluruhan.

Sehubungan paradigma baru dalam administrasi negara tersebut, dewasa ini istilah public administration juga diterjemahkan dengan administrasi publik. Makna yang terkandung didalamnya adalah bahwa “administrasi publik mengurusi kepentingan (pelayanan) terhadap masyarakat, penduduk, warga negara dan rakyatnya. Dalam pelayanan tersebut, birokrasi pemerintahan menerapkan berbagai disiplin yang merupakan awal keterlibatan Pemerintah. Atas dasar itulah, administrasi publik diartikan sebagai hubungan yang memerintah dengan yang diperintah dan penempatannya secara proporsional”.

Dari pemikiran di atas dapat dinyatakan bahwa administrasi publik dan administrasi negara tidaklah berbeda, yang penting tetap menggunakan paradigma dan prinsip-prinsip good governance.


Aparatur Negara[edit]

Administrasi negara sebagai konsep tidak terlepas dari konsep Aparatur Negara. Dalam praktek pembangunan administrasi negara berdasarkan RPJM Nasional Tahun 2004 – 2009, upaya untuk menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa sangat ditentukan oleh kinerja Aparatur Negara.

Aparatur Negara sebagai Aparatur Penyelenggara Negara yang berdasarkan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme meliputi : (1) Pejabat Negara pada Lembaga Negara; (2) Menteri; (3) Gubernur; (4) Hakim; (5) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (6)Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk dalam cakupan terakhir ini adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya dalam melaksanakan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek KKN, yang diantaranya : Direksi, Komisaris, dan Pejabat Struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dari batasan tersebut dapat ditarik beberapa pengertian: pertama, Aparatur Negara terdiri atas Aparatur Kenegaraan dan Aparatur Pemerintahan; kedua, Aparatur diartikan sebagai lembaga dan sekaligus orang/pejabatnya; ketiga, Aparatur Kenegaraan adalah lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945; dan keempat, Aparatur Pemerintahan adalah Aparatur Pemerintah, baik di Pusat maupun di Daerah, termasuk BUMN dan BUMD selaku Aparatur Perekonomian Negara. Pernyataan ini dapat diartikan bahwa istilah Aparatur Pemerintah mencakup: pertama, Aparatur Pemerintahan yang sering disebut juga birokrasi pemerintahan, yaitu Kementerian Negara dan Departemen sebagai perangkat (alat) Menteri Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dan instansi vertikalnya, serta Dinas Daerah dan lainnya, yang menjalankan fungsi pemerintahan (pelayanan dan pengaturan/pengayoman), tanpa bermotif mencari keuntungan; kedua, Aparatur Perekonomian Negara, yaitu BUMN dan BUMD, yang meski menjalankan fungsi bisnis di sektor publik, namun tidak berorientasi semata-mata mencari keuntungan.

Secara kelembagaan, BUMN berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 terdiri atas Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Butir VII Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Persero bertujuan untuk menumpuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan-ketentuan UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan Perum dibentuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban Pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (kemanfaatan umum). BUMD berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990 telah diarahkan menjadi Perumda dan Perseroda, sebelum terbitnya Undang-Undang baru sebagai pengganti UU No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Memperhatikan peran Persero dan Perum tersebut, maka hanya Perum dan Perumda saja nampaknya yang merupakan Aparatur Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, Aparatur Negara terdiri atas Aparatur Kenegaraan dan Aparatur Pemerintahan yang mencakup Aparatur Pemerintah dan Aparatur Perekonomian Negara (Perum) dan Daerah (Perumda), yang semuanya merupakan unsur esensial penyelenggaraan negara dalam kerangka SANKRI.


Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Sistem Penyelenggaraan Negara dan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara[edit]

Dalam kehidupan bernegara berdasarkan UUD 1945 selama ini telah dikenal adanya dua istilah yang berkaitan erat dengan administrasi negara sebagai sistem yang dipraktekan. Kedua istilah itu adalah Sistem Penyelenggaraan Negara dan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

1. Sistem Penyelenggaraan Negara

Berdasarkan UU No.28 Tahun 1999, dinyatakan bahwa penyelenggaraan negara bertujuan untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, sangat ditentukan oleh peran Penyelenggara Negara. Penyelenggara Negara dimaksud adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif atau fungsi kenegaraan lainnya, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari uraian di atas, jelas bahwa penyelenggaraan negara merupakan aktivitas dari seluruh Lembaga Negara, baik eksekutif, legislatif, yudikatif maupun Lembaga Negara lainnya, seperti halnya pengertian administrasi negara dalam arti luas sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Dengan demikian dapat dikatakan Sistem Penyelenggaraan Negara adalah SANKRI dalam arti luas. Dalam konteks good governance, SANKRI sebagai sistem penyelenggaraan negara adalah sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya, dengan memanfaatkan segenap dana dan daya yang tersedia secara nasional serta mendayagunakan segala kemampuan seluruh Aparatur Negara beserta rakyat, di seluruh wilayah negara Indonesia, demi tercapainya tujuan dan terlaksananya tugas nasional/negara sebagaimana dimaksud UUD 1945.

2. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara UUD 1945 dinyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Dari ketentuan UUD 1945 tersebut, terkandung pengertian sebagai berikut :

  • Istilah kekuasaan pemerintahan negara tidak lain adalah kekuasaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945;
  • Istilah pemerintahan/pemerintahan negara digunakan dalam pengertiannya yang sempit, yaitu hanya mengenai lembaga eksekutif;
  • Penyelenggaraan pemerintahan negara adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan hanya oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan (Kepala lembaga eksekutif) saja.


Oleh karena itu sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan SANKRI dalam arti sempit, sebagaimana pengertian tentang administrasi negara yang telah diuraikan di muka.

Dalam konteks good governance, SANKRI sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan negara adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan (povoir executif, executive power) dengan memanfaatkan dan mendayagunakan kemampuan pemerintah dan segenap aparaturnya dari semua perangkat pemerintahan di wilayah Negara Indonesia, serta dengan memanfaatkan pula segenap dana dan daya yang tersedia secara nasional, demi tercapainya tujuan negara dan terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud Pembukaan UUD 1945

Asas Umum Penyelenggaraan Negara[edit]

Sesuai dengan paradigma baru dalam administrasi negara, yaitu good governance, maka berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999, telah ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara, yang harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan negara oleh Aparatur Negara.

Asas-asas umum penyelenggaraan negara tersebut adalah sebagai berikut:

  • Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
  • Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
  • Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
  • Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

  • Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Dengan demikian asas-asas umum penyelenggaraan negara harus menjadi acuan dalam menyelenggarakan SANKRI, yang pada hakekatnya dapat disebut juga sebagai asas penyelenggaraan SANKRI.

Unsur Pokok Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia[edit]

SANKRI sebagai sistem penyelenggaraan negara dan/atau sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, sebagaimana halnya suatu sistem terdiri dari subsistem-subsistem atau unsur-unsurnya. Seperti sistem lainnya, administrasi negara sebagai sistem, pada pokoknya terdiri dari unsur nilai, struktur dan proses. Perbedaan SANKRI sebagai sistem penyelenggaraan negara dan SANKRI sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan negara ialah dalam hal unsur struktur dan prosesnya, sedangkan unsur nilainya sama.


1. Unsur Nilai

Unsur nilai, dapat pula disebut sistem nilai, meliputi landasan atau dasar negara yaitu Pancasila, cita-cita negara (nasional) dan tujuan negara (nasional), kesemuanya telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yang tetap tidak berubah walaupun UUD 1945 telah diadakan perubahan. Berbagai unsur nilai dimaksud diantaranya adalah :

  • Pancasila, sebagai landasan atau dasar negara mengandung 5 (lima) prinsip: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945). Pancasila juga merupakan falsafah hidup atau pandangan hidup yang mempersatukan bangsa, dan memberi petunjuk dalam upaya mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin dalam masyarakat Indonesia yang beraneka ragam;
  • Cita-cita negara (nasional), yaitu Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (alinea ke 3). Cita-cita negara/nasional ini disebut juga sebagai visi ideal Indonesia;
  • Tujuan negara (nasional), yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (alinea ke 4). Jika cita-cita nasional merupakan visi ideal, maka tujuan negara/nasional dapat juga disebut sebagai misi ideal.


2. Unsur Struktur

Unsur struktur merupakan satuan kelembagaan yang diperlukan dalam kehidupan Negara Republik Indonesia yang demokratis dan konstitusional berupa tatanan kelembagaan penyelenggaraan negara dan pemerintahan negara dalam rangka mengemban misi dan mewujudkan visi bangsa, yang merefleksikan peran dan posisi aturan hukum, kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

Sesuai dengan pengertian sistem penyelenggaraan negara dan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana telah disebutkan terdahulu, maka unsur atau subsistem tersebut adalah sebagai berikut:

  • Struktur penyelenggaraan negara, meliputi seluruh Aparatur Negara, baik Aparatur Kenegaraan, Aparatur Pemerintahan maupun Aparatur Perekonomian Negara, beserta seluruh organisasi politik, kemasyarakatan, dunia usaha, yang berkembang sesuai dengan kehidupan dan kemajuan bangsa.
  • Struktur penyelenggaraan pemerintahan negara, mencakup Presiden beserta keseluruhan aparatur pemerintahan dan aparatur perekonomian negara baik di tingkat Pusat maupun Daerah.


Dalam penyelenggaraan negara terdapat hubungan antara Aparatur Kenegaraan di luar lembaga eksekutif, yang turut menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Mengacu pada UUD 1945, Aparatur Kenegaraan dimaksud adalah:

  • Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang wewenang utamanya adalah melaksanakan fungsi konstitutif;
  • Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan;
  • Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pelaksanaan fungsi yudisialnya;
  • Badan Pemerikasa Keuangan (BEPEKA) dalam pelaksanaan fungsi auditifnya;
  • Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral selaku pemegang otoritas di bidang moneter.


3. Unsur Proses

Unsur proses sebagai unsur pokok SANKRI dapat dirinci berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain sebagai pelaksanaan UUD tersebut. Penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam pengertian proses secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Proses Penyelenggaraan Negara

Penyelenggaraan negara sebagai proses yang digambarkan dengan peran pelaku (lembaga)nya dapat diberikan contoh sebagai berikut:

  • MPR sebagai Lembaga Negara yang terdiri dari atas Anggota DPR dan DPD, berwenang mengubah dan menetapkan UUD; melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut mekanisme tertentu berdasarkan UUD;
  • Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta wakil-wakil rakyat di lembaga-lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  • DPR bersama Presiden menyusun Undang-Undang dalam rangka penyelenggaraan negara yang menjabarkan nilai-nilai dalam UUD 1945. Dalam bidang legislasi tertentu, perlu melibatkan dan memperhatikan pertimbangan DPD sebagai bahan pertimbangan penyusunan Undang-Undang. Khusus untuk penyusunan Undang-Undang tentang APBN, inisiatifnya diajukan oleh Presiden, yang dalam pembahasannya melibatkan DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
  • MK menyelenggarakan kegiatannya dalam rangka mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR bersama dengan Presiden terhadap UUD;
  • MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang dibentuk oleh Pemerintah terhadap Undang-Undang;
  • BEPEKA memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara;
  • Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pelaksanaan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum Pemerintah di bidang perekonomian yang tercantum dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan;


b. Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai proses yang digambarkan dengan peran pelaku (lembaga)nya dapat diberikan contoh sebagai berikut:

  • Presiden secara formal ataupun tidak formal, memberikan arahan terutama kepada para Menteri sebagai pembantu-pembantunya;
  • Sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan nasional disusun SPPN yang ditetapkan dalam UU No.25 Tahun 2004;
  • Penyelenggaraan pemerintahan negara berlangsung dengan arahan Presiden, SPPN serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh para Menteri, yang operasionalisasinya dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintahan dan Aparatur Perekonomian Negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, beserta masyarakat;
  • Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara diadakan hubungan kerja dan koordinasi antara dan antar Aparatur Pemerintah Pusat dan Aparatur Pemerintah Daerah; Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian yang integral dari penyelenggaraan pemerintahan negara.
  • Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan mempunyai hubungan kerja dengan Lembaga Negara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
  • Dalam bidang legislasi, Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan terlibat dalam pembahasannya dengan DPR;
  • DPR, DPD, BEPEKA, Bank Indonesia, MA dan MK melakukan pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor-Faktor Lingkungan Strategis[edit]

SANKRI berinteraksi dengan sistem-sistem lain yang merupakan faktor-faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem administrasi negara.

Eksistensi SANKRI banyak dipengaruhi secara simultan oleh faktor-faktor lingkungan ini. Di lain pihak, melalui kebijakan, program dan tindakan aparatur, admnistrasi negara secara simultan juga mempengaruhi faktor-faktor lingkungan tersebut. SANKRI, seperti halnya sistem lain, hanya dapat dipahami dengan baik manakala orang mengetahui dan memahami faktor-faktor lingkungan serta keterkaitannya dengan sistem administrasi negara.

Adapun faktor-faktor lingkungan administrasi negara Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Faktor Fisik – Geografis
   Faktor geografis ini diantaranya adalah :
  • Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 13.000 buah pulau besar dan kecil, yang keseluruhannya seluas 5.193.250 Km2 termasuk 3.166.163 Km2 wilayah lautnya;
  • Sebagai negara kepulauan, Indonesia terletak dijalan silang antara 2 (dua) samudra (Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia) dan diantara 2 (dua) benua (Asia dan Australia);
  • Dari segi iklim, karena terletak di daerah garis khatulistiwa, maka Indonesia beriklim tropis yang hanya mengenal musim kemarau dan musim hujan.
b. Faktor Demografi
      Jumlah penduduk Indonesia yang besar memerlukan manajemen (pengelolaan) tersendiri dalam rangka peningkatan intelektualitas dan 
   penyebarannya, antara lain melalui program transmigrasi, keluarga berencana, kesehatan dan pendidikan. Keseluruhan program tersebut 
   bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga harus dikelola melalui penyelenggaraan sistem administrasi secara tepat.
c. Faktor Kekayaan Alam
       Indonesia yang memiliki kekayaan alam melimpah memerlukan kelembagaan dan Aparatur Negara yang mampu mengelola dan mendayagunakannya 
   bagi kepentingan rakyat, melalui program budi daya secara sistematis dan berkesinambungan. Oleh karenanya, diperlukan sistem administrasi 
   dan manajemen secara komprehensif dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kelestarian lingkungan hidup.
d. Faktor Ideologi
       Pancasila sebagai dasar negara, baik sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa, menjadi dasar bagi seluruh rakyat termasuk Aparatur 
   Negara untuk berfikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, arah kebijakan penyelenggaraan 
   sistem administrasi negara yang akan ditetapkan dan dilaksanakan oleh Aparatur Negara dipengaruhi nilai- nilai yang terkandung dalam 
   Pancasila.
e. Faktor Politik
       Konsekuensi dianutnya prinsip demokrasi adalah pelibatan masyarakat, baik melalui mekanisme kepartaian maupun kelembagaan lain, secara 
   riil dan merdeka dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk pengawasan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Aparatur 
   Negara. Kondisi politik negara yang kondusif mempengaruhi Aparatur Negara dalam menyelenggarakan sistem administrasi negara. Demikian juga 
   sebaliknya, administrasi negara dipengaruhi oleh kehidupan dan arah politik bangsa.
f. Faktor Ekonomi
       Kebijakan, program dan tindakan Aparatur Negara dalam bidang ekonomi sangat menentukan kondisi perekonomian negara. Begitupula 
   sebaliknya, kondisi perekonomian negara yang dipengaruhi kondisi global akan menentukan arah kebijakan ekonomi nasional yang akan diambil 
   oleh Aparatur Negara dan dilaksanakan melalui sistem administrasi negara.
g. Faktor Sosial Budaya
       Masyarakat Indonesia yang majemuk (heterogen) dan mempunyai karakteristik tertentu, sangat menentukan arah dan tindakan yang diambil 
   oleh Aparatur Negara, yang pada gilirannya akan mempengaruhi penyelenggaraan sistem administrasi negara, dan administrasi negara harus 
   tanggap terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi untuk menyesuaikan kebijakannya.
h. Faktor Pertahanan dan Keamanan
       Kondisi geografis dan demografis Indonesia menuntut kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan yang mampu mengantisipasi gangguan, 
   baik secara internal maupun eksternal. Dalam hal ini setiap kebijakan yang diambil oleh Aparatur Negara harus mampu menjamin keamanan 
   bangsa, sehingga penyelenggaraan sistem administrasi negara dapat berjalan dengan baik.
       Disamping saling berinteraksi, kedelapan faktor lingkungan di atas secara simultan berpengaruh pula terhadap sistem administrasi 
   negara. Karena tidak ada satupun negara yang secara keseluruhan kondisinya sama dengan Indonesia, maka tidak ada negara lain yang sistem
   administrasinya secara utuh sama dengan SANKRI. Kalaupun ada kemiripan hanyalah sebatas pada beberapa aspek semata.
       SANKRI bersama-sama dengan berbagai sistem yang merupakan faktor lingkungannya membentuk Sistem Kehidupan Nasional atau disebut juga 
   Sistem Nasional. Kedelapan faktor tersebut tidak saja berdimensi nasional tetapi juga memiliki dimensi regional dan global.

Peran SANKRI[edit]

a. Sistem Penyelenggaraan Negara

Merupakan perwujudan realita kelembagaan dan pengelolaan dalam keseluruhan kebijakan, proses kegiatan lembaga-lembaga negara beserta seluruh Aparatur Penyelenggara Negara dan rakyat Indonesia dalam menunjang tercapainya tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.


a. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

merupakan perwujudan realita penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang diamanatkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk dilaksanakan melalui para pembantu dan perangkat kelembagaan di bawahnya, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, serta tata hubungan fungsionalnya dengan Lembaga Negara berdasarkan kewenangan masing-masing.


Semuanya adalah dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud Pembukaan UUD 1945. SANKRI juga mempunyai posisi sebagai sub sistem dari Sistem Kehidupan Nasional atau Sistem Nasional, yang berperan mengintegrasikan dan mengharmoniskan berbagai aktifitas sub-sub sistem lainnya (Ipoleksosbudhankam), yang saling bersinergi dalam kerangka Sistem Nasional tersebut (SANKRI sebagai integrating systems).

BAB III : LANDASAN DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA[edit]

Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah sumber hukum bagi pembentukan NKRI. Proklamasi kemerdekaan itu telah mewujudkan NKRI dari Sabang hingga Merauke. Namun, negara yang diproklamasikan kemerdekaannya itu bukan merupakan tujuan semata-mata, melainkan sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan nasional.

Sebagaimana disebutkan di muka SANKRI adalah administrasi negara sebagai sistem yang dipraktekkan untuk mendukung penyelenggaraan NKRI agar upaya Bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan NKRI dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu, SANKRI ada sejak berdirinya NKRI, berdasarkan dasar negara dan konstitusi sebagai landasan beserta perkembangan lingkungannya.

Landasan Idiil: Pancasila[edit]

Pancasila sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, merupakan dasar negara RI, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Kedudukan Pancasila ini dipertegas dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap materi muatan kebijakan negara, termasuk UUD 1945, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai dimaksud dirumuskan sebagai berikut:

  • Ketuhanan Yang Maha Esa;
  • Kemanusiaan yang adil dan beradab;
  • Persatuan Indonesia;
  • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
  • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan ditetapkannya Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara sebagaimana diuraikan terdahulu, dengan demikian Pancasila menjadi idiologi negara. Artinya, Pancasila merupakan etika sosial, yaitu seperangkat nilai yang secara terpadu harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan suatu sistem, karena keterkaitan antar sila-silanya, menjadikan Pancasila suatu kesatuan yang utuh. Pengamalan yang baik dari satu sila, sekaligus juga harus diamalkannya dengan baik sila-sila yang lain. Karena posisi Pancasila sebagai idiologi negara tersebut, maka berdasarkan Tap MPR No.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih dinyatakan berlaku berdasarkan Tap MPR No.I/MPR/2003, bersama ajaran agama khususnya yang bersifat universal, nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagaimana tercermin dalam Pancasila itu menjadi “acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa”. Etika sosial dimaksud mencakup aspek sosial budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, penegakkan hukum yang berkeadilan, keilmuan, serta lingkungan. Secara terperinci, makna masing-masing etika sosial ini dapat disimak dalam Tap MPR No.VI/MPR/2001.

Landasan Konstitusional: Undang-Undang Dasar 1945[edit]

Konstitusi merupakan hukum dasar dan sumber hukum tertulis yang tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Selain konstitusi telah timbul konvensi sebagai hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang timbul dan terpelihara dengan baik dalam praktek penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan negara.

Konstitusi Negara RI adalah UUD 1945 yang secara resmi ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah amandemen terakhir pada tahun 2002, UUD 1945 dan Perubahannya, (selanjutnya dalam Buku ini disebut UUD 1945), berkedudukan sebagai hukum dasar negara, karena memuat dasar penyelenggaraan negara.sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, UUD 1945 menjadi sumber hukum tertulis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Berdasarkan uraian di atas, landasan konstitusional bagi SANKRI adalah UUD 1945. Artinya, penyelenggaraan SANKRI harus mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945, karena UUD tersebut merupakan kebijakan negara yang paling tinggi dan mendasar bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Materi muatan UUD 1945 terdiri dari 2 (dua) bagian, yakni Pembukaan (Preambule) dan Pasal demi Pasal, yang secara garis besar diuraikan berikut ini:


a. Pembukaan (Preambule)

Sampai dengan amandemen terakhir tahun 2002, Pembukaan UUD 1945 tetap tidak berubah sebagaimana pada saat ditetapkannya pada tanggal 18 Agustus 1945, dan terdiri atas 4 (empat) alinea.

ALenia I:
"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak 
sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." 
Alinea ini merupakan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan bahwa penjajahan itu bertentangan dengan perikemanusiaan dan 
perikeadilan.
ALenia II:
"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."
Alinea kedua ini memuat pernyataan tentang keinginan atau cita-cita luhur bangsa Indonesia tentang wujud negara Indonesia yang harus didirikan. Cita-cita tersebut merupakan visi ideal bangsa, yaitu cita-cita sepanjang masa yang harus selalu diupayakan pencapaiannya.
ALenia III:
 "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."
Alinea ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya atas kekuatan sendiri, yang didukung oleh seluruh rakyat serta untuk kepentingan dan kebahagiaan seluruh rakyat. Alinea ini juga mengandung nilai spiritual, karena pernyataan kemerdekaan itu hanya dimungkinkan karena karunia Tuhan.
ALenia IV:
 "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tampah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."
Alinea keempat inilah sebenarnya jiwa dari UUD 1945, karena dalam alinea tersebut memuat pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan UUD 1945, dan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun pokok-pokok pikiran dimaksud adalah sebagai berikut :

  • Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan tanah tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan persatuan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
  • Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat;
  • Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kemanusiaan, persatuan bangsa, dan kerakyatan;
  • Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.


b. Pasal Demi Pasal

1) Cakupan
      Sebagaimana telah disebutkan di muka, setelah amandemen tahun 2002, UUD 1945 terdiri atas 20 bab, 74 pasal serta 3 pasal Aturan 
   Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan. Pasal-pasal UUD 1945 dimaksud merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam 
   Pembukaan. Rumusan pasal tersebut merupakan landasan kebijakan yang paling mendasar bagi penyelenggaraan pemerintahan negara.

Adapun cakupan pasal demi pasal dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:

No Pasal Demi Pasal Perihal
I 1 Bentuk dan Kedaulatan (Negara)
II 2, 3 Majelis Permusyawaratan Rakyat
III 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Kekuasaan Pemerintahan Negara
IV dihapus Dewan Pertimbangan Agung
V 17 Kementerian Negara
VI 18, 18A, 18B Pemerintahan Daerah
VII 19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 22B Dewan Perwakilan Rakyat
VIIA 22C, 22D Dewan Perwakilan Daerah
VIIB 22E Pemilihan Umum
VIII 23, 23A, 23B, 23C, 23D Hal Keuangan
VIIIA 23E, 23F, 23G Badan Pemeriksa Keuangan
IX 24, 24A, 24B, 24C, 25 Kekuasaan Kehakiman
IXA 25A Wilayah Negara
X 26, 27, 28 Warga Negara dan Penduduk
XA 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J HAM
XI 29 Agama
XII 30 Pertahanan dan Keamanan
XIII 31, 32 Pendidikan dan Kebudayaan
XIV 33, 34 Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
XV 35, 36, 36A, 36B, 36C Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
XVI 37 Perubahan Undang-Undang Dasar


2) Bentuk Negara Kesatuan
      Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 telah ditetapkan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsepsi 
   negara ini tidak bisa ditawar-tawar lagi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945, bahwa terhadap bentuk NKRI tersebut 
   tidak dapat dilakukan perubahan.
3) Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
      UUD 1945 mengatur tentang kewenangan dan tugas dasar Lembaga Negara untuk menyelenggarakan berbagai bidang kekuasaan negara. Presiden 
   selaku pemegang kekuasaan pemerintahan negara yang pengawasannya dilakukan oleh DPR dan Lembaga Negara lain. Adapun asas-asas 
   penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilaksanakan oleh Presiden dimuat dalam pasal-pasal UUD 1945, seperti:
  • Berdasarkan atas hukum. Tidak berdasarkan kekuasaan semata, karena Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3));
  • Konstitusional. Tidak bersifat absolutisme, karena Negara Republik Indonesia menganut sistem konstitusional (Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1));
  • Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat (Pasal 1 ayat (2)), sehingga Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat (1)), dan MPR tinggal melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih (Pasal 3 ayat (2));
  • Presiden adalah penyelenggara pemerintahan (Pasal 4 ayat (1));
  • Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR ataupun MPR. DPR melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang diselenggarakan oleh Presiden (Pasal 7B ayat (2), Pasal 20A ayat (1)), tetapi DPR hanya dapat mengusulkan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden kepada MPR (Pasal 7A, Pasal 7B ayat (1)). Meski demikian, usulan itu harus terlebih dahulu diajukan ke MK (Pasal 7B ayat (1) dan (3), yang akan memutuskan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran dan/atau tidak dapat lagi memenuhi syarat-syarat lagi untuk memegang jabatan Presiden sebagaimana ditentukan dalam UUD (Pasal 7B ayat (1), (4) dan (5)). Pemberhentiannya dilakukan oleh MPR (Pasal 3 ayat (4), Pasal 7A);
  • Menteri adalah pembantu Presiden (Pasal 17);
  • Kekuasaan Presiden terbatas (Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal, 7, Pasal 7A, Pasal 7B).
4) Mekanisme Perubahan Undang-Undang Dasar
   Pasal 37 UUD 1945 mengatur tentang mekanisme perubahan pasal-pasal UUD sebagai berikut:
  • Perubahan dapat diagendakan dalam Sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR;
  • Usulan diajukan secara tertulis dan ditujukkan secara jelas bagian yang harus dirubah beserta alasannya;
  • Untuk mengubah UUD, Sidang MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR;
  • Putusan perubahan sekurang-kurangnya disetujui oleh 50% ditambah 1 (satu) anggota dari seluruh anggota MPR.


Dari uraian di atas, jelas bahwa UUD 1945 merupakan landasan utama bagi SANKRI. Artinya, penyelenggaraan SANKRI harus dijiwai dan merupakan penjabaran dari nilai-nilai dalam UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Landasan Operasional Pengembangan: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional[edit]

Pada hakekatnya, pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan nasional yang berkeadilan dan demokratis, yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pada hakekatnya, pembangunan nasional tersebut adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Perubahan UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya lagi GBHN sebagai pedoman Presiden untuk melaksanakan pembangunan nasional. Di sisi lain, dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diuah dua kali terakhir dengan Undang-Undang ……, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah. Pemberian kewenangan tersebut memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, daerah maupun antar daerah. Atas dasar itu dibentuk SPPN beserta berbagai peraturan pelaksanaan lainnya untuk menjamin agar kegiatan pembangunan, termasuk pengembangan sistem administrasi negara, dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta dapat menjamin tercapainya tujuan bernegara.

Berdasarkan UU No.25 Tahun 2004, dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional, SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.


a. Asas dan Tujuan

Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. SPPN disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, yang diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.

SPPN bertujuan untuk:

  • mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
  • menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi Pemerintah maupun antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  • menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
  • mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
  • menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.


b. Ruang lingkup

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional dimaksud menghasilkan Rencana Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional
- RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk periode dua puluh tahun. Rencana dimaksud merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional. Untuk tingkat Daerah disusun RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah, serta mengacu pada RPJP Nasional.
- RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.
- Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2007 ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025  atau  disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional.
- RPJP Nasional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Nasional. Pentahapan rencana pembangunan nasional disusun dalam masing-masing periode RPJM Nasional sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional
- RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025  atau  disebut sebagai RPJP Nasional dibagi menjadi RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024. 
- RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2004. RPJM ini menjadi pedoman bagi Kementerian Negara/Kementerian/LPNK dalam menyusun Renstra, dan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJM Daerah. Disamping itu, RPJM Nasional juga menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan yang dituangkan dalam format Rencana Kerja Pemerintah (RKP).


1) Visi dan Misi

Berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahunan mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur.

Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya. Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula merupakan upaya membangun kemandirian. Kemandirian bukanlah kemandirian dalam keterisolasian. Kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun bangsa. Terlebih lagi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas ketergantungan antarbangsa semakin kuat. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.

Kemajuan suatu bangsa juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk derajat kesehatan. Bangsa yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.

Keadilan dan kemakmuran harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; mengamankan dan mempertahankan negara; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Dengan demikian, bangsa adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia.

Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:

  • Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
  • Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
  • Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
  • Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah membangun kekuatan TNI hingga melampui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
  • Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
  • Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
  • Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
  • Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.


2) Arah

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut.

  • Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab;
  • Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera;
  • Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan;
  • Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
  • Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan;
  • Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari;
  • Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
  • Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional.


3) Tahapan Dan Skala Prioritas

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Setiap sasaran pokok dalam delapan misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut.

RPJM ke-1 (2005 – 2009)
Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, RPJM I diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala 
bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya 
meningkat.
RPJM ke-2 (2010 – 2014) 
Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-1, RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali 
Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan 
teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.
RPJM ke-3 (2015 – 2019)  
Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-2, RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara 
menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan 
sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.
RPJM ke-4 (2020 – 2024)   
Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang 
mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang 
kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan nasional merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan nasional 20 tahun ke depan.

RPJPN ini juga menjadi acuan di dalam penyusunan RPJP Daerah dan menjadi pedoman bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan nasional yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.



c. Strategi Pokok Pembangunan Nasional

Untuk mewujudkan visi dan menjabarkan misi pembangunan nasional di atas, ditempuh melalui dua strategi pembangunan nasional, yakni :

  • Strategi Penataan Kembali Indonesia, yang diarahkan untuk menyelamatkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai, dan konsensus dasar yang melandasi berdirinya NKRI, yang meliputi Pancasila, UUD 1945 (terutama bagian Pembukaannya); tetap tegaknya NKRI; dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip bhinneka tunggal ika;
  • Strategi Pembangunan Indonesia, yang diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945, terutama pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.


d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam Visi, Misi dan Programnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, dengan tegas menyatakan keinginan dan keyakinannya untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, lebih mandiri, lebih aman dan damai, serta lebih demokratis dan adil.

Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2004-2009, telah membuahkan hasil yang menggembirakan, tetapi tetap menyisakan tugas ke depan. Di masa datang, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara yang lebih maju lagi, tetapi tantangan dan ujian dari berbagai aspek tidaklah mudah. Penduduk dunia masih akan terus bertambah, alam sudah semakin penuh dan jenuh untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus akan bertambah dan berkembang. Energi, pangan, dan air akan menjadi komoditas yang makin langka dan berharga yang harus terus diamankan, dan dikelola dalam kerangka keharmonisan lingkungan. Kemajuan teknologi dan globalisasi akan memberikan peluang, tetapi juga akan menyajikan tantangan dan persoalan bagi sumber daya manusia Indonesia.

Bangsa Indonesia berteka 2010-2014 untuk bersama-sama mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta memanfaatkan semua potensi dan peluang yang ada. Semua ini dilakukan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita luhurnya yaitu:

  • terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa, yang didukung sepenuhnya oleh kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  • terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia, dan
  • terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.


e. Arah Pembangunan Jangka Menengah Ke- 2 (2010-2014)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-1, RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Kondisi aman dan damai di berbagai daerah Indonesia terus membaik dengan meningkatnya kemampuan dasar pertahanan dan keamanan negara yang ditandai dengan peningkatan kemampuan postur dan struktur pertahanan negara serta peningkatan kemampuan lembaga keamanan negara. Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum, tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional. Sejalan dengan itu, kehidupan bangsa yang lebih demokratis semakin terwujud ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa. Posisi penting Indonesia sebagai negara demokrasi yang besar makin meningkat dengan keberhasilan diplomasi di fora internasional dalam upaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional. Selanjutnya, kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah.

Kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat, dan antardaerah; dipercepatnya pengembangan pusatpusat pertumbuhan potensial di luar Jawa; serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa.

Daya saing perekonomian meningkat melalui penguatan industri manufaktur sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha; peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; serta penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Kondisi itu didukung oleh pengembangan jaringan infrastruktur transportasi, serta pos dan telematika; peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya bioenergi, panas bumi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan; serta pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman. Bersamaan dengan itu, industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang; mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan; serta terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor. Kondisi itu didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.


f. Visi Pembangunan Jangka Menengah Ke- 2 (2010-2014)

Memperhatikan uraian di atas dan mencermati tantangan ke depan, maka kerangka Visi Indonesia 2014 adalah : "TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN" dengan penjelasan sebagai berikut:

  • Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  • Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.
  • Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.


Misi pembangunan 2010-2014 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2014, yaitu terwujudnya Indonesia Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan, namun tidak dapat terlepas dari kondisi dan tantangan lingkungan global dan domestik pada kurun waktu 2010-2014 yang mempengaruhinya.

Misi pemerintah dalam periode 2010-2014 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai, serta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. Usaha-usaha Perwujudan visi Indonesia 2014 akan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2010-2014 sebagai berikut :

Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera;

Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi;

Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang.


g. Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2010-1014

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2009-2014, ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2009-2014, yaitu:

Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat;

Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan;

Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi;

Agenda IV : Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi;

Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan.


h. Arah Kebijakan Umum

Mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa dan Negara Indonesia baik dewasa ini maupun dalam lima tahun mendatang, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2010-2014 adalah sebagai berikut:

  • Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.
  • Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab.
  • Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan jender. Keadilan juga `hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.


h. Prioritas Nasional

Visi dan Misi pemerintah 2009-2014, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas Prioritas Nasional di bawah ini bertujuan untuk sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang.

Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 prioritas nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

BAB IV : LEMBAGA NEGARA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA[edit]

Undang – Undang Dasar 1945 mengatur keberadaan, kedudukan dan fungsi lembaga Negara. Masing-masing lembaga negara berdasar UUD 1945 tersebut diatur susunan, pembentukan dan kedudukannya dalam Undang – Undang. Bab ini berisikan deskripsi tiap-tiap lembaga negara serta kesaling-hubungannya antara satu lembaga dengan lembaga lainnya yang yang memungkinkan terjadinya keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang yang mengaturnya.

LEMBAGA NEGARA[edit]

Dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud alinea IV Pembukaan UUD 1945, dibentuk lembaga-lembaga negara dengan tugas dan kewenangan tertentu sesuai ketentuan dalam pasal-pasal UUD 1945. Pelaksanaan tugas, dan kewenangan masing-masing lembaga-lembaga negara itu pada hakekatnya adalah untuk menyelenggarakan kekuasaan Negara, yang dibagi dalam jenis-jenis kekuasaan sebagai berikut:

Tabel 1 Kekuasaan Negara Berdasar UUD 1945

Kekuasaan Defenisi
Konstitutif Kekuasaan menetapkan dan mengubah UUD yang dilaksanakan oleh MPR
Eksekutif Kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan negara yang dilaksanakan dan dipimpin oleh Presiden. Dalam memimpin pelaksanaan kekuasaan ini, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden dan Menteri-menteri Negara
Legislatif Kekuasaan membentuk Undang-Undang yang dilaksanakan oleh DPR atas persetujuan bersama dengan Presiden. Dalam hal pembentukan Undang-Undang pada muatan tertentu, wajib melibatkan DPD dalam pembahasannya. Muatan tertentu yaitu :

Otonomi daerah, hubungan Pusat dan Daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, wajib melibatkan DPD dalam pembahasannya; APBN, inisiatif rancangannya diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD; Pajak, pendidikan dan agama, wajib memperhatikan pertimbangan DPD.

Yudikatif Kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh : (a) Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara; dan (b) Mahkamah Konstitusi (MK);
Auditif Kekuasaan menyelenggarakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA) yang bebas dan mandiri
Moneter (Otoritas Moneter) Kekuasaan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam kedudukannya sebagai Bank Sentral Republik Indonesia



Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)[edit]

Dalam Undang Undang Dasar 1945, MPR disebut sebagai lembaga Negara dengan susunan dan tugas fungsi yang ditentukan, ketentuan tersebut di jabarkan pada kententuan yang lebih lengkap dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketentuan tersebut memuat aturan mengenai Susunan, kedudukan, tugas dan fungsi dan lain sebagainya.

a. Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Susunan Terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui Pemilihan Uumum
Kedudukan lembaga negara
Keanggotaan Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.
Fraksi Fraksi adalah pengelompokan anggota MPR yang mencerminkan konfigurasi partai politik, dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. Setiap anggota MPR yang berasal dari anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi.
Kelompok Anggota Merupakan pengelompokan anggota MPR yang berasal dari seluruh anggota DPD


b. Alat Kelengkapan MPR

Alat Kelengkapan MPR terdiri dari Pimpinan MPR yang bersifat tetap dan Panitia Adhoc yang bersifat sementara yang dibentuk sesuai kebutuhan.

Pimpinan MPR * Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari anggota DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri

atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR.

* Pimpinan MPR yang berasal dari DPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pimpinan MPR yang berasal dari DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
* Pimpinan MPR yang berasal dari DPD dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam sidang paripurna DPD. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pimpinan MPR yang berasal dari DPD dipilih dari dan oleh anggota DPD serta ditetapkan dalam sidang paripurna DPD.
* Selama pimpinan MPR belum terbentuk, sidang MPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan MPR dipimpin oleh pimpinan sementara MPR, yaitu Ketua DPR sebagai Ketua Sementara MPR dan Ketua DPD sebagai Wakil Ketua Sementara MPR.
* Pimpinan MPR ditetapkan dengan keputusan MPR
* Pimpinan MPR bertugas: (1) memimpin sidang MPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan; (2) menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua; (3) menjadi juru bicara MPR; (4) melaksanakan putusan MPR; (5) mengoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (6) mewakili MPR di pengadilan; (7) menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran MPR; dan (8) menyampaikan laporan kinerja pimpinan dalam sidang paripurna MPR pada akhir masa jabatan.
.
Panitia ad hoc MPR * Panitia ad hoc MPR terdiri atas pimpinan MPR dan paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah anggota dan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah anggota yang susunannya mencerminkan unsur DPR dan unsur DPD secara proporsional dari setiap fraksi dan Kelompok Anggota MPR. Anggota diusulkan oleh unsur DPR dan unsur DPD dari setiap fraksi dan Kelompok Anggota MPR.
* Panitia ad hoc MPR melaksanakan tugas yang diberikan oleh MPR.
* anitia ad hoc MPR bertugas: (1) mempersiapkan bahan sidang MPR; dan (2) menyusun rancangan putusan MPR.


c. Tugas dan Wewenang MPR

Berdasarkan UUD 1945 MPR berwenang (1) mengubah dan menetapkan UndangUndang Dasar. (2) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dan (3) memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UndangUndang Dasar. Ketentuan tersebut dijabarkan dalam UU 27 tahun 2009 berikut dengan pelaksanaannya.

Tugas dan Kewenangan Ketentuan Pelaksanaan
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, anggota MPR tidak dapat mengusulkan pengubahan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota MPR. Usul pengubahan tersebut diajukan secara tertulis dengan menunjukkan secara jelas pasal yang diusulkan diubah beserta alasannya. Usul perubahan tersebut diajukan kepada pimpinan MPR. Selanjutnya pimpinan MPR memeriksa kelengkapan persyaratannya yang meliputi: (a) jumlah pengusul, (b) pasal yang diusulkan diubah dan (c) alasan pengubahan.
Pemeriksaan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul pengubahan diterima.. Pemeriksaan dilakukan pimpinan MPR dengan rapat dengan pimpinan fraksi dan pimpinan Kelompok Anggota MPR untuk membahas kelengkapan persyaratan.
Apabila usul pengubahan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, pimpinan MPR memberitahukan penolakan usul pengubahan secara tertulis kepada pihak pengusul beserta alasannya. Apabila usul pengubahan dinyatakan memenuhi kelengkapan persyaratan, pimpinan MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR paling lambat 60 (enam puluh) hari.
Anggota MPR menerima salinan usul pengubahan yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakan sidang paripurna MPR.
Dalam sidang paripurna MPR dilakukan kegiatan sebagai berikut:
(1) pengusul menjelaskan usulan yang diajukan beserta alasannya; fraksi dan Kelompok Anggota MPR memberikan pemandangan umum terhadap usul pengubahan; dan membentuk panitia ad hoc untuk mengkaji usul pengubahan dari pihak pengusul. (2) Dalam sidang paripurna MPR berikutnya panitia ad hoc melaporkan hasil kajian kemudian Fraksi dan Kelompok Anggota MPR menyampaikan pemandangan umum terhadap hasil kajian panitia ad hoc. (3) Sidang paripurna MPR dapat memutuskan pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika siding dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota MPR dan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota ditambah 1 (satu) anggota.
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Hasil Pemilihan Umum (1) Pimpinan MPR mengundang anggota MPR untuk menghadiri sidang paripurna MPR dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum. (2) Pimpinan MPR mengundang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang paripurna MPR. (3) Dalam sidang paripurna MPR, pimpinan MPR membacakan keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, (4) Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR, dalam hal MPR tidak dapat menyelenggarakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DPR. (5) Dalam hal DPR tidak dapat menyelenggarakan rapat, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.
Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatannya (1) Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diusulkan oleh DPR. MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul.
(2) Usul DPR harus dilengkapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
(3) Pimpinan MPR mengundang Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulan pemberhentiannya dalam sidang paripurna MPR.
(4) Bila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hadir untuk menyampaikan penjelasan, MPR tetap mengambil keputusan terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
(5) Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
(6) Dalam hal MPR memutuskan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden atas usul DPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti dari jabatannya.
(7) Dalam hal MPR memutuskan tidak memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden atas usul DPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden melaksanakan tugas dan kewajibannya jabatannya sampai berakhir masa jabatannya.
(8) Dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri sebelum diambil keputusan MPR sidang paripurna tidak dilanjutkan.
Pelantikan Wakil Presiden Menjadi Presiden Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai berakhir masa jabatannya.
MPR segera menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden.
Dalam hal MPR tidak dapat mengadakan sidang, Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DPR.
Dalam hal DPR tidak dapat mengadakan rapat, Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.
Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden (1) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk memilih Wakil Presiden.
(2) Presiden mengusulkan 2 (dua) calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR.
(3) Dalam sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPR memilih satu di antara 2 (dua) calon wakil presiden yang diusulkan oleh Presiden.
(4) Dua calon wakil presiden yang diusulkan wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebelum dilakukan pemilihan.
(5) Calon wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna MPR ditetapkan sebagai Wakil Presiden.
(6) Dalam hal suara yang diperoleh tiap-tiap calon sama banyak, pemilihan diulang 1 (satu) kali lagi.
(7) Dalam hal pemilihan hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu di antara calon wakil presiden.
MPR melantik Wakil Presiden dalam sidang paripurna MPR dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR.
Dalam hal MPR tidak dapat mengadakan sidang paripurna, Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DPR.
Dalam hal DPR tidak dapat mengadakan rapat paripurna, Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.


Pemilihan dan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan ke¬wajibannya dalam masa jabatan¬nya secara ber¬samaan, MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.
(1) Paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pimpinan MPR memberitahukan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya untuk mengajukan pasangan calon presiden dan Wakil Presiden.
(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari pimpinan MPR, partai politik atau gabungan partai politik menyampaikan calon presiden dan wakil presidennya kepada pimpinan MPR.
(3) Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, menyampaikan kesediaannya secara tertulis yang tidak dapat ditarik kembali.
(4) Calon presiden dan wakil presiden yang diajukan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
(5) Pemilihan 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam sidang paripurna MPR dilakukan dengan pemungutan suara.
(6) Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam sidang ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
(7) Dalam hal suara yang diperoleh setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden pemungutan suara diulangi 1 (satu) kali lagi.
(8) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang tetap sama, MPR memutuskan untuk mengembalikan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul untuk dilakukan pemilihan ulang oleh MPR.
(9) MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam sidang paripurna MPR dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR.
(10) Dalam hal MPR tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DPR.
(11) Dalam hal DPR tidak dapat mengadakan rapat, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Presiden[edit]

Mengenai kedudukan, tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, pemilihan, serta pemberhentian Presiden, berikut di bawah ini dan dapat ditelaah dalam UUD 1945.

Kedudukan memegang kekuasaan pemerintahan
Susunan Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden
Tugas dan Kewenangan (1) Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
(2) Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
(3) Mengajukan RUU.
(4) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang. Peraturan Pemerintah ini harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya. Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah tersebut harus dicabut.
(5) Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara;
(6) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, dengan persetujuan DPR;
(7) Dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan DPR;
(8) Menyatakan keadaan bahaya, yang syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan Undang-Undang;
(9) Mengangkat duta dan konsul. Khusus dalam hal pengangkatan duta, perlu memperhatikan pertimbangan DPR;
(10) Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR;
(11) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA;
(12) Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR;
(13) Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang;
(14) Meresmikan keanggotaan MPR, DPR dan DPD;
(15) Menetapkan Hakim Konstitusi pada MK;
(16) Menetapkan Hakim Agung, yang calonnya diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada dan telah disetujui oleh DPR;
(17) Mengangkat dan memberhentikan Anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR;
(18) Meresmikan Anggota BEPEKA yang telah dipilih oleh DPR atas dasar pertimbangan DPD.

Dewan Perwakilan Rakyat[edit]

a. Susunan dan Kedudukan DPR

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga negara yang memegang kekusaan pembentukan Undang – Undang. Dalam pelaksanaan kekuasaannya tersebut Susunan, tugas dan fungsi serta Tata kerja DPR adalah sebagai berikut:

Susunan DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum
Kedudukan lembaga negara yang memegan kekuasaan pembentukan Undang-Undang
Fungsi (1) Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.
(2) Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
(3) Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.
Keanggotaan Anggota DPR berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu kota Negara Republik Indonesia. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.
Faksi Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPR.
Fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksinya dan melaporkan kepada publik.
Setiap anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi.
Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR.
Fraksi mempunyai sekretariat.
Sekretariat Jenderal DPR menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.


b. Alat Kelengkapan DPR

No. Alat Kelengkapan Ketentuan
1 Pimpinan SUSUNAN:
(1) Terdiri atas satu orang ketua dan 4 empat orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR.
(2) Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.
(3) Wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum.
(5) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.
(6) Dalam hal pimpinan DPR belum terbentuk, DPR dipimpin oleh pimpinan sementara DPR. Pimpinan sementara DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPR.
(7) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPR ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPR.
(8) Ketua dan wakil ketua DPR diresmikan dengan keputusan DPR.
(9) Pimpinan DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.
TUGAS:
(1) memimpin sidang DPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
(2) menyusun rencana kerja pimpinan;
(3) melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPR;
(4) menjadi juru bicara DPR;
(5) melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR;
(6) mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga negara lainnya;
(7) mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR;
(8) mewakili DPR di pengadilan;
(9) melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(10) menyusun rencana anggaran DPR bersama Badan Urusan Rumah Tangga yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
(11) menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu.
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.


2 Badan Musyawarah SUSUNAN DAN KEDUDUKAN:
(1) Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.
(2) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna.
(3) Pimpinan DPR karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah.


TUGAS:
(1) menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
(2) memberikan pendapat kepada pimpinan DPR dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPR;
(3) meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan keterangan/ penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
(4) mengatur lebih lanjut penanganan suatu masalah dalam hal undang-undang mengharuskan Pemerintah atau pihak lainnya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPR;
(5) menentukan penanganan suatu rancangan undang-undang atau pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR;
(6) mengusulkan kepada rapat paripurna mengenai jumlah komisi, ruang lingkup tugas komisi, dan mitra kerja komisi yang telah dibahas dalam konsultasi pada awal masa keanggotaan DPR; dan
Badan Musyawarah tidak dapat mengubah keputusan atas suatu rancangan undang-undang atau pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR


3 Komisi SUSUNAN DAN KEDUDUKAN:
(1) Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.
(2) DPR menetapkan jumlah komisi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
(3) Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
(4) Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
(5) Pemilihan pimpinan komisi dilakukan dalam rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan komisi.
Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang.
Tugas komisi di bidang anggaran adalah: mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah; mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah; membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi; mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya; menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan dan hasil pembahasan, kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi; menyempurnakan hasil sinkronisasi Badan Anggaran berdasarkan penyampaian usul komisi dan menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf f untuk bahan akhir penetapan APBN.
Tugas komisi di bidang pengawasan adalah: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya; melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; dan membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.
Komisi dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan:
(a) rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri/pimpinan lembaga;
(b) konsultasi dengan DPD;
(c) rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya;
(d) rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;
(e) rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan; dan/atau
(f) kunjungan kerja.
(6) Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas komisi
(7) Keputusan dan/atau kesimpulan hasil rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah.
(8) Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
(9) Komisi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.
(9) Jumlah, ruang lingkup tugas, dan mitra kerja komisi ditetapkan dengan keputusan DPR.


4 Badan Legislatif SUSUNAN DAN KEDUDUKAN:
(1) Badan Legislasi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.
(2) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
(3) Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
(4) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
(5) Pemilihan pimpinan Badan Legislasi dilakukan dalam rapat Badan Legislasi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi.


TUGAS:
(1) menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD;
(2) mengoordinasi penyusunan program legislasi nasional antara DPR dan Pemerintah;
(3) menyiapkan rancangan undang-undang usul DPR berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
(4) melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, gabungan komisi, atau DPD sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR;
(5) memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau DPD di luar prioritas rancangan undang-undang tahun berjalan atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional;
(6) melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
(7) mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
(8) memberikan masukan kepada pimpinan DPR atas rancangan undang-undang usul DPD yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
(9) membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.


5 Badan Anggaran SUSUNAN DAN KEDUDUKAN:
(1) Badan Anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.
(2) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang. Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran terdiri atas anggota dari tiap-tiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi.
(3) Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
(4) Pemilihan pimpinan Badan Anggaran dilakukan dalam rapat Badan Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran.


TUGAS:
(1) membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;
(2) menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait;
(3) membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga;
(4) melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;
(5) membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN; dan
(6) membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh komisi.
Anggota komisi dalam Badan Anggaran harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan komisi dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada komisi.


6 Badan Akuntabilitas Keuangan Negara SUSUNAN DAN KEDUDUKAN:
(1) Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, yang selanjutnya disingkat BAKN, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.
(2) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BAKN pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Anggota BAKN berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang atas usul fraksi DPR yang ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
(3) Pimpinan BAKN merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BAKN berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
(4) Pemilihan pimpinan BAKN dilakukan dalam rapat BAKN yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BAKN.


TUGAS:
(1) melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR;
(2) menyampaikan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada komisi;
(3) menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan
(4) memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.
Dalam melaksanakan tugas, BAKN dapat :
(a) meminta penjelasan dari BPK, Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
(b) mengusulkan kepada komisi agar BPK melakukan pemeriksaan lanjutan.
(c) Hasil kerja disampaikan kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna secara berkala.
(d) Dalam melaksanakan tugas, BAKN dapat dibantu oleh akuntan, ahli, analis keuangan, dan/atau peneliti.


7 Badan Kerja Sama Antar-Parlemen SUSUNAN DAN KEDUDUKAN:
(1) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, yang selanjutnya disingkat BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.
(2) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BKSAP pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
(3) Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
(4) Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
(5) Pemilihan pimpinan BKSAP dilakukan dalam rapat BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BKSAP.


TUGAS:
(1) membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain;
(2) menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR;
(3) mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan DPR ke luar negeri; dan
(4) memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR tentang masalah kerja sama antarparlemen.
membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh BKSAP pada masa keanggotaan berikutnya.


8 Badan Kehormatan SUSUNAN DAN KEDUDUKAN:
(1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.
(2) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Anggota Badan Kehormatan berjumlah 11 (sebelas) orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
(3) Pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
(4) Pemilihan pimpinan Badan Kehormatan dilakukan dalam rapat Badan Kehormatan yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan.
Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena:
(a) tidak melaksanakan kewajiban.
(b) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
(c) tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
(d) tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan/atau
(e) melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
(5) Selain tugas, Badan Kehormatan melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPR tentang kode etik DPR
(6) Badan Kehormatan berwenang memanggil pihak terkait dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain.
(7) Badan Kehormatan membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan.


9 Badan Urusan Rumah Tangga SUSUNAN DAN KEDUDUKAN:
(1) Badan Urusan Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat BURT, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.
(2) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BURT pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota BURT ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
(3) Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang dijabat oleh ketua DPR dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
(4) Pemilihan pimpinan BURT dilakukan dalam rapat BURT yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BURT.
(5)


TUGAS:
(1) menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR;
(2) melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal DPR dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan DPR, termasuk pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR;
(3) melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan alat kelengkapan MPR yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPR, DPD, dan MPR yang ditugaskan oleh pimpinan DPR berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah;
(4) menyampaikan hasil keputusan dan kebijakan BURT kepada setiap anggota DPR; dan
(5) menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu.


10 Panitia Khusus SUSUNAN DAN KEDUDUKAN:
(1) Panitia khusus dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara.
(2) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan oleh rapat paripurna paling banyak 30 (tiga puluh) orang.
(3) Pimpinan panitia khusus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan jumlah panitia khusus yang ada serta keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
(4) Pemilihan pimpinan panitia khusus dilakukan dalam rapat panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan panitia khusus.
(5) Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna.
(6) Panitia khusus bertanggung jawab kepada DPR.
(7) Panitia khusus dibubarkan oleh DPR setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
(8) Rapat paripurna menetapkan tindak lanjut hasil kerja panitia khusus.


c. Tugas dan Wewenang DPR

Tugas dan Wewenang Ketentuan Pelaksanaan
Pembentukan Undang-Undang Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD
(1) Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
(2) Usul rancangan undang-undang dapat diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi.
(3) Usul rancangan undang-undang disampaikan secara tertulis oleh anggota DPR, pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan Badan Legislasi kepada pimpinan DPR disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul.
(4) DPR memutuskan usul rancangan undang-undang dalam rapat paripurna, berupa: persetujuan; persetujuan dengan pengubahan; atau penolakan. Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPR menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan undang-undang tersebut.
(5) Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.
(6) Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.
(7) Pengajuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang.
(8) Pembahasan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang dilakukan melalui tingkat pembicaraan di DPR.
(9) Rancangan undang-undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR.
(10) Penyebarluasan rancangan undang-undang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPD.
(11) Pimpinan DPR setelah menerima rancangan undang-undang dari DPD memberitahukan adanya usul rancangan undang-undang tersebut kepada anggota DPR dan membagikannya kepada seluruh anggota DPR dalam rapat paripurna.
(12) DPR memutuskan usul rancangan undang-undang dalam rapat paripurna berikutnya, berupa: persetujuan; persetujuan dengan pengubahan; atau penolakan.
(13) Dalam hal rapat paripurna memutuskan memberi persetujuan terhadap usul rancangan undang-undang yang berasal dari DPD, rancangan undang-undang tersebut menjadi rancangan undang-undang usul dari DPR.
(14) Dalam hal rapat paripurna memutuskan memberi persetujuan dengan pengubahan terhadap usul rancangan undang-undang yang berasal dari DPD rancangan undang-undang tersebut menjadi rancangan undang-undang usul dari DPR dan untuk selanjutnya DPR menugaskan penyempurnaan rancangan undang-undang tersebut kepada komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus.
(15) Dalam hal rapat paripurna memutuskan menolak usul rancangan undang-undang yang berasal dari DPD pimpinan DPR menyampaikan keputusan mengenai penolakan tersebut kepada pimpinan DPD.
(16) Pimpinan DPR menyampaikan rancangan undang-undang atau rancangan undang-undang yang telah disempurnakan kepada Presiden dan Pimpinan DPD, dengan permintaan kepada Presiden untuk menunjuk menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang serta kepada DPD untuk menunjuk alat kelengkapan DPD yang akan membahas rancangan undang-undang tersebut.
(17) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari DPD belum menunjuk alat kelengkapan DPD, pembahasan rancangan undang-undang tetap dilaksanakan.
(18) Tindak lanjut pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.
(19) Tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus.
(20) Tingkat II dalam rapat paripurna.
Pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
a. pengantar musyawarah;
b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan
c. penyampaian pendapat mini
Dalam pengantar musyawarah
a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR;
b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD berasal dari DPR;
c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden; atau
d. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD berasal dari Presiden.
Daftar inventarisasi masalah diajukan oleh:
a. Presiden, apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR
b. DPR, apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden.
Penyampaian pendapat mini disampaikan pada akhir Pembicaraan Tingkat I oleh:
a. fraksi;
b. DPD, apabila rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD; dan
c. Presiden.
(21) Dalam hal DPD tidak memberikan pandangan dan/atau pendapat mini Pembicaraan Tingkat I tetap dilaksanakan.
(22) Dalam Pembicaraan Tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain apabila materi rancangan undang-undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain
(23) Pembicaraan Tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan:
a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;
b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.
(24) Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
(25) Dalam hal rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.
(26) Dalam penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang, termasuk pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR melalui pimpinan DPR dan/atau alat kelengkapan DPR lainnya.
(27) Anggota atau alat kelengkapan DPR yang menyiapkan atau membahas rancangan undang-undang dapat melakukan kegiatan untuk mendapat masukan dari masyarakat.


Penerimaan Pertimbangan DPD terhadap Rancangan Undang-Undang (1) DPR menerima dan menindaklanjuti pertimbangan tertulis terhadap rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama yang disampaikan oleh DPD sebelum memasuki tahap pembahasan antara DPR dan Presiden.
(2) Apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden, pimpinan DPR setelah menerima surat Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan DPD agar DPD memberikan pertimbangannya.
(3) Apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR, Pimpinan DPR menyampaikan surat kepada pimpinan DPD agar DPD memberikan pertimbangannya.
(4) Pertimbangan DPD sebagaidisampaikan secara tertulis melalui pimpinan DPR paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari pimpinan DPR, kecuali rancangan undang-undang tentang APBN disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.
(5) Pada rapat paripurna berikutnya, pimpinan DPR memberitahukan kepada anggota DPR perihal diterimanya pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang dan meneruskannya kepada Badan Musyawarah untuk diteruskan kepada alat kelengkapan yang akan membahasnya.


Penetapan APBN (1) Penyusunan rancangan APBN berpedoman pada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Rancangan rencana kerja Pemerintah disusun oleh Pemerintah untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPR.Rencana kerja Pemerintah yang telah dibahas dan disepakati bersama dengan DPR menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan APBN untuk selanjutnya ditetapkan menjadi satu kesatuan dengan APBN, dan menjadi acuan kerja Pemerintah yang ditetapkan dengan keputusan Presiden.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:
(a) pembicaraan pendahuluan dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka menyusun rancangan APBN;
(b) pembahasan dan penetapan APBN yang didahului dengan penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN beserta nota keuangannya oleh Presiden;
(c) pembahasan:(1) laporan realisasi semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya. (2) penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi: (a) perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN;(b) perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; (c) keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; dan/atau (d) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan;
(d) pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang tentang APBN; dan
(e) pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN.
(3) Pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan rancangan APBN dilakukan segera setelah Pemerintah menyampaikan bahan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pada pertengahan bulan Mei, yang meliputi: (1) kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran berikutnya; (2) kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran; dan (3) rincian unit organisasi, fungsi, program, dan kegiatan.
(4) Pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal kepada DPR pada tanggal 20 Mei tahun sebelumnya atau sehari sebelumnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur.
(5) Komisi dengan kementerian/lembaga melakukan rapat kerja dan/atau rapat dengar pendapat untuk membahas rencana kerja dan anggaran kementerian/ lembaga tersebut. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Badan Anggaran.
(6) Kegiatan dalam tahap pembicaraan pendahuluan meliputi: (a) rapat kerja yang diadakan oleh komisi dengan Pemerintah untuk membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga; dan (b) rapat kerja yang diadakan oleh Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk penyelesaian akhir kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, dengan memperhatikan pemandangan umum fraksi, jawaban Pemerintah, saran dan pendapat Badan Musyawarah, keputusan rapat kerja komisi dengan Pemerintah mengenai alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga.
(7) Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan tingkat pembicaraan. DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN.
(8) Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai rancangan undang-undang tentang APBN dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBN yang disetujui oleh DPR terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Dalam hal DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.
(9) Badan Anggaran mengadakan pembahasan dengan Pemerintah dan Bank Indonesia pada triwulan ketiga setiap tahun anggaran tentang laporan realisasi semester pertama APBN dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya yang disampaikan Pemerintah kepada DPR paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan.
(10) Dalam hal terjadi perubahan asumsi ekonomi makro dan/atau perubahan postur APBN yang sangat signifikan, Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan.
(11) Perubahan asumsi ekonomi makro yang sangat signifikan berupa prognosis: (1) penurunan pertumbuhan ekonomi, minimal 1% (satu persen) di bawah asumsi yang telah ditetapkan; dan/atau (2) deviasi asumsi ekonomi makro lainnya minimal 10% (sepuluh persen) dari asumsi yang telah ditetapkan.
(12) Perubahan postur APBN yang sangat signifikan berupa prognosis: (1) penurunan penerimaan perpajakan minimal 10% (sepuluh persen) dari pagu yang telah ditetapkan; (2) kenaikan atau penurunan belanja kementerian/lembaga minimal 10% (sepuluh persen) dari pagu yang telah ditetapkan; (3) kebutuhan belanja yang bersifat mendesak dan belum tersedia pagu anggarannya; dan/atau (4) kenaikan defisit minimal 10% (sepuluh persen) dari rasio defisit APBN terhadap produk domestik bruto (PDB) yang telah ditetapkan.
(13) Pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang tentang perubahan APBN dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran dan komisi terkait dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam masa sidang, setelah rancangan undang-undang tentang perubahan APBN diajukan oleh Pemerintah kepada DPR.Dalam hal tidak terjadi perubahan asumsi ekonomi makro dan/atau perubahan postur APBN yang sangat signifikan pembahasan perubahan APBN dilakukan dalam rapat Badan Anggaran dan pelaksanaannya disampaikan dalam laporan keuangan Pemerintah.
(14) Pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah disampaikannya bahan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah oleh BPK ke DPR. Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan sekurang-kurangnya meliputi realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan kementerian/lembaga.


Pengajuan Calon dan Pemberian Persetujuan atau Pertimbangan atas Calon (1) DPR mengajukan calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui rapat paripurna.
(2) DPR memberikan persetujuan atau pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui rapat paripurna.
(3) Rapat paripurna menugasi Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada alat kelengkapan terkait.
(4) Pembahasan oleh alat kelengkapan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) DPR memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar untuk negara lain dan menerima penempatan duta besar dari negara lain. Dalam hal pimpinan DPR menerima pemberitahuan dari Presiden mengenai penempatan calon duta besar untuk negara lain, pimpinan DPR menyampaikan pemberitahuan tersebut dalam rapat paripurna. Rapat paripurna menugasi alat kelengkapan terkait untuk membahasnya secara rahasia.
(6) Dalam hal pimpinan DPR menerima pemberitahuan dari Presiden mengenai penempatan calon duta besar negara lain untuk Republik Indonesia, pimpinan DPR menyampaikan pemberitahuan tersebut dalam rapat paripurna tanpa menyebut nama calon duta besar. Dalam hal permintaan pertimbangan terhadap calon duta besar negara lain untuk Republik Indonesia disampaikan pada masa reses, permintaan tersebut dibahas dalam pertemuan konsultasi antara pimpinan DPR, pimpinan komisi terkait, dan pimpinan fraksi. Pertimbangan DPR disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden secara rahasia.


Pemilihan Anggota BPK DPR memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD:
(1) Kepada pimpinan DPD, pimpinan DPR memberitahukan rencana pemilihan anggota BPK dengan disertai dokumen kelengkapan persyaratan calon anggota BPK sebagai bahan DPD untuk memberikan pertimbangan atas calon anggota BPK, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum alat kelengkapan DPR memproses pelaksanaan pemilihan anggota BPK.
(2) Pertimbangan DPD disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan, yang selanjutnya segera disampaikan kepada alat kelengkapan DPR untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan.
(3) Dalam hal pertimbangan DPD tidak disampaikan, pemilihan anggota BPK tetap dilaksanakan.
(4) Nama calon terpilih anggota BPK disampaikan oleh DPR kepada Presiden paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan anggota BPK berakhir.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota BPK dan penerimaan pertimbangan dari DPD diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.

Dewan Perwakilan Daerah[edit]

a. Susunan dan Kedudukan DPD


Susunan DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum
Kedudukan DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara.


Fungsi (1) pengajuan usul kepada DPR mengenai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
(2) ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
(3) pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; serta
(4) pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.


Keanggotaan Jumlah
Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang. Jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 (satu pertiga) jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden.
Tempat tugas dan Masa Kerja
Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibu kota provinsi daerah pemilihannya.Masa jabatan anggota DPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.


Fraksi (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPR.
(2) Fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksinya dan melaporkan kepada publik.
(3) Setiap anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi.
(4) Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR.
(5) Fraksi mempunyai sekretariat.
(6) Sekretariat Jenderal DPR menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.


Tugas dan Kewenangan (1) Dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang sesuai bidang yang ditangani DPD; ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR, sesuai bidang yang ditangani DPD; memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti; menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN; memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; dan ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
(2) Dalam menjalankan tugas pengawasan anggota DPD dapat melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya.
(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, DPD menyusun anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam menyusun program dan kegiatan DPD untuk memenuhi kebutuhannya, DPD dapat menyusun standar biaya khusus dan mengajukannya kepada Pemerintah untuk dibahas bersama.
(5) Pengelolaan anggaran DPD dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPD di bawah pengawasan Panitia Urusan Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) DPD menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran DPD dalam peraturan DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) DPD melaporkan pengelolaan anggaran kepada publik dalam laporan kinerja tahunan.


b. Alat Kelengkapan DPD

No Alat Kelengkapan Ketentuan
1 Pimpinan Susunan
Pimpinan DPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD. Dalam hal pimpinan DPD belum terbentuk, DPD dipimpin oleh pimpinan sementara DPD. Pimpinan sementara DPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua sementara dan 1 (satu) orang wakil ketua sementara yang merupakan anggota tertua dan anggota termuda usianya. Dalam hal anggota tertua dan/atau anggota termuda berhalangan, sebagai penggantinya adalah anggota tertua dan/atau anggota termuda berikutnya.
Tugas
memimpin sidang DPD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan; menyusun rencana kerja pimpinan; menjadi juru bicara DPD; melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPD; mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPD; mewakili DPD di pengadilan; melaksanakan keputusan DPD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran DPD; dan menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna DPD yang khusus diadakan untuk itu.


2 Panitia Musyawarah Kedudukan
Panitia Musyawarah dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.
Tugas
Menetapkan jadwal dan acara persidangan. Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk menetapkan jadwal dan acara, pimpinan DPD dapat menetapkan jadwal dan acara tersebut.


3 Panitia Kerja Kedudukan dan Susunan
(1) Panitia kerja dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.
(2) Keanggotaan panitia kerja ditetapkan oleh sidang paripurna DPD pada permulaan masa kegiatan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang, kecuali pada permulaan tahun sidang terakhir dari masa keanggotaan DPD.
(3) Panitia kerja dipimpin oleh pimpinan panitia kerja.
Tugas
(1) Tugas panitia kerja dalam pengajuan rancangan undang-undang adalah mengadakan persiapan dan pembahasan rancangan undang-undang tertentu.
(2) Tugas panitia kerja dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden adalah melakukan pembahasan serta menyusun pandangan dan pendapat DPD.
(3) Tugas panitia kerja dalam pemberian pertimbangan adalah: (a). melakukan pembahasan dan penyusunan pertimbangan DPD mengenai rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama; dan (b) menyusun pertimbangan DPD terhadap calon anggota BPK yang diajukan DPR.
(4) Tugas panitia kerja di bidang pengawasan adalah: (a) melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang bidang tertentu; dan (b) membahas hasil pemeriksaan BPK.


4 Panitia Perancang Undang-Undang Susunan dan Kedudukan
(1) Panitia Perancang Undang-Undang dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.
(2) Keanggotaan Panitia Perancang Undang-Undang ditetapkan oleh sidang paripurna DPD pada permulaan masa keanggotaan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang, kecuali pada permulaan tahun sidang terakhir masa keanggotaan DPD.
(3) Panitia Perancang Undang-Undang dipimpin oleh pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang.
Tugas
(1) merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan usul rancangan undang-undang untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPD dan setiap tahun anggaran;
(2) membahas usul rancangan undang-undang berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
(3) melakukan kegiatan pembahasan, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi usul rancangan undang-undang yang disiapkan oleh DPD;
(4) melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah dan/atau sidang paripurna;
(5) melakukan koordinasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka mengikuti perkembangan materi usul rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh panitia kerja;
(6) melakukan evaluasi terhadap program penyusunan usul rancangan undang-undang; dan
(7) membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan un¬tuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Panitia Perancang Undang-Undang pa¬da masa keanggotaan berikutnya.


5 Panitia Urusan Rumah Tangga Kedudukan dan Susunan
(1) Panitia Urusan Rumah Tangga dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.
(2) Keanggotaan Panitia Urusan Rumah Tangga ditetapkan oleh sidang paripurna DPD pada permulaan masa kegiatan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang, kecuali pada permulaan tahun sidang terakhir dari masa keanggotaan DPD.
(3) Panitia Urusan Rumah Tangga dipimpin oleh pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga.
Tugas
(1) membantu pimpinan DPD dalam menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPD, termasuk kesejahteraan anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal DPD;
(2) membantu pimpinan DPD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPD;
(3) membantu pimpinan DPD dalam merencanakan dan menyusun kebijakan anggaran DPD;
(4) melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPD yang ditugaskan oleh pimpinan DPD berdasarkan hasil rapat Panitia Musyawarah; dan
(5) menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna DPD yang khusus diadakan untuk itu.
Panitia Urusan Rumah Tangga dapat meminta penjelasan dan data yang diperlukan kepada Sekretariat Jenderal DPD.
Panitia Urusan Rumah Tangga membuat inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Panitia Urusan Rumah Tangga pada masa keanggotaan berikutnya.


6 Badan Kehormatan Kedudukan dan Susunan
Badan Kehormatan dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.
Tugas
(1) Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena: (a) tidak melaksanakan kewajiban; (b) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; (c) tidak menghadiri sidang paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; (d) tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
(2) Selain tugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota, Badan Kehormatan melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPD tentang tata tertib dan kode etik DPD.
(3) Badan Kehormatan berwenang memanggil pihak terkait dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain.
(4) Badan Kehormatan membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan.


c. Tugas dan Wewenang DPD

Pengajuan dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang (1) DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang berdasarkan program legislasi nasional.
(2) Rancangan undang-undang yang disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dapat diusulkan oleh Panitia Perancang Undang-Undang dan/atau panitia kerja.
(3) Usul rancangan undang-undang diputuskan menjadi rancangan undang-undang yang berasal dari DPD dalam sidang paripurna DPD.
(4) Rancangan undang-undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR dengan surat pengantar dari pimpinan DPD.
(5) Surat pengantar pimpinan DPD menyebut juga Panitia Perancang Undang-Undang dan/atau panitia kerja yang mewakili DPD dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang tersebut.
(6) DPD ikut serta membahas rancangan undang-undang bersama DPR dan Presiden. Dalam hal DPD ikut membahas rancangan undang-undang DPD menyampaikan pendapat dan pandangannya dalam Pembicaraan Tingkat I.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang diatur dengan peraturan DPD tentang tata tertib.


Pemberian Pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang (1) DPD memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang kepada pimpinan DPR.
(2) Terhadap rancangan undang-undang tentang APBN, DPD memberikan pertimbangan kepada DPR paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.
(3) Terhadap rancangan undang-undang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, DPD memberikan pertimbangan kepada DPR paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari pimpinan DPR.
(4) Pertimbangan disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada DPR setelah diputuskan dalam sidang paripurna DPD.


Pemberian Pertimbangan terhadap Calon Anggota BPK (1) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai calon anggota BPK. Pertimbangan diputuskan dalam sidang paripurna DPD.
(2) Pertimbangan disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan anggota BPK.
(3) Dalam pemberian pertimbangan berlaku ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pertimbangan diatur dengan peraturan DPD tentang tata tertib.


Penyampaian Hasil Pengawasan DPD menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang kepada DPR sebagai bahan pertimbangan. Hasil pengawasan diputuskan dalam sidang paripurna DPD.


Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang disampaikan oleh pimpinan BPK kepada pimpinan DPD dalam acara yang khusus diadakan untuk itu. DPD menugasi panitia kerja untuk membahas hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK setelah BPK menyampaikan penjelasan. Hasil pembahasan diputuskan dalam sidang paripurna DPD. Keputusan disampaikan kepada DPR dengan surat pengantar dari pimpinan DPD untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi DPR.

Badan Pemeriksa Keuangan[edit]

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UU 15 tahun 2006 terdapat ketentuan tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mengatur antara lain tentang kedudukan dan keanggotaan, tugas dan wewenang.

Kedudukan (1) BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
(2) BPK berkedudukan di Ibukota negara.
(3) BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi.
Keanggotaan (1) BPK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota, yang keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden.
(2) Anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Susunan BPK terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota.
Tugas (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
(2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
(3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan basil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
(4) Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
(5) BPK menyerahkan basil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti basil pemeriksaan sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan.
(6) Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk.
(7) Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.
(8) Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan pula basil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
(9) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.
(10) Laporan BPK dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(11) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut basil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat, dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.


Wewenang (1) menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan iaporan pemeriksaan;
(2) meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
(3) melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tats usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan¬perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
(4) menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
(5) menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
(6) menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
(7) menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
(8) membina jabatan fungsional Pemeriksa;
(9) memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
(10) memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.
menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian ditetapkan dengan keputusan BPK.
Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau: (1) penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain; (2) pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan (3) pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (4) Hasil pemantauan diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
BPK dapat memberikan: (1) pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; (2) pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan/atau (3) keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.

Mahkama Agung[edit]

Secara garis besar, pengaturan mengenai MA terdapat dalam UUD 1945. Untuk melaksanakan ketentuan UUD 1945 tersebut, ditetapkan UU No.4 Tahun 2004 yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dan UU No. 5 Tahun 2004 yang mengatur secara khusus mengenai kelembagaan MA. Selain kedua Undang-Undang tersebut terdapat Undang-Undang No. 3 tahun 2009 yang mengatur tentang perubahan UU 4 dan 5 tahun 2004 namun tidak menyentuh kelembagaan MA. Adapun ketentuan tentang Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:


Kedudukan (1) MA adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud UUD 1945. Dalam hal ini, MA melaksanaan kekuasaan dimaksud bersama badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah MK. Badan peradilan tersebut meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
(2) MA sebagai lembaga negara adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.


Susunan MA, terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan seorang Sekretaris.
Pimpinan dan Hakim Anggota MA
(1) Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, dan beberapa orang Ketua Muda;
(2) Wakil Ketua Mahkamah terdiri atas Wakil Ketua Bidang Yudisial dan Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial.
(3) Wakil Ketua Bidang Yudisial membawahi Ketua Muda Perdata, Ketua Muda Pidana, Ketua Muda Agama, Ketua Muda Militer, dan Ketua Muda Tata Usaha Negara. Pada setiap pembidangan dimaksud, MA dapat melakukan pengkhususan bidang hukum tertentu yang diketuai oleh Ketua Muda;
(4) Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial membawahi Ketua Muda Pembinaan dan Ketua Muda Pengawasan;
(5) Ketua dan Wakil Ketua MA dipilih dari dan oleh Hakim Agung dan diangkat oleh Presiden. Sedangkan, Ketua Muda MA diangkat oleh Presiden di antara Hakim Agung yang diajukan oleh Ketua MA;
(6) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda MA selama lima tahun.
(7) Pimpinan dan Hakim Anggota MA adalah Hakim Agung yang berjumlah paling banyak enam puluh orang. Hakim Agung ini diangkat oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh DPR. Calon Hakim Agung tersebut dipilih DPR dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisal.


Panitera
Pada MA terdapat kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera yang dibantu oleh beberapa orang Panitera Muda dan beberapa orang Panitera Pengganti. Panitera MA diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua MA. Pengaturan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja Kepaniteraan MA ditetapkan dengan Perpres No.14 Tahun 2005.


Tugas dan Wewenang (1) Memeriksa dan memutus permohonan kasasi;
(2) Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili;
(3) Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
(4) Memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua lingkungan peradilan, karena: (1) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; (2) salah menerapkan atau melanggar hukum yang baru; (3) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut;
(5) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Ketentuan mengenai pengujian tersebut diatur lebih lanjut oleh MA. Mengacu pada ketentuan Pasal 55 UU No.24 Tahun 2003, pengujian dimaksud yang sedang dilakukan oleh MA wajib dihentikan apabila Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian MK sampai ada Putusan MK.
(6) Menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Mahkama Kostitusi[edit]

Secara garis besar, pengaturan mengenai MK terdapat dalam UUD 1945. Untuk melaksanakan ketentuan UUD 1945 tersebut, ditetapkan UU No.4 Tahun 2004 yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dan UU No.24 Tahun 2003 yang mengatur secara khusus mengenai kelembagaan MK, sebagai berikut.

Kedudukan MK merupakan salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.


Susunan (1) MK mempunyai sembilan orang Anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan dengan Keppres. Hakim Konstitusi merupakan Pejabat Negara dan dilarang merangkap menjadi Pejabat Negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau Pegawai Negeri. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keppres. Penerbitan Keppres dalam hal ini bersifat administratif.
(2) Susunan MK terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota Hakim Konstitusi. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan selama tiga tahun.
(3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal, dan Kepaniteraan yang menyelenggarakan tugas teknis administrasi justisial. Deskripsi mengenai Sekreariat MK diuraikan dalam Bab V Tatanan Organisasi Pemerintah.


Wewenanng (1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (1) menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (3) memutus pembubaran Parpol; (4) memutus perselisihan tentang hasil Pemilu;
(2) Putusan MK bersifat final, artinya bahwa putusannya langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.
(3) Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud UUD 1945.


Eksistensi MK dengan kewenangannya merupakan pelaksanaan prinsip checks and balances, yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara, sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kewenangan ini, MK dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden.

Bank Sentral[edit]

Secara garis besar, Bank Sentral diatur dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara memiliki suatu Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan Undang-Undang”. Untuk melaksanakan ketentuan UUD 1945 tersebut, ditetapkanlah UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang ini mengatur secara khusus mengenai kelembagaan Bank Sentral, sebagai berikut :

Kedudukan (1) Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Artinya, Bank dimaksud merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort.
(2) Bank Sentral mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dan tidak melakukan kegiatan intermediasi seperti yang dilakukan oleh Bank pada umumnya. Walau demikian, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, Bank Sentral dapat melakukan aktifitas perbankan yang dianggap perlu. Berdasarkan Pasal 23D UUD 1945, di Indonesia hanya ada satu Bank Sentral yakni Bank Indonesia.
(3) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU No. 3 Tahun 2004. Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan :
(4) campur tangan adalah semua bentuk intimidasi, ancaman, pemaksaan, dan bujuk rayu dari pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Tidak termasuk dalam pengertian campur tangan adalah kerja sama yang dilakukan oleh pihak lain atau bantuan teknis yang diberikan oleh pihak lain atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia.
(5) pihak-pihak lain adalah semua pihak di luar Bank Indonesia termasuk Pemerintah dan/atau lembaga lainnya.
(6) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan UU No. 3 Tahun 2004. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari APBN. Selain itu, Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan dan menegakan sanksi dalam batas kewenangannya.


Tugas (1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan dimaksud, Bank Indonesia berwenang:
(2) Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi;
(3) Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada;
(4) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
(5) penetapan tingkat diskonto;
(6) penetapan cadangan wajib minimum;
(7) pengaturan kredit atau pembiayaan.
(8) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
(9) Mengatur dan mengawasi bank.


Susunan Organisasi (1) Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur, yang anggotanya terdiri atas: (a) Seorang Gubernur, selaku pimpinan; (b) Seorang Deputi Gubernur Senior, selaku wakil; dan (c) Sekurang-kurangnya empat orang; atau sebanyak-banyaknya tujuh orang Deputi Gubernur.
(2) Dalam hal Gubernur dan Deputi Gubernur Senior berhalangan, Gubernur atau Deputi dimaksud menunjuk seorang Deputi Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur. DPR melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Gubernur dan Anggotanya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(3) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan bank, dilakukan oleh lembaga pengawasan (supervisory board) sektor jasa keuangan yang bersifat independen. Lembaga ini dimaksud melakukan pengawasan terhadap Bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada BEPEKA dan DPR. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga tersebut melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang akan diatur dalam Undang-Undang tentang pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan. Di samping itu, lembaga pengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan Bank dengan koordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia keterangan dan data makro yang diperlukan.


Selain tujuh lembaga-lembaga negara yang telah dibahas, terdapat lembaga lain yang secara eksplisit dan implisit disebutkan dalam UUD 1945, yakni:

  • Komisi Yudisial
  • Kementerian Negara
  • Komisi Pemilihan Umum
  • Komisi Nasional HAM
  • Dewan Pertimbangan Presiden
  • TNI
  • Polri
  • Pemerintah Daerah Provinsi
  • Gubernur
  • DPRD Provinsi
  • Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  • Bupati/Walikota
  • DPRD Kabupaten/Kota

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA[edit]

Dalam konteks SANKRI sebagai Sistem Penyelenggaraan Negara, keberadaan lembaga negara dengan peran masing-masing dan saling hubungannya dengan lembaga negara yang lain adalah penting dikemukakan, terutama untuk dapat memahami “checks and balances system” dalam penyelenggaraan negara. Hubungan tersebut diatur dalam UUD 1945, dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang terkait.


1. Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Rakyat

  • Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum;
  • Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul pemberhentian Presiden/Wakil Presiden dari DPR.


2. Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Daerah

  • Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota DPR dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  • Pimpinan MPR terdiri atas Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang mencerminkan adanya unsur DPD.


3. Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Presiden

  • Presiden dan/atau Wakil Presiden dilantik oleh MPR;
  • Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan oleh MPR dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar;
  • Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
  • Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR, sebelum MPR memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden;
  • Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelum memangku jabatannya bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan MPR atau DPR;
  • Presiden meresmikan keanggotaan MPR dengan surat Keputusan Presiden.


4. Dewan Perwakilan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Daerah

  • DPD dapat mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan Pusat dan Daerah, pembentukan, pemekaran penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah;
  • DPD ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan Pusat dan Daerah; pembentukan; pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah;
  • DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang APBN dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama;
  • DPD menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan Pusat dan Daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
  • DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK.


5. Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat

  • Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR;
  • Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR;
  • Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain;
  • Presiden mengajukan RUU APBN kepada DPR untuk dibahas bersama dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Bila DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang tersebut diatas, Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu;
  • Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan DPR;
  • Presiden dalam hal mengangkat duta, memperhatikan pertimbangan DPR;
  • Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR;
  • Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR;
  • Presiden mengangkat dan memberhentikan Anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR;
  • Presiden dengan DPR membahas setiap Rancangan Undang-Undang untuk mendapatkan persetujuan bersama.
  • Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan;
  • Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut. Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.


6. Presiden dengan Dewan Pertimbangan Daerah

  • Presiden meresmikan keanggotaan DPD;
  • Pimpinan DPD berkonsultasi dengan Presiden sesuai dengan Putusan DPD.


7. Presiden dengan Mahkamah Agung

  • Presiden memperoleh nasehat hukum dari Mahkamah Agung dalam rangka pemberian atau penolakan grasi;
  • Presiden memperoleh pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum dari Mahkamah Agung, baik diminta maupun tidak diminta;
  • Presiden menetapkan calon hakim agung menjadi Hakim Agung dari calon Hakim Agung yang telah disetujui oleh DPR atas calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial.


8. Presiden dengan Mahkamah Konstitusi

  • Presiden mengajukan 3 (tiga) orang calon anggota Hakim Konstitusi selain juga diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh DPR dan Mahkamah Agung untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
  • Presiden menetapkan anggota hakim konstitusi dengan Keputusan Presiden dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden;
  • Sebelum memangku jabatannya Hakim Konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dihadapan Presiden;
  • Presiden memberikan persetujuan tertulis terhadap tindakan kepolisian yang dikenakan pada Hakim Konstitusi;
  • Presiden menetapkan pemberhentian Hakim Konstitusi dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi;
  • Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 disampaikan kepada Presiden;
  • Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD disampaikan kepada Presiden;
  • Presiden dapat dimintai keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi;
  • Mahkamah Konstitusi menyampaikan kepada Presiden permohonan DPR yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/Wakil Presiden;
  • Dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaaan terhadap pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, proses pemeriksaan dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konstitusi;
  • Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendapat DPR wajib disampaikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden;
  • Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum disampaikan kepada Presiden.


9. Presiden dengan Badan Pemeriksa Keuangan

  • Pengelolaan dan tanggung jawab pelaksanaan keuangan negara oleh Pemerintah diperiksa oleh satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri;
  • Presiden meresmikan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR.


10. Presiden dengan Bank Indonesia.

  • Presiden dengan persetujuan DPR mengusulkan dan mengangkat Gubernur BI dan Deputi Gubernur Senior BI;
  • Presiden dengan persetujuan DPR mengangkat Deputi Gubernur BI;
  • Dalam hal calon Gubernur BI dan Deputi Gubernur Senior BI atau Calon Deputi Gubernur BI tidak disetujui oleh DPR; Presiden atau Gubernur BI wajib mengajukan calon baru;
  • Pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikan terhadap anggota Dewan Gubernur BI dalam hal mereka patut diduga telah melakukan tindak pidana harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.


11. Dewan Perwakilan Rakyat dengan Mahkamah Agung

  • Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan hukum kepada DPR, baik diminta maupun tidak diminta;
  • DPR memberikan persetujuan terhadap calon Hakim Agung yang disulkan oleh Komisi Yudisial untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden;
  • DPR memberikan persetujuan dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial oleh Presiden;
  • DPR mengajukan usulan dalam hal calon Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung.


12. Mahkamah Agung dengan Bank Indonesia

  • Mahkmah Agung dapat memberikan pertimbangan hukum kepada Bank Indonesia, baik diminta maupun tidak diminta;
  • Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior BI, dan Deputi Gubernur BI sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut ajaran agamanya di hadapan Ketua Mahkamah Agung.


13. Dewan Perwakilan Rakyat dengan Mahkamah Konstitusi

  • DPR mengajukan 3 (tiga) orang anggota Hakim Konstitusi untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
  • DPR mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapatnya bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
  • Pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam Sidang Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR;
  • Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut pada huruf b diatas paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi;
  • Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR;
  • Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendapat DPR wajib disampaikan kepada DPR.


14. Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi

  • Mahkamah Agung mengajukan 3 (tiga) orang calon anggota Hakim Konstitusi untuk ditetapkan oleh Presiden;
  • Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan pengujian Undang-undang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;
  • Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan bila Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian itu sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada Putusan Mahkamah Konstitusi;
  • Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Konhstitusi.


15. Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan

  • DPR memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden;
  • DPR menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK.


16. Badan Pemeriksa Keuangan dengan Dewan Perwakilan Daerah

BPK menyampaikan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPD.


17. Mahkamah Agung dengan Badan Pemeriksa Keuangan

  • Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan hukum kepada BPK, baik diminta maupun tidak diminta;
  • Pengambilan sumpah/janji keanggotaan BPK dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.


18. Badan Pemeriksa Keuangan dengan Bank Indonesia

  • BPK dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia atas permintaan DPR apabila diperlukan;
  • Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia wajib disampaikan kepada BPK untuk dimulai pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaannya disampaikan kepada DPR.


19. Dewan Perwakilan Rakyat dengan Bank Indonesia

  • Gubernur BI dan Deputi Gubernur Senior BI diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan Persetujuan DPR;
  • Deputi Gubernur BI diusulkan oleh Gubernur BI dan diangkat oleh Presiden dengan Persetujuan DPR;
  • Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa pada setiap awal tahun anggaran mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter tahun sebelumnya dan rencana kebijakan moneter tahun mendatang. Informasi tersebut disampaikan juga secara tertulis kepada DPR dalam rangka pengawasannya terhadap Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakannya;
  • Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenang kepada DPR setiap 3 (tiga) bulan;
  • Dengan tidak mengurangi kewajiban tersebut diatas, Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut apabila diminta oleh DPR;
  • Sebelum dimulai tahun anggaran, anggaran tahunan Bank Indonesia yang telah ditetapkan oleh Dewan Gubernur BI harus disampaikan kepada DPR dan Pemerintah bersamaan dengan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan;
  • Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lain yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dengan Persetujuan DPR.


Hubungan antara lembaga-lembaga negara didokumentasikan secara terintegrasi menggambarkan peta hubungan antar lembaga negara dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan negara. Pemetaan hubungan antara dan antar lembaga negara pada hakekatnya merupakan salah satu dimensi Sistem Administrasi Negara.

BAB V : TATANAN ORGANISASI PEMERINTAHAN[edit]

Pemerintahan Pusat[edit]

Pemerintah Pusat adalah Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud UUD 1945. Pemerintahan dimaksud dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, Presiden berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan yang dibantu oleh Wakil Presiden (Wapres), dan para Menteri Negara yang masing-masing membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pelaksanaan kekuasaan pemerintahan ini diwujudkan dalam fungsi pelayanan, pengayoman (pengaturan), dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan.

Tugas dan fungsi Pemerintah Pusat dilaksanakan juga oleh segenap Aparatur Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Adapun Organisasi Pemerintah di tingkat Pusat adalah Kementerian Negara, LPND, Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, Sekretariat Lembaga-lembaga Negara, Kejaksaan Republik Indonesia, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Lembaga Alat Negara (TNI dan POLRI). Di samping itu, terdapat lembaga non-struktural yang berada di luar tatanan organisasi pemerintahan, namun tugas-tugasnya turut membantu kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance).

Organisasi Pemerintah Pusat[edit]

1. Kementerian Negara

Hal-hal yang berkenaan dengan Kementerian Negara terdapat dalam UUD 1945, Pasal 17 ayat (1);(2);(3); dan (4) yang menetapkan : Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap Menteri tersebut membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan; dan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang. Hingga saat Buku ini disusun, Undang-Undang dimaksud belum terbentuk.

Dalam pada itu dengan Perpres No.62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Perpres No.9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Kementerian Negara terdiri dari: Kementerian Koordinator, Kementerian yang berbentuk Departemen, dan Kementerian Negara.


a. Kementerian Koordinator

Kedudukan: Kementerian Koordinator adalah unsur pelaksana Pemerintah, dipimpin oleh Menteri Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Tugas: Kementerian Koordinator adalah unsur pelaksana Pemerintah, dipimpin oleh Menteri Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Fungsi: Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi :

  • Koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan dibidangnya;
  • Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidangnya;
  • Pengendalian penyelenggaraan kebijakan dibidangnya;
  • Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
  • Pengawasan atas pelaksnaan tugasnya;
  • Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden;
  • Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Susunan Organisasi: Kementerian Koordinator susunan organisasinya terdiri atas Menteri Koordinator yang dibantu oleh : (1) Sekretariat Kementerian Koordinator; (2) Deputi; (3) Staf Ahli; dan (4) Staf Khusus Menteri.

Dalam Kabinet Indonesia Bersatu di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terdapat tiga Kementerian Koordinator, yaitu :

  • Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang mengkoordinasikan : Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan; Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kejaksaan Agung; Badan Intelijen Negara; TNI; POLRI; dan Instansi lain yang dianggap perlu;
  • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang mengkoordinasikan: Departemen Keuangan; Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; Departemen Perindustrian; Departemen Perdagangan; Departemen Pertanian; Departemen Kehutanan; Departemen Perhubungan; Departemen Kelautan dan Perikanan; Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Departemen Pekerjaan Umum; Departemen Komunikasi dan Informasi; Kementerian Negara Riset dan Teknologi; Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal; Kementerian Negara BUMN; dan Instansi lain yang dianggap perlu;
  • Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, yang mengkoordinasikan : Departemen Kesehatan; Departemen Pendidikan Nasional; Departemen Sosial; Departemen Agama; Departemen Kebudayaan dan Pariwisata; Kementerian Negara Lingkungan Hidup; Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan; Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; Kementerian Negara Perumahan Rakyat; Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga; dan Intansi lain yang dianggap perlu.


b. Kementerian yang Berbentuk Departemen

Kedudukan: Kementerian yang berbentuk Departemen adalah unsur pelaksana Pemerintah, dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Tugas: Kementerian yang berbentuk Departemen mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan.

Fungsi : Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian yang berbentuk Departemen menyelenggarakan fungsi :

  • Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis dibidangnya;
  • Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
  • Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
  • Pengawasan atas pelaksanaaan tugasnya;
  • Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Susunan Organisasi: Kementerian yang berbentuk Departemen susunan organisasinya terdiri atas :

  • Menteri;
  • Sekretariat Jenderal;
  • Direktorat Jenderal;
  • Inspektorat Jenderal;
  • Badan dan/atau Pusat;
  • Staf Ahli; dan
  • Staf Khusus Menteri.

Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, Kementerian yang berbentuk Departemen terdiri dari :

  • Departemen Dalam Negeri;
  • Departemen Luar Negeri;
  • Departemen Pertahanan;
  • Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  • Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
  • Departemen Perindustrian;
  • Departemen Perdagangan;
  • Departemen Pertanian;
  • Departemen Kehutanan;
  • Departemen Perhubungan;
  • Departemen Kelautan dan Perikanan;
  • Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  • Departemen Pekerjaan Umum;
  • Departemen Kesehatan;
  • Departemen Pendidikan Nasional;
  • Departemen Sosial;
  • Departemen Agama;
  • Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
  • Departemen Komunikasi dan Informatika;
  • Departemen Keuangan.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah, Departemen dapat membentuk Instansi Vertikal yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Di samping itu, Departemen secara selektif dapat pula membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan/atau penunjang.


c. Kementerian Negara

Kedudukan: Kementerian Negara adalah unsur pelaksana Pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Tugas: Kementerian Negara mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi dibidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara.

Fungsi: Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Negara menyelenggarakan fungsi :

  • Perumusan kebijakan nasional dibidangnya;
  • Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
  • Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
  • Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Susunan Organisasi

Kementerian Negara susunan organisasinya terdiri atas :

  • Sekretariat Kementerian Negara;
  • Deputi;
  • Staf Ahli;
  • Staf Khusus Menteri.

Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, Kementerian Negara terdiri dari :

  • Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
  • Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  • Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
  • Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan;
  • Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
  • Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
  • Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional;
  • Kementerian Negara BUMN;
  • Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
  • Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga.

Di samping menyelenggarakan fungsi-fungsi Kementerian Negara di atas, khusus bagi :

  • Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, serta Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, diberikan juga fungsi tambahan yaitu fungsi teknis pelaksanaan dan operasionalisasi kebijakan di bidang masing-masing;
  • Kementerian Negara Riset dan Teknologi menyelenggarakan juga fungsi pengelolaan dan pengembangan di bidangnya, yang dalam pengelolaannya dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis.



2. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Perwakilan ini adalah satu-satunya Aparatur yang mewakili kepentingan Negara RI secara keseluruhan di negara lain atau pada organisasi internasional. Perwakilan dimaksud dapat berupa Kedutaan Besar RI (KBRI), Konsulat Jenderal RI (KONJENRI), Konsulat RI, Perutusan tetap RI (PTRI) pada PBB maupun Perwakilan RI tertentu yang bersifat sementara.

Perwakilan RI di Luar Negeri terdiri atas Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsulat.

a. Perwakilan Diplomatik

Cakupan kegiatan Perwakilan Diplomatik menyangkut semua kepentingan Negara RI dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara penerima atau yang bidang kegiatannya meliputi bidang kegiatan suatu Organisasi Internasional.

Susunan Organisasi:

Perwakilan Diplomatik terdiri atas Kedutaan Besar RI dan Perwakilan Tetap RI yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden selaku Kepala Negara melalui Menteri Luar Negeri.

Tugas:

Tugas Perwakilan Diplomatik adalah mewakili Negara RI dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau Organisasi Internasional serta melindungi segenap kepentingan negara dan warga negara RI di negara penerima sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku termasuk hukum dan tata cara hubungan internasional.


b. Perwakilan Konsulat

Cakupan kegiatan Perwakilan Konsulat meliputi semua kepentingan Negara RI dibidang konsuler dan mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima.

Susunan Organisasi:

Perwakilan Konsuler terdiri atas Konsulat Jenderal RI dan Konsulat RI yang dipimpin oleh Konsul Jenderal dan Konsul, yang bertanggung jawab kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri.

Tugas:

Tugas Perwakilan Konsuler adalah mewakili Negara RI dalam melaksanakan hubungan konsuler dengan negara penerima dibidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan serta mengeluarkan izin prinsip penanaman modal asing di Indonesia untuk Menteri Luar Negeri atas nama Menteri yang bertanggungjawab di bidang investasi sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan Daerah[edit]

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam kerangka sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Bentuk dan susunan pemerintahan daerah tersebut diatur berdasarkan UU No.32 Tahun 2004.

Pemerintah Daerah[edit]

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, yamg masing-masing berkedudukan sebagai Kepala Daerah; dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

1. Kepala Daerah

Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintah Daerah yang disebut Kepala Daerah, yang untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Kota disebut Walikota. Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

  • memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
  • mengajukan Rancangan Perda;
  • menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  • menyusun dan mengajukan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
  • mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
  • mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangan; dan
  • melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangan.

Masing-masing Kepala Daerah dimaksud dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah, yang untuk Provinsi disebut Wakil Gubernur, Kabupaten disebut Wakil Bupati dan Kota disebut Wakil Walikota. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Pengaturan tentang tugas dan tanggungjawab Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota) adalah sebagai berikut :

a. Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas:

  • membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
  • membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
  • memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dan Kota bagi Wakil Kepala Daerah Provinsi;
  • memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan/atau Desa bagi Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
  • memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
  • melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah; dan
  • melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila berhalangan.

b. Dalam melaksanakan tugas di atas, Wakil Kepala Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

c. Wakil Kepala Daerah menggantikan Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama enam bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.


2. Perangkat Pemerintah Daerah

Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

a. Perangkat Daerah Provinsi, terdiri atas :

  • Sekretariat Daerah;
  • Sekretariat DPRD;
  • Dinas Daerah; dan
  • Lembaga Teknis Daerah.

b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

  • Sekretariat Daerah;
  • Sekretariat DPRD;
  • Dinas Daerah;
  • Lembaga Teknis Daerah,
  • Kecamatan, dan
  • Kelurahan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah[edit]

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Sebagai badan legislatif daerah, DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRD diatur dengan UU No.22 Tahun 2003.

1. Tugas dan Wewenang

  • membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
  • membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
  • melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
  • mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
  • memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
  • memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  • memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
  • meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  • membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
  • melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
  • memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Selain tugas dan wewenang di atas, DPRD melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.


2. Hak dan Kewajiban DPRD

  • Interpelasi, yaitu hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara;
  • Angket, yaitu pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu Kepala Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundangan;
  • Menyatakan pendapat, yaitu hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Tata cara penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.


3. Alat Kelengkapan

DPRD alat kelengkapannya terdiri atas: (1) pimpinan; (2) komisi; (3) panitia musyawarah; (4) panitia anggaran; (5) Badan Kehormatan; dan (5) alat kelengkapan lain yang diperlukan. Pembentukan, susunan, tugas, dan wewenang alat kelengkapan dimaksud diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dengan berpedoman pada peraturan perundangan.

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Antar Daerah[edit]

1. Hubungan Pengakuan Pembentukan Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 B UUD 1945, negara mengakui dan menghormati : (a) satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang; dan (b) kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam Undang-Undang.

Selain itu, mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004, diakui dan dihormati terbentuknya :

  • Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota: Pembentukan Daerah ini didasarkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial-budaya, sosial-politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
  • Desa: Pembentukan Desa didasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota.

Di samping itu, diakui pula keberadaan daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan UU No.32 Tahun 2004. Dalam hal ini, Negara mengakui keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam UU No. 22 Tahun 1999, tetap eksis, dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004. Status khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, diatur dalam UU No. 34 Tahun 1999 tentang Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Pusat menetapkan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu, Pemerintah Pusat juga memberikan perlakuan khusus bagi Daerah Papua dengan ditetapkannya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.


2. Hubungan Kewenangan

Untuk memahami hubungan kewenangan antara Pusat dan Daerah, perlu dikemukakan terlebih dahulu mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagai dasar untuk mengidentifikasi urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pembagian wewenang Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diuraikan di muka.


3. Hubungan Keuangan

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota diwujudkan dalam bentuk perimbangan keuangan sebagaimana diatur dalam UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pembahasan lebih lanjut tentang hubungan keuangan dimaksud, diuraikan dalam Bab Manajemen Keuangan Negara Buku ini, khususnya Sub Bab Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.


4. Hubungan dalam Bidang Kepegawaian

Hubungan dalam bidang kepegawaian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 menganut kebijakan yang mendorong pengembangan otonomi daerah sehingga kebijakan kepegawaian di Daerah yang dilaksanakan oleh Daerah Otonom sesuai dengan kebutuhannya, baik pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan mutasi maupun pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepegawaian Daerah secara khusus diatur dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 135 UU No. 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa norma, standar, dan prosedur mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak, dan kewajiban, serta kedudukan hukum PNS di Daerah dan PNS Daerah, ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah mempunyai kewenangan dalam hal: pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemindahan pegawai antar Daerah Provinsi atau antara Daerah Provinsi dan Pusat serta pemindahan pegawai Daerah antara Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi lainnya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah berkonsultasi dengan Kepala Daerah. Pemerintah Wilayah Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karir pegawai di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hubungan kepegawaian antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.


5. Hubungan Pembinaan dan Pengawasan

a. Pembinaan

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam rangka pembinaan oleh Pemerintah Pusat, Menteri dan Pimpinan LPND melakukan pembinaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri untuk pembinaan dan pengawasan Provinsi, serta oleh Gubernur untuk pembinaan dan pengawasan Kabupaten/Kota.

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, yang meliputi :

  • koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan, yang dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional, regional, atau Provinsi. Pengertian regional dimaksud adalah koordinasi lintas Provinsi dalam wilayah tertentu;
  • pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
  • pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan kepada seluruh daerah dalam pelaksanaannya hingga pemerintahan desa. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan;
  • pendidikan dan pelatihan, yang dilaksanakan secara berkala bagi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, Anggota DPRD, Perangkat Daerah, PNS Daerah, dan Kepala Desa, yang dalam penyelenggaraannya dapat dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian;
  • perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan, yang dilaksanakan secara berkala ataupun sewaktu-waktu dengan memperhatikan susunan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan kegiatan ini dapat dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian.

Salah satu wujud pembinaan dalam rangka pembinaan ini, Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penghargaan dimaksud diberikan kepada pemerintahan daerah, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, Anggota DPRD, Perangkat Daerah, PNS Daerah, Kepala Desa, Anggota BPD, dan masyarakat.

b. Pengawasan

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan utamanya terhadap Perda dan Peraturan Kepala Daerah. Pengawasan terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksudkan agar pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan di daerah tetap dapat berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengawasan terhadap Rancangan Perda (Raperda) dan Peraturan Daerah, Pemerintah Pusat melakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut :

  • Pengawasan terhadap rancangan Raperda, yaitu terhadap Raperda yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, dan RUTR sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda Provinsi, dan oleh Gubernur terhadap Raperda Kabupaten/Kota. Mekanisme ini dilakukan agar pengaturan tentang hal-hal tersebut dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal;
  • Pengawasan terhadap semua Perda selain tersebut di atas, yaitu setiap Perda wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk Provinsi dan Gubernur untuk Kabupaten/Kota guna memperoleh klarifikasi. Terhadap Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Pusat dapat menerapkan sanksi kepada pemerintahan daerah, Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, Anggota DPRD, Perangkat Daerah, PNS Daerah, dan Kepala Desa, apabila diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah tersebut. Sanksi dimaksud antara lain dapat berupa penataan kembali suatu Daerah Otonom, pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan daerah baik peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan ketentuan lain yang ditetapkan daerah serta dapat memberikan sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil pembinaan dan pengawasan di atas digunakan sebagai bahan pembinaan selanjutnya oleh Pemerintah Pusat dan dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan oleh BEPEKA.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri, untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur, dan untuk Desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota, yang dapat melimpahkannya kepada Camat.

Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi standar, norma, prosedur, penghargaan, dan sanksi diatur lebih lanjut dalam PP No. 79 Tahun 2005.


6. Hubungan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan PP No.56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sebagai konsekuensi otonomi daerah yang dikonstruksikan tetap dalam sistem negara kesatuan, maka laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu sarana yang sangat penting, sebagai perekat hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan demikian, kegiatan pemerintahan daerah merupakan rangkaian dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara secara menyeluruh.

a. Pelaporan dan Evaluasi

Gubernur, Bupati, dan Walikota wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Khusus dalam hal laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota tembusannya wajib disampaikan kepada Gubernur, karena kedudukannya sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah yang berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraaan pemerintahan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga untuk dijadikan bahan evaluasi dan saran pertimbangan kepada Pemerintah Pusat serta arahan kepada Bupati/Walikota mengenai hal-hal tertentu yang berkaitan dengan laporan Kabupaten/Kota.

Laporan Gubernur meliputi pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sedangkan Laporan Bupati dan Walikota meliputi pelaksanaan desentralisasi, tugas pembantuan serta kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan. Apabila tugas pembantuan secara nyata tidak diselenggarakan di Daerah yang bersangkutan maka tidak perlu dilaporkan.

b. Sistem Pelaporan dan Evaluasi

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui sistem informasi pelaporan yang dapat dilakukan secara manual dan/atau menggunakan teknologi informasi. pelaporan secara manual dalam hal ini adalah penyampaian laporan dalam bentuk buku atau surat serta dokumen lain yang dikirim melalui pos atau dibawa langsung. Dalam hal keadaan yang sangat mendesak dan memerlukan penanganan yang cepat, Kepala Daerah dapat melapor secara langsung kepada Pemerintah Pusat secara lisan maupun tertulis. Hal-hal yang dilaporkan oleh Kepala Daerah secara langsung kepada Pemerintah Pusat, juga harus dilaporkan melalui sistem informasi pelaporan tersebut.

Pemerintah Pusat membangun sistem informasi pelaporan dan sistem informasi evaluasi secara khusus. Pemerintah Daerah membangun sub sistem informasi pelaporan di Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi pelaporan dan sistem informasi evaluasi yang dibangun oleh Pemerintah Pusat. Dalam rangka pembangunan sistem dimaksud, Pemerintah Pusat dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah atau pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini adalah Badan Usaha yang mempunyai keahlian di bidang teknologi informasi.

c. Pembiayaan

Pembiayaan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sistem pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah tingkat nasional dibebankan kepada APBN. Sedangkan pembiayaan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sistem informasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota dibebankan pada APBD masing-masing.

d. Sanksi

Pemerintah Pusat dapat memberikan sanksi terhadap Kepala Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan PP No.56 Tahun 2001, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


7. Hubungan Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, suatu daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Kerja sama dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk Badan Kerjasama Antar Daerah yang diatur dengan keputusan bersama. Sedangkan dalam hal penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama tersebut yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait. Untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat. Dalam rangka pengelolaan dimaksud, daerah terkait membentuk Badan Kerjasama. Apabila daerah tidak melaksanakan kerjasama tersebut, pengelolaan pelayanan publik dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, yang didahului dengan upaya fasilitasi.

Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud. Dalam hal ini, Gubernur dapat berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat. Apabila terjadi perselisihan antar Provinsi, antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di luar wilayahnya, diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri dapat berkonsultasi dengan Presiden. Keputusan Gubernur dan Mendagri terhadap perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan bersifat final.

BAB VI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK[edit]

Manajemen Kebijakan Publik[edit]

Manajemen kebijakan publik merupakan keseluruhan proses pengelolaan kebijakan dalam berbagai tahapannya (formulasi, implementasi dan evaluasi) termasuk unsur/aspek yang terdapat dalam setiap tahapan (teknis, substansi, pelaku dan kelembagaannya), agar mampu mengaktualisasikan nilai dan prinsip kepemerintahan yang baik (good governance). Proses kebijakan publik tersebut berlangsung dalam sistem administrasi negara, yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Proses kebijakan publik di Indonesia berlangsung dalam dinamika kehidupan bernegara yang mengampu segenap unsur negara, yaitu penyelenggara negara, masyarakat dan wilayah NKRI.

Manajemen kebijakan publik sebagai konsep dalam ranah publik, ditempatkan sebagai kerangka pengelolaan (framework) terhadap public debate yang ditandai dengan terdapatnya konflik nilai, konflik kepentingan, aneka pilihan publik (public choice), akuntabilitas publik dan lingkup politis. Kondisi demikian mengandung implikasi perlunya porsi yang memadai dalam konsep manajemen kebijakan publik, yakni bahasan tentang persoalan hubungan antara administrator negara, kebijakan publik dengan politik. Dengan tingkat keterlibatan secara intents, baik dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan publik, maka administrator negara sekaligus secara aktif memainkan peran instrumental (instrumental role) yakni pelaksanaan dan peran politik (political role). Atas dasar itulah, manajemen kebijakan publik harus mampu mengelola peranan administrator negara tersebut secara serasi dan sinergik. Administrator negara ini dalam konteks manajemen kebijakan publik mempunyai peran publik dan kewajiban publik.

Manajemen kebijakan publik sangat berkaitan dan dipengaruhi oleh sistem politik, ekonomi, sosial budaya serta hukum, yang secara langsung maupun tidak langsung menentukan peran negara dan masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan negara, agar prinsip-prinsip good governance dapat teraktualisasikan dengan baik.

Berkenaan dengan kebijakan publik yang mengambil format peraturan perundang-undangan, maka manajemen kebijakan publik harus mampu mengembangkan dan menerapkan persyaratan-persyaratan teknis perundang-undangan (legal drafting technique) beserta proses penyusunannya (legal drafting process), sehingga produknya dapat dituangkan dalam format peraturan perundang-undangan secara tepat. Maksudnya agar produk tersebut memiliki kekuatan dan kepastian hukum, keterkaitan dan keserasiannya antara satu dengan yang lain, pengorganisasian para pelaku pembuat kebijakan beserta kelembagaannya, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dengan multi peranan organisasi publik dan administrator publikyang bertanggung jawab, baik di bidang administratif maupun politik, menuntutnya memiliki kompetensi untuk menjembatani kepentingan publik dengan perumusan kebijakan publik. Kompetensi pertama sebagai policy framer yakni tingkat responsifitas administrator publik terhadap berbagai isu atau permasalahan, kebutuhan dan tuntutan yang ada di lingkungannya. Kompetensi yang lain adalah tingkat aktifitas administrator publik dalam mengajukan rekomendasi kebijakan yang responsif terhadap masalah, kebutuhan dan tuntutan lingkungan.

Secara umum, penetapan suatu kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dipilih Pemerintah untuk dikerjakan dan tidak dikerjakan, guna mengatasi permasalahan tertentu, melakukan kegiatan tertentu, dan mencapai tujuan tertentu serta apa manfaatnya bagi orang banyak atau masyarakat luas atau publik.

Penetapan suatu kebijakan publik merupakan salah satu tugas lembaga pemerintahan yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara dan pembangunan bangsa yang tidak dapat digantikan, dalam arti didelegasikan, dipindahkan, ataupun diprivatisasikan kepada organisasi di luar pemerintahan.

Dalam membentuk suatu kebijakan publik pada dasarnya mempunyai 6 nilai dasar kebijakan. Pertama, Kebijakan tersebut bersifat cerdas, dalam arti memecahkan masalah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, dari segi manfaat, kualitas dan akuntabel. Kedua, kebijakan publik tersebut bersifat bijaksana, dalam arti tidak menghasilkan masalah baru yang lebih besar daripada masalah yang dipecahkan. Ketiga, kebijakan publik tersebut memberikan harapan kepada seluruh warga bahwa mereka dapat memasuki hari esok lebih baik dari hari ini. Keempat, kebijakan publik adalah untuk kepentingan publik, bukan kepentingan negara, pemerintah, atau birokrasi saja. Kelima, kebijakan publik harus mampu memotivasi semua pihak yang terkait untuk melaksanakan kebijakan tersebut dari dalam diri mereka sendiri. Keenam, kebijakan publik harus mendorong terbangunnya produktivitas kehidupan bersama yang efisien dan efektif.

Pengertian Kebijakan Publik[edit]

Agar terdapat kesemaan pemahaman dan persepsi, berikut disampaikan beberapa pengertian terkait peristilahan kebijakan publik.

Istilah kebijakaan publik terbentuk dari 2 (dua) kata yaitu kebijakan dan publik. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, dijelaskan bahwa:

  • Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintah atau organisasi dan bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut.
  • Publik adalah hal-ikhwal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau masyarakat luas.

Dengan demikian,Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.

Dalam Permenpan tersebut dijelaskan pula beberapa pengertian yang terkait dengan konteks Pengertian-pengertian tersebut adalah sebagai berikut:

  • Kebijakan publikyang terkodifikasi adalah segenap peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah.
  • Pernyataan pejabat publik adalah pernyataan-pernyataan dari pejabat publik di depan publik, baik dalam bentuk pidato tertulis, pidato lisan, termasuk pernyataan kepada media massa.
  • Formulasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang bertujuan merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan publik tertentu.
  • Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan atau proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan publik yang telah ditetapkan.
  • Evaluasi kinerja kebijakan adalah suatu kegiatan atau proses yang mencakup penilaian suatu kebijakan publik yang telah berjalan dalam kurun waktu tertentu, yang mencakup evaluasi pada kinerja formulasi kebijakan, kinerja implementasi kebijakan, kinerja hasil atau manfaat yang dirasakan oleh publik, dengan memperhatikan faktor lingkungan kebijakan yang bersangkutan.
  • Revisi kebijakan publik adalah suatu kegiatan atau proses perbaikan suatu kebijakan publik tertentu, baik karena kebutuhan publik, maupun antisipasi kondisi di masa depan.
  • Pejabat publik adalah setiap aparatur negara yang mempunyai kewenangan membuat kebijakan publik di lingkungan lembaga pemerintah pusat dan daerah.
  • Proses publik adalah kegiatan pelibatan para pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan kebijakan publik dalam rangka transparansi, partisipasi, dan pengawasan.
  • Lembaga Pemerintah Pusat adalah Lembaga Kepresidenan, Kementerian Koordinator, Kementerian yang memimpin Departemen, Kementerian Negara, dan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
  • Lembaga Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota.
  • Diskresi adalah kewenangan pejabat publik untuk menerapkan kebijakan publik secara berbeda sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia, tidak bertentangan dengan perundang-undangan, wajib menerapkan asas umum pemerintahan yang baik, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta kesusilaan.

Bentuk, Stratifikasi dan Sifat Kebijakan Publik[edit]

Jenis kebijakan publik dapat ditinjau menurut bentuk, stratifikasi, dan sifatnya.

1. Menurut bentuknya, kebijakan publik dapat dibedakan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu Kebijakan Publik yang terkodifikasi secara formal dan legal dalam Peraturan dan Kebijakan Publik berupa Pernyataan Pejabat Publik di depan publik.

Kebijakan Publik yang terkodifikasi secara formal dan legal dalam Peraturan

Kebijakan publik yang terkodifikasi terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta peraturan pelaksana lainnya.


Kebijakan Publik berupa Pernyataan Pejabat Publik di depan publik

Kebijakan publik berupa pernyataan pejabat publik dimaksud adalah pernyataan-pernyataan dari pejabat publik, baik dalam bentuk pidato tertulis, pidato lisan, ataupun pernyataan-pernyataan publik, termasuk di dalamnya pernyataan kepada media massa di depan publik. Kriteria yang perlu diperhatikan dalam pernyataan Pejabat Publik adalah:

  • Harus berisikan kebenaran, baik secara legal maupun material.
  • Apabila berkenaan dengan hal-hal yang harus dengan segera diimplementasikan oleh struktur atau kelembagaan di bawahnya sudah dikomunikasikan terlebih dahulu dengan struktur atau kelembagaan di bawahnya dan sudah siap dengan manajemen implementasinya.
  • Apabila berkenaan dengan hal-hal yang masih berkenaan dengan konsep, rencana atau wacana, harus disampaikan secara jelas bahwa yang dinyatakannya adalah konsep, rencana atau wacana.


2. Berdasarkan stratifikasi atau tingkatannya, kebijakan publik dapat dibagi berdasarkan pendekatan tingkat pemerintahan dan pendekatan hirarki perundang-undangan.

Menurut pendekatan stratifikasi berdasarkan tingkat pemerintahan, kebijakan publik dapat dibedakan menjadi:

Kebijakan di Tingkat Nasional/Pusat

yaitu Kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah di tingkat pusat dan mempunyai ruang lingkup nasional. Kebijakan ini berkedudukan sebagai dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, baik yang menyangkut kebijakan pada bidang/urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pusat, pelaksanaan asas-asas desentralisasi dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan pada segenap bidang/urusan pemerintahan secara optimal.


Kebijakan di Tingkat Daerah

yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah di tingkat daerah dan mempunyai ruang lingkup daerah. Kebijakan di tingkat daerah terdiri dari :

  • Kebijakan Daerah Provinsi. Kebijakan ini berkedudukan sebagai dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan provinsi yang bersangkutan dalam pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
  • Kebijakan Kabupaten/Kota. Kebijakan ini berkedudukan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersangkutan berlandaskan asas otonomi dan tugas pembantuan.
  • Kebijakan Desa. Kebijakan ini berkedudukan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bersangkutan berlandaskan asas tugas pembantuan.


3. Berdasarkan sifatnya kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi Kebijakan publik Strategis/politis, Kebijakan publik Manajerial, dan Kebijakan publik Teknis Operasional.

Kebijakan publik Strategis/politis

Kebijakan ini berkaitan dengan penetapan politik dan strategi dasar negara, yang menyentuh wewenang dan penyelenggaraan tugas lembaga negara. Kebijakan stratejik ini berfungsi sebagai pedoman dasar dan arahan pokok bagi penyelenggaraan dan penggunaan sumber daya dan upaya bangsa. Di samping itu, kebijakan dimaksud juga digunakan sebagai alat pengaturan terhadap hal-hal yang luar biasa yang memerlukan hak prerogatif Presiden. Wewenang pembentukan kebijakan ini dilaksanakan pada tingkat lembaga negara.

Kebijakan publik Manajerial

Kebijakan ini berkaitan dengan pembentukan kebijakan Pemerintah sebagai penjabaran terhadap politik dan strategi dasar negara. Kebijakan manajerial terdiri dari kebijakan umum dan kebijakan khusus. Kedudukan kebijakan umum dalam kebijakan manajerial merupakan alat pengaturan dan penertiban tata kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta saling hubungannya dengan masyarakat/Pemerintah negara lain. Kebijakan khusus dalam kebijakan manajerial berkedudukan sama dengan kebijakan umum di atas, namun dalam lingkup bidang fungsional atau urusan pemerintahan tertentu.

Kebijakan publik Teknis Operasional

Kebijakan ini berkedudukan sebagai acuan dalam pelaksanaan pencapaian sasaran-sasaran tertentu secara teknis dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pemerintah pada umumnya. Kebijakan teknis operasional juga merupakan instrumen seperti halnya kebijakan-kebijakan di atas, tetapi dalam suatu sektor fungsional yang menjadi bagian pokok urusan tertentu pemerintahan.


Tahapan Pokok Proses Kebijakan Publik[edit]

Proses kebijakan publik dapat dipandang sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi paling tidak tiga kelompok tahapan kegiatan utama, yaitu :

  • Pembuatan atau perumusan kebijakan (merepresentasikan fungsi manajemen perencanaan), yang terbagi dalam: Penyusunan agenda kebijakan dan Perumusan kebijakan.
  • Pelaksanaan atau implementasi kebijakan (merepresentasikan fungsi manajemen: pelaksanaan/actuating); dan
  • Evaluasi kinerja kebijakan (merepresentasikan fungsi manajemen: controlling), yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pemantauan, pengawasan (internal dan eksternal), dan pertanggungjawaban (akuntabilitas).


Proses Kebijakan Publik:

Isu Kebijakan (Agenda Pemerintah) -> Formulasi Kebijakan -> Implementasi Kebijakan -> Evaluasi Kinerja Kebijakan -> Revisi Kebijakan

Secara umum, penetapan suatu kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dipilih Pemerintah untuk dikerjakan dan tidak dikerjakan, guna mengatasi permasalahan tertentu, melakukan kegiatan tertentu, dan mencapai tujuan tertentu serta apa manfaatnya bagi orang banyak atau masyarakat luas atau publik.

Penetapan suatu kebijakan publik merupakan salah satu tugas lembaga pemerintahan yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara dan pembangunan bangsa yang tidak dapat digantikan, dalam arti didelegasikan, dipindahkan, ataupun diprivatisasikan kepada organisasi di luar pemerintahan.


Dalam membentuk suatu kebijakan publik pada dasarnya mempunyai 6 (enam) nilai dasar kebijakan.

Pertama, Kebijakan tersebut bersifat cerdas, dalam arti memecahkan masalah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, dari segi manfaat, kualitas dan akuntabel.

Kedua, kebijakan publik tersebut bersifat bijaksana, dalam arti tidak menghasilkan masalah baru yang lebih besar daripada masalah yang dipecahkan.

Ketiga, kebijakan publik tersebut memberikan harapan kepada seluruh warga bahwa mereka dapat memasuki hari esok lebih baik dari hari ini.

Keempat, kebijakan publik adalah untuk kepentingan publik, bukan kepentingan negara, pemerintah, atau birokrasi saja.

Kelima, kebijakan publik harus mampu memotivasi semua pihak yang terkait untuk melaksanakan kebijakan tersebut dari dalam diri mereka sendiri.

Keenam, kebijakan publik harus mendorong terbangunnya produktivitas kehidupan bersama yang efisien dan efektif.


Selain itu, yang perlu diperhatikan pula dalam membentuk kebijakan publik adalah Prinsip Penyusunan Kebijakan Publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

  • Benar dalam proses, yaitu bahwa prosesnya harus transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan melibatkan pihak yang seharusnya terlibat.
  • Benar secara isi, yaitu bahwa isi kebijakan: mengatur isu kebijakan yang harus diatur atau fokus kepada isu kebijakan; bukan merupakan kompromi politik dan atau ekonomi; langsung kepada masalah yang diatur; tiddak bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi atau setara, dan pasal-pasalnya sinkron (tidak ada pertentangan satu sama lain). Isi kebijakan, antara lain memuat: pasal-pasal yang mengatur isi kebijakan (seperti aturan, batasan, larangan, insentif, dan sanksi dari pelanggaran kebijakan), waktu, proses, dan cara implementasi, termasuk di dalamnya kerangka acuan diskresi bagi pelaksana kebijakan apabila menghadapi situasi yang luar biasa, sehingga memerlukan tindakan deskresi kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan waktu evaluasi (termasuk di dalamnya pasal tentang penyempurnaan kebijakan)
  • Benar secara politik-etik, yaitu mengakomodasi para pihak yang terkait secara langsung dengan kebijakan, menerapkan prinsip-prinsip pokok dalam good governance, sebagaimana dimuat pada huruf A, yaitu proses, dan memperhatikan kaidah-kaidah moralitas dalam pembuatan kebijakan.
  • Benar secarahukum, yaitu bahwa kebijakan ini benar-benar merupakan kaidah hukum, karenanya kebijakan publik bukan himbauan, melainkan memberikan batas-batas aturan serta mencantumkan sanksi yang tegas bagi pelanggaran atasnya, dan memberikan keadilan dan kesamaan di depan hukum bagi publik.
  • Benar secara manajemen, isi dari kebijakan bersifat sistematis, dapat dilaksanakan, meskipun pelaksanaannya bukan oleh pemrintah, namun pemerintah dapat mengendalikan secara efektif, dan mempunyai manfaat dan impak (impact) yang terukur.
  • Benar secara bahasa, yaitu bahwa setiap kebijakan publik di Indonesia harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, meskipun kebijakan itu hasil kerjasama dengan asing, dan kemudian seandainya perlu, diterjemahkan ke bahasa asing atau daerah; bahasa tersebut harus baik, yaitu bahasa yang dapat difahami publik dalam satu makna dan benar, yaitu tidak terdapat penyimpangan terhadap logika bahasa.


1. Langkah-langkah Formulasi Kebijakan Publik

DalamPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, dijelaskan bahwa langkah-langkah formulasi Kebijakan Publik meliputi:

  • Menetapkan Isu Kebijakan,
  • Membentuk Tim Penyusun Formulasi Kebijakan Publik,
  • Melaksanakan Tugas Penyusunan Pra Kebijakan,
  • Proses Publik Pertama
  • Proses Publik Kedua
  • Proses Publik Ketiga
  • Proses Publik Keempat
  • Merumuskan Draf Final Pertama
  • Menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terfokus
  • Merumuskan Draf Final Kedua
  • Pengesahan (Pelanjutan ke Langkah Legislasi)


2. Langkah-langkah Implementasi Kebijakan Publik

DalamPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, dijelaskan bahwa langkah-langkah implementasi Kebijakan Publik meliputi:

  • Penyiapan Implementasi Kebijakan
  • Implementasi kebijakan publik dilaksanakan tanpa sanksi (masa uji coba)
  • Implementasi kebijakan publik dengan sanksi


3. Langkah-langkah Evaluasi Kebijakan Publik

DalamPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, dijelaskan bahwa langkah-langkah evaluasi kebijakan Publik meliputi:

  • Perencanaan
  • Pembentukan Tim
  • Rencana Kerja
  • Proses Evaluasi
  • Pelaporan Hasil Evaluasi


4. Langkah-langkah Revisi Kebijakan Publik

Revisi kebijakan diperlukan karena kebijakan publik adalah dinamis, serta kebijakan publik hadir di dalam masyarakat yang dinamis. Oleh sebab itu, pada kondisi tertentu, diperlukan perubahan kebijakan yang ada dalam rangka untuk adaptasi terhadap perubahan isu kebijakan yang muncul atau perlu diatur kembali, dan dalam rangka antisipasi terhadap isu kebijakan di masa depan. Proses revisi kebijakan merupakan gabungan antara evaluasi kebijakan dan formulasi kebijakan, dengan langkah sebagai berikut:

  • Penetapan perlunya Revisi suatu kebijakan.
  • Pembentukan Tim Evaluasi Kebijakan.
  • Proses evaluasi kebijakan
  • Forum publik I .
  • Forum publik II.
  • Forum publik III.
  • Forum publik IV .
  • Formulasi Draf 1.
  • Diskusi kelompok terfokus atau Focused Group Discussion (FGD) draf 1.
  • Formulasi Draf 2 (Draf Final).
  • Pengesahan.


Penyusunan Kebijakan Publik dalam Format Peraturan Perundang-undangan[edit]

Sebagaimana dikemukakan pada halaman sebelumnya bahwa kebijakan publik pada umumnya dituangkan dalam format peraturan perundang-undangan. Artinya, semua peraturan perundang-undangan yang ditetapkan adalah hasil formulasi kebijakan dari para pembuat kebijakan publik yang diundangkan dalam format hukum tertentu agar memiliki kekuatan mengikat secara umum. Selain dalam format peraturan perundang-undangan, kebijakan publik dapat dituangkan pula dalam keputusan manajerial dari Aparatur Penyelenggara Negara yang bersifat delegatif dan operasional. seperti, Instruksi dan Surat Edaran Menteri maupun Dirjen, sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kebijakan publik dalam format peraturan perundang-undangan mempunyai sifat mengatur (regeling) hal-hal yang bersifat umum (bersifat in abstracto atau general norms), dan mengikat secara umum. Atas dasar itulah, dalam sub bab ini pembahasannya dibatasi pada kebijakan publik dalam format peraturan perundang-undangan yang merupakan produk Lembaga Negara, termasuk Lembaga Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Dalam hal ini, manajemen kebijakan publik mencakup keseluruhan proses pengelolaan kebijakan publik dalam berbagai tahapannya, sejak formulasi, implementasi hingga evaluasi, termasuk unsur/aspek yang terdapat dalam setiap tahapan tersebut, baik teknis, substansi, pelaku maupun kelembagaannya.

Pembahasan mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjelaskan bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum, Negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana dalam UU No 12 Tahun 2011 terdapat muatan materi yang baru yakni:

  • penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan perundang-undanga dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  • perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda malainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
  • pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  • pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
  • pengaturan mengenai keikutsertaaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
  • penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam lampiran I Undang-Undang ini.


Secara umum Undang-undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun seara sistimatis sebagai berikut: Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang memuat mengenai Keputusan Presiden dan Lembaga Negara serta pemerintah lainnya.

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun tahapan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan undang-undang ini, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1). Selain materi baru tersebut, juga diadakan penyempurnaan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk memperjelas dan memberikan pedoman yang pasti terhadap penyusunan Peraturan Perundang-Undangan termasuk peraturan perundng-undangan di daerah.

Penyusunan kebijakan publik dalam format peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 2011 di atas, diawali uraian tentang sumber hukum, asas dan materi muatan peraturan perundang-undangan, perencanaan pembentukan perundang-undangn, penyusunan peraturan perundangan, pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang, pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan daaerah kabupaten/kota, pengundangan dan penyebarluasan dan seterusnya sebagai uraian berikut.


1. Sumber Hukum Peraturan Perundang-undangan

  • Pancasila, merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. sesuai dengan Pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 alinia keempat, Ketuhanan Yang, Kemanusian yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan oleh hikmat kebijakasanaan dan Permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
  • UUD 1945, merupakan hukum dasar peraturan perundang-undangan. Dalam UUD tersebut dimuat hukum dasar negara, sehingga UUD 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya.


2. Asas Peraturan Perundang-undangan

  • Asas Pembentukan terdiri dari: 1) Kejelasan tujuan, 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, 3) Kesesuaianantara jenis dan materi muatan, 4) Dapat dilaksanakan, 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan, 6) Kejelasan rumusan, dan 7) Keterbukaan.
  • Asas Materi Muatan terdiri: 1) Pengayoman, 2) Kemanusiaan, 3) Kebangsaan, 4) Kekeluargaan, 5) Kenusantaraan, 6) Bhineka tunggal ika, 7) Keadilan, 8) Kesamaankedudukan dalam hukum dan pemerintahan, 9) Ketertiban dan kepastian hukum, dan 10) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.


BAB VII : MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL[edit]

Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai subyek dan obyek SANKRI memegang peranan sangat penting diantara sumber daya lainnya, baik dalam dimensi organisasi maupun manajemen (pengelolaan). SDM penyelenggara negara dan SDM penyelenggara pemerintahan negara, pengelolaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, manajemen SDM dimaksud harus diselenggarakan dengan baik, agar mampu melaksanakan tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

SDM dalam SANKRI terdiri atas Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai BUMN/D. Berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pejabat Negara adalah Pimpinan dan Anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. Beberapa aspek yang berkenaan dengan manajemen masing-masing Pejabat Negara, termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai lembaga negara yang disesuaikan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Sebagai contoh, mengenai pemilihan Anggota DPR diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003, sedangkan mengenai tugas, wewenang, hak, kewajiban dan kelembagaannya diatur dalam UU No. 22 Tahun 2003 dan Keputusan DPR No. 08/DPR-RI/I/2005-2006.

Berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999, Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan Negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tegasnya, Pegawai Negeri merupakan SDM pelaksana penyelenggaraan pemerintahan negara yang tugasnya berkecimpung dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Dalam UU No. 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pegawai Negeri terdiri atas : (1) PNS; (2) Anggota TNI; dan (3) Anggota POLRI. PNS dimaksud terdiri atas PNS Pusat dan PNS Daerah. Mengenai manajemen PNS diatur dalam Undang-Undang tersebut dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Sedangkan, secara khusus mengenai manajemen Anggota TNI diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 dan mengenai manajemen Anggota POLRI diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002.

Pegawai BUMN/D merupakan SDM yang tugasnya berkecimpung dalam lembaga perekonomian negara. Mengenai manajemen Pegawai BUMN/BUMD ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Secara umum, beberapa hal mengenai manajemen pegawai dimaksud diatur berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003. Mengingat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara lebih banyak ditangani oleh Aparatur Pemerintahan, khususnya PNS, maka dalam Bab ini deskripsinya dibatasi pada manajemen PNS, yang merupakan bagian dari Manajemen Pegawai Negeri secara keseluruhan. Dalam upaya mencapai tujuan Nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan PNS yang memiliki kompetensi dan profesionalisme. PNS sebagai unsur Aparatur Pemerintahan yang bertugas sebagai abdi masyarakat dituntut dapat memberikan pelayanan yang baik, jujur, adil, merata, dan tidak diskriminatif serta mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI dengan penuh ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945.

Manajemen PNS sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 43 Tahun 1999 adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Manajemen PNS dimaksud bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, agar diperoleh PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan pembinaan terhadap PNS melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Cakupan kebijakan Manajemen PNS meliputi penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya PNS, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban, dan kedudukan hukum.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan PNS Daerah, dan sejalan dengan kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan, ada sebagian kewenangan bidang kepegawaian yang diserahkan kepada daerah untuk dikelola dalam sistem kepegawaian daerah, sebagaimana diatur berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang itu disebutkan bahwa Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan manajemen PNS Daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen PNS secara nasional. Manajemen PNS Daerah dimaksud meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah. Dengan demikian, pembinaan dan penyelenggaraan kepegawaian daerah tetap merupakan satu kesatuan manajemen PNS secara nasional dalam kerangka NKRI. PNS berkedudukan sebagai unsur Aparatur Pemerintahan yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

Setiap PNS mempunyai kewajiban untuk : (1) setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI; (2) mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab; (3) menyimpan rahasia jabatan; (4) mengangkat sumpah/janji PNS; (5) mengangkat sumpah/janji Jabatan Negeri; (6) mentaati kewajiban serta menjauhkan diri dari larangan sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 30 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 53 Tahun 2010.

Disamping kewajiban di atas, PNS juga mempunyai berbagai hak untuk : (1) memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya; (2) memperoleh cuti; (3) memperoleh perawatan bagi yang tertimpa sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; (4) memperoleh tunjangan bagi yang menderita cacat jasmani atau rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga; (5) memperoleh uang duka bagi keluarga PNS yang meninggal; (6) memperoleh pensiun bagi yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan; (7) memperoleh kenaikan pangkat reguler; (8) menjadi peserta Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN); (9) menjadi peserta Asuransi Kesehatan (ASKES); dan (10) memperoleh perumahan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seorang PNS dapat diangkat menjadi Pejabat Negara. PNS tersebut diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai PNS. Adapun bagi PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya. Pejabat Negara tertentu tersebut adalah : Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada MA; Hakim Konstitusi pada MK; Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BEPEKA yang berasal dari Jabatan Karir; Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar dan Berkuasa Penuh yang berasal dari diplomat karir; dan jabatan setingkat Menteri.

Perencanaan[edit]

Perencanaan kepegawaian sebagai salah satu fungsi manajemen PNS adalah menetapkan rencana, yang meliputi jumlah, jenis, syarat dan sumber tenaga pegawai yang diperlukan oleh organisasi/instansi untuk melaksanakan berbagai kegiatan atau tugas pekerjaan dalam pencapaian tujuan organisasi/instansi yang bersangkutan. Dalam rangka perencanaan kepegawaian, analisis jabatan dan analisis beban kerja (ABK) mutlak dilaksanakan. Melalui analisis jabatan diperoleh data/informasi tentang jabatan sebagai dasar untuk penyusunan formasi, penerimaan, seleksi, penempatan, pengembangan dan penilaian. Sedangkan dengan ABK maka dapat diketahui beban kerja nyata dari suatu unit organisasi sehingga kebutuhan pegawai dapat diketahui dengan lebih tepat.


1. Formasi

Formasi PNS diatur dalam PP No. 97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 54 Tahun 2003. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Penetapan formasi bertujuan agar satuan-satuan organisasi Pemerintah/Negara mempunyai jumlah dan mutu PNS yang memadai sesuai beban kerja dan tanggung jawab pada masing-masing satuan organisasi.

Formasi PNS Pusat adalah formasi bagi PNS yang bekerja pada suatu satuan organisasi Pemerintah Pusat. Formasi PNS Pusat untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh MENPAN, setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat. Pejabat Pembina dimaksud adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wapres, Kepala POLRI, Pimpinan LPND, dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara. Dalam penetapan formasi ini harus mendapat pertimbangan Menteri Keuangan, sedangkan khusus untuk Formasi PNS di luar negeri memperhatikan pula pertimbangan Menteri Luar Negeri.

Formasi PNS Daerah adalah formasi bagi PNS yang bekerja pada satuan organisasi Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota Formasi PNS Daerah setiap tahun anggaran ditetapkan oleh MENPAN atas usul Gubernur.


2. Analisis Jabatan

Analisis jabatan adalah suatu proses pengumpulan data jabatan untuk dianalisis, disusun dan disajikan menjadi informasi jabatan dengan menggunakan metode tertentu. Tujuan dari kegiatan analisis jabatan adalah untuk menyediakan informasi jabatan sebagai dasar bagi program pengelolaan kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan. Jadi hasil dari kegiatan analisis jabatan bukan hanya untuk keperluan pengelolaan pegawai saja tetapi juga bisa untuk keperluan yang lain. Misalnya untuk keperluan penataan kelembagaan dan pengawasan pegawai.

Informasi yang dihasilkan dalam kegiatan analisis jabatan antara lain adalah : (1) identitas jabatan, yang meliputi : nama jabatan, kode jabatan, unit kerja jabatan, posisi jabatan dalam struktur organisasi dan ikhtisar jabatan; (2) uraian jabatan, yang meliputi : uraian tugas, bahan kerja, alat kerja, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja dan resiko bahaya jabatan; (3) syarat jabatan, yang meliputi : pangkat, golongan, pendidikan formal, kursus/pelatihan teknis, pengalaman kerja, pengetahuan, keterampilan, bakat kerja, temperamen kerja, minat kerja, upaya fisik dan kondisi fisik.


3. Analisis Beban Kerja

ABK adalah suatu teknik untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit organisasi yang dilakukan secara sistematis menggunakan teknis analisis jabatan dengan memperhatikan teknis manajemen lainnya. Dalam melakukan ABK diperlukan pemahaman yang sama terkait waktu kerja efektif atau jam kerja efektif di suatu unit kerja. Terkait dengan hal ini ada peraturan yang bisa dijadikan pedoman, yaitu Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 jo Keppres No. 24 Tahun 1972 jo Keppres No 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.

Waktu kerja efektif adalah jumlah waktu yang wajar dan benar-benar dipergunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan oleh pemegang jabatan (waktu kerja efektif). Sementara yang dimaksud dengan 1). hari kerja efektif adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur dan cuti; 2). jam kerja efektif adalah jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja (waktu luang); dan 3) waktu luang paling banyak 30%.

Pengadaan[edit]

Pengadaan PNS diatur berdasarkan PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002. Pengadaan PNS adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Dalam satuan organisasi Negara, lowongan formasi pada umumnya disebabkan adanya Pegawai Negeri yang berhenti, meninggal dunia, mutasi jabatan dan adanya pengembangan organisasi. Pengadaan PNS tersebut dilaksanakan atas dasar kebutuhan, baik dalam arti jumlah dan mutu pegawai maupun kompetensi jabatan yang diperlukan.


Proses pengadaan PNS dilaksanakan melalui :

  • Perencanaan pengadaan, merupakan penjadwalan kegiatan yang dimulai dari inventarisasi lowongan jabatan yang telah ditetapkan dalam formasi beserta syarat jabatannya, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sampai dengan pengangkatan menjadi PNS;
  • Pengumuman, berupa pemberian informasi mengenai lowongan formasi yang melalui media massa dan/atau bentuk lainnya yang dilakukan, paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan lamaran;
  • Pelamaran, pengajuan surat-surat lamaran oleh setiap pencari kerja disertai syarat-syarat yang harus dipenuhi setiap pelamar sesuai dengan pengumuman;
  • Penyaringan, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Panitia yang terdiri sekurang-kurangnya tiga pejabat, yaitu seorang Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan seorang anggota;
  • Pengangkatan CPNS, oleh Pejabat Pembina Kepegawaian bagi pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku serta mendapat nomor identitas PNS dari Kepala BKN;
  • Pengangkatan menjadi PNS, yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap CPNS yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya satu tahun dan paling lama dua tahun dalam jabatan dan pangkat tertentu sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan.
  • Pengangkatan Tenaga Honorer, sesuai dengan Kebijakan Pemerintah dalam tahun 2005 dilakukan pengadaan PNS yang berasal dari tenaga honorer, sebagaimana diatur dalam PP No. 48 Tahun 2005. Tenaga honorer dimaksud adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada Instansi Pemerintahan atau yang penghasilannya menjadi beban APBN dan/atau APBD.

Pembinaan dan Pengembangan Kualitas[edit]

1. Pembinaan

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

Kebijakan pembinaan PNS berada di tangan Presiden selaku kepala pemerintahan, yang pelaksanaannya dibantu oleh Komisi Kepegawaian Negara untuk merumuskan berbagai kebijakan kepegawaian dan memberikan pertimbangan tertentu.

Sistem karir dapat dilaksanakan melalui :

  • Sistem Karir Terbuka, yaitu suatu sistem kepegawaian dimana untuk menduduki jabatan yang lowong dalam suatu unit organisasi bersifat terbuka bagi setiap warga negara asalkan yang bersangkutan mempunyai kecakapan dan pengalaman yang diperlukan untuk mengisi jabatan yang lowong itu;
  • Sistem Karir Tertutup, yaitu suatu sistem kepegawaian dimana suatu jabatan yang lowong dalam suatu organisasi hanya dapat diduduki oleh PNS yang telah ada dalam organisasi itu, tidak boleh diduduki oleh orang dari luar organisasi tersebut.


2. Pengembangan Kualitas PNS

Sesuai dengan tuntutan nasional dan global untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan PNS yang mempunyai kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk memperoleh kompetensi tersebut dilakukan peningkatan kualitas kemampuan profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat persatuan dan kesatuan bangsa, serta pengembangan wawasan PNS. Dalam rangka mewujudkan kualitas pegawai dimaksud, dilaksanakan melalui Diklat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari usaha pembinaan PNS secara menyeluruh dengan mengarah pada :

  • peningkatan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa dan tanah air ;
  • peningkatan kompetensi teknis, manajerial dan/atau kepemimpinan, terkait dengan pengembangan karir ;
  • pemenuhan persyaratan jabatan yang ditentukan dan kebutuhan organisasi, termasuk pengadaan kader pimpinan oleh staf;
  • peningkatan efisiensi, efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja organisasinya.

Pengangkatan dan Pemindahan[edit]

1. Pengangkatan

Setelah mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan maka seorang CPNS dapat diangkat menjadi PNS. Adapun pengangkatan pertama sebagai CPNS adalah :

  • Golongan/ruang I/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Dasar atau yang setingkat;
  • Golongan/ruang I/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat;
  • Golongan/ruang II/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat;
  • Golongan/ruang II/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Diploma II atau yang setingkat;
  • Golongan/ruang II/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana Muda, Akademi, Diploma III atau yang setingkat;
  • Golongan/ruang III/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana (S1), Diploma IV atau yang setingkat;
  • Golongan/ruang III/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Magister (S2) atau yang setingkat;
  • Golongan ruang III/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Doktor (S3).


2. Pemindahan

Pejabat yang berwenang melaksanakan pemindahan PNS adalah sebagai berikut :

Berdasarkan PP No. 9 Tahun 2003, Kepala BKN menetapkan pemindahan bagi :

  • PNS Pusat antar Departemen/Lembaga;
  • PNS Pusat dan PNS Daerah antara Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Departemen/Lembaga;
  • PNS Daerah antar Daerah Provinsi; dan
  • PNS Daerah antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota pada Provinsi lainnya;

Penetapan oleh Kepala BKN dilaksanakan atas permintaan dan persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Kepala BKN dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

Dalam UU No. 32 tahun 2004 diatur hal-hal sebagai berkut :

  • Gubernur, menetapkan perpindahan PNS antar Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN;
  • Menteri Dalam Negeri, menetapkan perpindahan PNS antar Daerah Kabupaten/Kota, dan antar Daerah Provinsi, setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN;
  • Menteri Dalam Negeri, menetapkan perpindahan PNS Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ke Departemen/LPND atau sebaliknya, setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN.

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan[edit]

Penilaian kinerja PNS didasarkan pada PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Di dalam PP ini yang dimaksud dengan penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja dan perilaku kerja PNS. Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan sekali setahun pada bulan Desember atau Januari dan dilakukan oleh pejabat penilai.

Beberapa pengertian terkait penilaian prestasi kerja PNS dijelaskan dalam PP ini. Berikut diantaranya : prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja, sasaran kerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS, target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan, perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, rencana kerja tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah, pejabat penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain yang ditentukan, atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai dan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS.

Tujuan dilakukannya penilaian prestasi kerja PNS adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip : objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas unsur : sasaran kerja pegawai (SKP) dan perilaku kerja. SKP ini memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Sementara perilaku kerja terdiri dari : orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama dan kepemimpinan.

Penilaian prestasi kerja PNS merupakan penggabungan dari hasil penilaian terhadap SKP dan perilaku kerjanya. Dengan bobot sebagai berikut : unsur SKP 60% (enam puluh persen) dan unsur perilaku kerja 40% (empat puluh persen). Selanjutnya hasil penilaian tersebut dinyatakan dalam angka dan sebutan sebagai berikut :

  • 91 – ke atas: sangat baik
  • 76 – 90: baik
  • 61 – 75: cukup
  • 51 – 60: kurang
  • 50 ke bawah: buruk

PNS dapat mengajukan keberatan apabila hasil penilaian tidak sesuai dengan harapan atau keinginannya. Maka dia dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya kepada atasan pejabat penilai paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya hasil penilaian prestasi kerja. Selanjutnya Atasan pejabat penilai wajib memeriksa dengan seksama hasil penilaian prestasi kerja yang disampaikan kepadanya dan meminta penjelasan kepada pejabat penilai dan PNS yang dinilai. Berdasarkan penjelasan tersebut, atasan pejabat penilai wajib menetapkan hasil penilaian prestasi kerja dan bersifat final. Dalam hal terdapat alasan-alasan yang cukup, Atasan Pejabat Penilai dapat melakukan perubahan nilai prestasi kerja PNS.

Jabatan dan Kepangkatan[edit]

Pembinaan PNS perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan perpaduan sistem karir dan sistem prestasi kerja yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi PNS yang berprestasi tinggi untuk meningkatkan kemampuannya secara profesional dan berkompetisi secara sehat. Dengan demikian pengangkatan dalam jabatan harus didasarkan pada sistem prestasi kerja yang didasarkan atas penilaian objektif terhadap prestasi, kompetensi, dan pelatihan PNS.


1. Jabatan

Adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu jabatan organisasi negara. Sedangkan jenis jabatan dalam lingkungan PNS terdiri dari Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional.

  • Jabatan Struktural, adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
  • Jabatan Fungsional, yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan serta bersifat mandiri. Adapun Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Ketrampilan.


2. Kepangkatan

  • Pangkat, adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
  • Kenaikan Pangkat PNS, diatur dalam PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap negara.
  • Pejabat yang Berwenang Menetapkan Kenaikan Pangkat yitu: Presiden, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, dan Kepala BKN
  • Daftar Urutan Kepangkatan (DUK). Berdasarkan PP No.15 Tahun 1979, DUK adalah suatu daftar yang memuat nama PNS dari suatu satuan organisasi yang disusun menurut tingkatan kepangkatan. DUK harus dijadikan pertimbangan dalam pengisian lowongan jabatan dan kepangkatan. Dalam DUK tidak boleh ada dua nama PNS yang sama urutannya.
  • Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

Penggajian[edit]

1. Gaji

Peraturan gaji PNS diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS yang terakhir diubah dengan PP Nomor 15 Tahun 2012. Dalam PP ini disebutkan bahwa pemberian gaji PNS didasarkan pada 2 (dua) aspek, yaitu golongan/ruang dan masa kerja. Golongan/ruang PNS dibagi dalam 4 (empat) kelompok, yaitu : Golongan I terdiri dari 4 (empat) ruang : a, b, c, d; Golongan II terdiri dari 4 (empat) ruang : a, b, c, d; Golongan III terdiri dari 4 (empat) ruang : a, b, c, d; dan Golongan IV terdiri dari 5 (lima) ruang : a, b, c, d, e. Sementara masa kerja pegawai dihitung dalam tahunan dan setiap dua tahun sekali diberikan kenaikan gaji berkala. Dalam PP ini dijelaskan juga bahwa PNS diberikan gaji pokok yang besaran nominalnya disesuaikan dengan golongan ruang dan masa kerjanya.


2. Sistem Penggajian, dapat digolongkan ke dalam :

  • Sistem Skala Tunggal, yaitu sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada PNS yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya;
  • Sistem Skala Ganda, yaitu sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya;
  • Sistem Skala Gabungan, yang merupakan perpaduan antara sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Dalam sistem skala gabungan, gaji pokok ditentukan sama bagi PNS yang berpangkat sama, disamping itu diberikan tunjangan kepada PNS yang memikul tanggung jawab lebih berat, prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus menerus.


3. Tunjangan

Selain menerima gaji pokok sebagaimana diatas, PNS juga diberikan tunjangan jabatan, yaitu tunjangan jabatan struktural bagi yang menduduki jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional bagi yang menduduki jabatan fungsional dan bagi PNS yang tidak menduduki suatu jabatan tertentu diberikan tunjangan umum.

Kesejahteraan[edit]

.Dalam rangka meningkatkan semangat/gairah kerja untuk melaksanakan tugasnya dilakukan usaha peningkatan kesejahteraan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Negara.

Kesejahteraan PNS meliputi kesejahteraan materiil dan spiritual, seperti jaminan hari tua, bantuan perawatan kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putra-putri PNS, bantuan kematian dan ceramah-ceramah keagamaan serta cuti.


1. Cuti

Cuti merupakan hak bagi PNS yang menunjukkan keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1976, cuti PNS terdiri dari : (a) Cuti Tahunan; (b) Cuti Besar; (c) Cuti Sakit; (d) Cuti Bersalin; (e) Cuti di Luar Tanggungan Negara; (f) Cuti karena Alasan Penting.


2. Perawatan, Tunjangan Cacat, Uang Duka dan Biaya Pemakaman

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, PNS tidak luput dari kemungkinan menghadapi resiko, seperti kecelakaan yang mengakibatkan sakit, cacat atau tewas. Apabila PNS sakit atau mengalami kecelakaan karena dinas yang mengakibatkan PNS tersebut sakit atau cacat, maka yang bersangkutan mendapat pengobatan, perawatan dan/atau rehabilitasi atas biaya negara. Termasuk dalam hal ini adalah :

  • Kecelakaan, yaitu suatu peristiwa yang tidak dikehendaki yang mengakibatkan seseorang menderita sakit atau menjadi cacat yang memerlukan pengobatan, perawatan dan/atau mengakibatkan seseorang meninggal dunia;
  • Kecelakaan karena dinas,
  • Sakit karena dinas atau sakit yang diderita akibat langsung dari kecelakaan karena dinas;
  • Cacat, yaitu kelainan jasmani atau rohani karena kecelakaan yang sifatnya sedemikian rupa, sehingga kelainan tersebut menimbulkan gangguan untuk melakukan pekerjaan;
  • Cacat karena dinas, yaitu cacat yang disebabkan oleh kecelakaan karena dinas atau sakit karena dinas.


3. Penghargaan

Kepada PNS dapat diberikan penghargaan apabila telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap Negara atau telah menunjukkan prestasi yang luar biasa baiknya. Penghargaan ini dapat diberikan berupa tanda jasa, seperti kenaikan pangkat istimewa atau bentuk penghargaan lainnya. Bentuk penghargaan lainnya yaitu dalam bentuk pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya yang dianugrahkan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, dan kedisiplinan.

Pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya dibedakan dalam tiga macam yaitu :

  • Satyalancana Satya Karya Sepuluh Tahun berwarna perunggu, dianugerahkan kepada PNS yang telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 10 tahun.
  • Satyalancana Satya Karya Dua puluh Tahun berwarna perak, dianugerahkan kepada PNS yang telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 20 tahun.
  • Satyalancana Satya Karya Tiga puluh Tahun berwarna emas, dianugerahkan kepada PNS yang telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 30 tahun.


4. Pemensiunan

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda, pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap PNS yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara.

Dasar yang digunakan untuk menentukan besarnya Pensiun Pokok, ialah Gaji Pokok Terakhir sebulan yang berhak diterima oleh PNS yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya.

Pemberian pensiun, pensiun janda/duda dan bagian pensiun janda/duda ditetapkan oleh pejabat yang berhak memberhentikan PNS yang bersangkutan, di bawah pengawasan dan koordinasi Kepala BKN. Untuk memperlancar pemberian pensiun tersebut dan pembayarannya, ditetapkan PP No. 8 Tahun 1989. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut terdapat hal-hal penting, antara lain:

  • Kepala BKN atau pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan LPND, Kesekretariatan Lembaga Negara, Gubernur, Bupati, Walikota menetapkan: 1) Pemberhentian dengan hormat PNS yang berpangkat Pembina Golongan ruang IV/a ke bawah yang mencapai batas usia pensiun dengan hak pensiun; dan 2) Pemberian pensiun kepada PNS di atas dan pemberian hak-hak kepegawaian lainnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Kewenangan pemberhentian dan pemberian pensiun dimaksud, meliputi pula pemberian Pensiun Janda/Duda dalam hal pensiunan PNS yang bersangkutan meninggal dunia;
  • Pemberian pensiun PNS, Pensiun Janda/Duda dan bagian Pensiun Janda ditetapkan oleh pejabat yang berhak memberhentikan PNS yang bersangkutan, di bawah pengawasan dan koordinasi Kepala BKN.

Keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS, mulai berlaku tanggal 1 pada bulan berikutnya sejak PNS yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun. Uang pensiun PNS mulai dibayarkan dan diterimakan kepada yang bersangkutan pada tanggal berlakunya Surat Keputusan Pensiun.

Uang Pensiun Janda/Duda pensiunan PNS yang meninggal dunia dibayarkan dan diterimakan pada bulan berikutnya setelah pensiunan meninggal dunia. Sebagai tindak lanjut dari PP. No. 8 tahun 1989 telah ditetapkan Surat Edaran Bersama Kepala BAKN (sekarang BKN) dan Direktur Jenderal Anggaran No. 19/SE/1989, No.SE-51/A/1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberhentian dan Pemberian Pesiun PNS, Pemberian Pensiun Janda/Duda.

Pemberhentian[edit]

PNS dapat diberhentikan atas permintaan sendiri atau karena alasan kedinasan. Pemberhentian juga dapat disebabkan PNS meninggal dunia atau hilang. Dalam peraturan perundang-undangan kepegawaian PNS dikenal 2 (dua) macam pemberhentian yaitu pemberhentian sebagai PNS dan pemberhentian dari Jabatan Negeri.

Pemberhentian sebagai PNS menyebabkan pegawai yang bersangkutan kehilangan kedudukannya sebagai PNS, sedangkan pemberhentian dari Jabatan Negeri menyebabkan PNS yang bersangkutan tidak lagi memangku sesuatu jabatan tetapi tidak kehilangan kedudukannya sebagai PNS.


Dalam PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS diatur jenis-jenis pemberhentian PNS sebagai berikut :

  • Pemberhentian karena atas permintaan sendiri;
  • Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun;
  • Pemberhentian karena penyederhanaan organisasi;
  • Pemberhentian karena melakukan pelanggaran/tindak pidana penyelewengan;
  • Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani;
  • Pemberhentian karena meninggalkan tugas;
  • Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang;
  • Pemberhentian karena hal-hal lain.

Etika[edit]

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada kode etik PNS. Kode etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Kode etik PNS dilaksanakan dalam bernegara, penyelenggaraan pemerintahan, berorganisasi, dan dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS sebagaimana yang diatur dalam PP No. 42 Tahun 2004.

Selain Kode etik yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah di atas, masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi dapat menetapkan kode etik instansi sesuai dengan sifat dan karakteristik yang menjadi tugas dan fungsi instansinya. Selain itu masing-masing organisasi profesi di lingkungan PNS dapat menetapkan kode etik organisasi profesi, seperti Kode Etik Jaksa, Hakim, Dokter dan sebagainya.

Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dan Sumpah/Janji[edit]

1. Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil

Dalam PP No. 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji PNS disebutkan sumpah/janji adalah kesanggupan utnuk mentaati keharusan atau tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME. Karena sumpah/janji itu diikrarkan menurut agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan YME, maka pada hakekatnya sumpah/janji itu bukan saja merupakan kesanggupan terhadap atasan yang berwenang, tetap juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan, bahwa yang bersumpah/berjanji akan mentaati segala keharusan dan tidak melakukan segala larangan yang telah ditentukan.

Kepada PNS dipercayakan tugas negara yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaan tugas tersebut diperlukan keikhlasan, kejujuran, dan tanggung jawab. Sebagai salah satu usah untuk menjamin tugas kedisan dengan sebaik-baiknya, maka setiap CPNS segera setelah diangkat menjadi PNS wajib mengangkat Sumpah/Janji PNS di hadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaanya terhadap Tuhan YME.

Ketentuan mengenai pengambilan sumpah/janji antara lain:

  • Setiap CPNS wajib mengangkat sumpah/janji segera setelah diangkat menjadi PNS;
  • Setiap PNS yang diangkat untuk memangku suatu jabatan tertentu wajib mengangkat sumpah/janji Jabatan Negeri;
  • Pejabat yang mengabil sumpah/janji PNS adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan LPND, Pimpinan Kesekretaritan Lembaga Negara dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden;
  • Di lingkungan kekuasaan masing-masing, pejabat dapat menunjuk pejabat lain untuk mengambil sumpah/janji PNS.

Dalam hal PNS yang berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena anggapan berkenaan dengan agama, maka sebagai gantinya PNS yang bersangkutan wajib mengucapkan janji.


2. Sumpah/Janji Jabatan

Dalam PP No. 11 Tahun 1959 disebutkan bahwa setiap PNS yang diangkat untuk memangku suatu jabatan tertentu wajib mengangkat sumpah/janji Jabatan Pegawai Negeri. Tujuan sumpah jabatan tersebut adalah untuk menebalkan rasa tanggung jawab dan semangat bagi PNS yang bersumpah.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil[edit]

PP No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur hal-hal berikut : (1) Kewajiban; (2) Larangan; (3) Sanksi; (4) Tata cara pemeriksaan; (5) Tata cara penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin; dan (6) Tata cara pengajuan keberatan terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan.

Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap PNS menurut Pasal 2 PP No. 30 Tahun 1980 adalah sebagai berikut :

  • Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
  • Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain;
  • Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan PNS;
  • Mengangkat dan mentaati sumpah/janji PNS dan sumpah/jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • Menyimpan rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
  • Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah, baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
  • Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan penuh pengabdian, kesadaran serta tanggung jawab;
  • Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
  • Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Korp PNS;
  • Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan dan material;
  • Mentaati jam kerja;
  • Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
  • Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
  • Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
  • Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
  • Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
  • Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;
  • Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
  • Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karirnya;
  • Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;
  • Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama PNS, dan terhadap atasan;
  • Hormat-menghormati antara sesama warga negara yang memeluk agama/ kepercayaan terhadap Tuhan YME yang berlainan;
  • Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
  • Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
  • Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
  • Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.


Larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap PNS berdasarkan ketentuan Pasal 3 PP No. 30 Tahun 1980 adalah sebagai berikut :

  • Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah atau PNS;
  • Menyalahgunakan wewenang;
  • Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara asing;
  • Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara;
  • Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah;
  • Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
  • Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
  • Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan PNS yang bersangkutan;
  • Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat PNS, kecuali untuk kepentingan jabatan;
  • Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
  • Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani tersebut;
  • Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
  • Membocorkan dan/atau menfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
  • Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapat pekerjaan atau pesanan dari Kantor/Instansi Pemerintah;
  • Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
  • Memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya, jumlah dan kepemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui kepemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan;
  • Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina Golongan ruang IV/a ke atas atau yang memangku Jabatan Struktural Eselon I;
  • Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

Keanggotaan dalam Partai Politik[edit]

Untuk lebih meningkatkan pengabdiannya kepada masyarakat, Pemerintah, Negara dan meningkatkan daya guna dan hasil guna, serta menjaga keutuhan dan kekompakan PNS, maka PNS dituntut untuk netral dan tidak memihak kepada Parpol serta tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Dalam hubungan antara PNS dengan anggota atau pengurus Parpol, PP No.5 Tahun 1999 menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

  • PNS yang telah menjadi anggota dan/atau pengurus Parpol diberhentikan dari Jabatan Negeri dan diberikan uang tunggu sebesar gaji pokok Parpol politik diberhentikan dari Jabatan Negeri tidak kehilangan statusnya sebagai PNS. Apabila PNS yang bersangkutan pada saat diberhentikan dari Jabatan Negeri atau pada masa menjalani uang tunggu telah berusia 56 tahun atau lebih dan mempunyai masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun;
  • PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus Parpol sebagaimana dimaksud di atas, wajib melaporkan keanggotaan dan/atau kepengurusannya dalam Parpol kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak yang bersangkutan secara resmi menjadi anggota dan pengurus Parpol. Dalam hal PNS tidak melaporkan atau menyampaikan laporan setelah lewat batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS tanpa mendapat hak-hak pensiun;
  • PNS yang tidak melaporkan keanggotaan dan/atau kepengurusan dalam partai politik sebagaimana dimaksud diatas, wajib melaporkan keanggotaan dan/atau kepengurusannya dalam Parpol kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak yang bersangkutan secara resmi menjadi anggota dan pengurus Parpol.
  • PNS yang telah diberhentikan dari Jabatan Negeri karena keanggotaan dan/atau kepengurusannya dalam Parpol, dapat diaktifkan kembali dalam Jabatan Negeri apabila ia melepaskan keanggotaan dan/atau kepengurusannya.
  • Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud diatas hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sejak yang bersangkutan secara resmi menjadi anggota dan/atau pengurus Parpol.

Sistem Informasi Kepegawaian[edit]

Informasi sebagai alat untuk pengambilan keputusan mempunyai peran yang amat penting. Informasi kepegawaian memuat berbagai catatan tentang PNS yang ada dalam organisasi. Oleh karena itu, informasi kepegawaian harus memuat berbagai aspek atau unsur tentang PNS secara individual yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi kepegawaian dikelola dengan menggunakan teknologi tertentu agar unit-unit organisasi mempunyai akses memperoleh data yang ada dalam organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, data yang memuat tentang informasi kepegawaian harus disimpan dan dikelola secara terpusat.

1. Prinsip

Agar tersedia informasi kepegawaian yang akurat, beberapa prinsip dalam sistem informasi kepegawaian yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut :

  • Harus memuat data umum tentang PNS secara individu;
  • Harus memuat data tentang gaji dan tunjangan;
  • Harus memuat data tentang pendidikan dan/atau pelatihan;
  • Harus memuat data tentang rencana pengembangan setiap PNS;
  • Untuk keperluan tertentu, ada data kepegawaian yang tidak dapat diakses karena sifat kerahasiaan;
  • Informasi kepegawaian harus disusun dengan menggunakan standar atau format tertentu yang menunjukkan sistem;
  • Pengembangan sistem informasi kepegawaian instansional harus terkait dengan sistem informasi kepegawaian nasional;
  • Pada tingkatan tertentu ada desentralisasi dalam pengadaan pegawai dan kenaikan pangkat;
  • Harus terdapat hubungan antara informasi kepegawaian pada tingkat nasional dengan regional.

Dalam praktek pembinaan PNS berdasarkan perpaduan sistem karir dan sistem prestasi kerja yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, diperlukan dukungan data kepegawaian yang benar, lengkap dan akurat. Untuk maksud itu diperlukan sistem penyusunan tata usaha kepegawaian secara tertib, teratur dan terpelihara secara terus menerus. Untuk keperluan pemeliharaan data kepegawaian tersebut, diperlukan sistem pelaporan mutasi kepegawaian dari setiap instansi kepada BKN secara lengkap, teratur dan berkesinambungan.


2. Tujuan dan Manfaat

Sistem informasi kepegawaian yang diselenggarakan secara cepat, tepat dan akurat, ditujukan untuk mendukung kebijakan manajemen PNS terutama dalam mendukung kebijakan penetapan formasi, pengangkatan, pengembangan, pembinaan, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban, dan kedudukan hukum PNS.


3. Sistem Pelaporan Mutasi Kepegawaian

Mutasi kepegawaian adalah segala perubahan data kepegawaian setiap PNS, antara lain keputusan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, susunan keluarga dan lain-lain.

Masing-masing instansi wajib mengirimkan laporan secara periodik ataupun sewaktu-waktu berupa asli/tembusan/salinan surat keputusan, surat keterangan, berita acara dan laporan lain mengenai mutasi kepegawaian setiap PNS.


4. Sistem Penyimpanan Data Kepegawaian

Dalam rangka penyusunan dan pemeliharaan tata usaha kepegawaian secara tertib dan teratur, setiap mutasi kepegawaian harus dilaporkan kepada BKN.

Sistem penyimpanan data kepegawaian dilakukan dengan instrumen sebagai berikut :

  • Tata naskah kepegawaian, yaitu sistem penyimpanan data kepegawaian dalam wujud fisik ke dalam tata naskah setiap PNS, yang disusun secara teratur berdasarkan nomor urut NIP (Nomor Induk Pegawai), dipelihara autentifikasinya dan bila diperlukan dapat disajikan dalam waktu cepat;
  • Buku Induk PNS, yaitu sistem penyimpanan data kepegawaian dalam bentuk tulisan (buku), yang disusun secara teratur berdasarkan nomor urut sesuai NIP setiap PNS. Setiap buku induk PNS berisikan 500 halaman dan diperuntukan bagi 500 PNS;
  • Magnetic Tape, yaitu sistem penyimpanan data kepegawaian dalam bentuk kode-kode komputer sebagai penyimpan data secara elektronik.


5. Sistem Penyajian Data Kepegawaian

Elemen data kepegawaian antara lain meliputi: (a) Nama; (b) NIP; (c) Tempat dan tanggal lahir; (c) Pendidikan; (d) Agama; (e) Instansi tempat kerja; (f) Lokasi tempat kerja; (g) Unit kerja; (h) Kepangkatan; (i) Jabatan; (j) Status kepegawaian; (k) Jenis kepegawaian; (l) Kedudukan; (m) Diklat; (n) Penghargaan; (o) Hukuman disiplin; (p) Status perkawinan; dan (q)Tanggungan keluarga. Informasi kepegawaian yang disajikan dapat dikelompokkan dalam bentuk jumlah, komposisi, struktur PNS menurut: jenis kelamin, usia, agama, pendidikan, kepangkatan, jabatan, status kepegawaian, jenis kepegawaian, instansi tempat kerja, lokasi tempat kerja, jumlah tanggungan dan sebagainya.


6. Data

Dalam rangka pembinaan PNS secara efektif, diperlukan adanya informasi yang akurat baik dilihat dari jumlah maupun kualitas, karena dengan informasi dimaksud akan dijadikan dasar untuk membangun Sistem Informasi Kepegawaian Nasional yang menggambarkan keberadaan pegawai di tingkat Pusat dan Daerah. Seperti diketahui bahwa pendataan PNS yang pernah dilakukan pada tahun 1974 sudah sangat tidak memadai lagi untuk digunakan sebagai bahan pembinaan mengingat berbagai perkembangan dan perubahan kepegawaian yang telah dialami dalam penyelenggaraan pemerintahan NKRI.

Adapun perubahan dan perkembangan dimaksud, antara lain disebabkan :

  • Diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 yang memberi dampak adanya sebahagian besar pengalihan PNS pusat menjadi PNS Daerah.
  • Perubahan dan penggabungan Instansi Pemerintah serta pengalihan beberapa Instansi, sehingga NIP tidak unik lagi di masing-masing Instansi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk menjaga dan memelihara SIMPEG yang akurat diperlukan adanya Pendataan Ulang PNS (PUPNS) secara berkala, mengingat adanya penyempurnaan dan perubahan atas berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No. 22 Tahun 1999 yang telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004.

Tujuan diadakannya PUPNS adalah:

  • Sebagai dasar untuk pembangunan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang handal dan terintegrasi secara nasional yang dapat menjawab berbagai informasi tentang PNS yang dibutuhkan oleh para pengambil kebijakan untuk perencanaan, pengembangan dan kesejahteraan PNS;
  • Mewujudkan identitas tunggal (multi guna) yang mendukung pembinaan dan kesejahteraan PNS secara nasional.

Penyelesaian Sengketa Kepegawaian[edit]

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999, penyelesaian sengketa kepegawaian dilakukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sedangkan sengketa kepegawaian yang disebabkan sebagai akibat dari pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).

Dengan ditetapkannya UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah UU No. 9 Tahun 2004, sengketa di bidang kepegawaian sebagai akibat dari Keputusan Tata Usaha Negara proses penyelesaiannya dilakukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS diselesaikan melalui upaya banding administrasi kepada BAPEK.

Pembinaan Pegawai Negri Sipil di Luar Kedinasan[edit]

Untuk terpeliharanya PNS yang bersatu padu, bersih, berwibawa, dan mampu melaksanakan tugas pengabdiannya dalam mengisi kemerdekaan, diperlukan pembinaan pegawai baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Pembinaan PNS dalam kedinasan merupakan tanggung jawab Pemerintah cq. Instansi masing-masing yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sedang pembinaan PNS di luar kedinasan dilaksanakan oleh Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

BAB VIII : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA[edit]

Istilah Manajemen Keuangan Negara dalam bab ini diidentikan dengan pengelolaan Keuangan Negara sebagai istilah yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang berkenaan dan terkait dengan Keuangan Negara. Manajemen Keuangan Negara sebagai sistem atau disebut juga sistem pengelolaan Keuangan Negara merupakan dimensi penting dalam sistem administrasi Negara.

Dalam Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 secara berturut-turt ditegaskan :APBN sebagai wujud dari pengelolaan Keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. RUU APBN yang diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhataikan pertimbangan DPD. Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu. Lebih lanjut pada Pasal 23 E ayat (1), (2) dan (3) secara berurutan ditegaskan pula bahwa: untuk memeriksa pengelolaan dan bertanggungjawab tentang Keuangan Negara diadakan satu BEPEKA yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan Keuangan Negara diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai Undang-Undang.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 23C UUD 1945 di atas, pengelolaan Keuangan Negara dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara di atur dalam 1 paket peraturan perundang-undangan yaitu, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003, Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut . Sedangkan pengertian Manajemen keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelo keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi: (a) perencanaan; (b) pelaksanaan; (c) pengawasan, dan (d) pertanggungjawaban. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan dan kegiatan bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan Negara. Cakupannya meliputi: pengelolaan anggaran pendapatan negara yang bersumber dari pajak atau hasil badan usaha negara (pendapatan bukan pajak) dan hibah; serta pengelolaan anggaran belanja negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, dengan rincian belanja negara berdasar organisasi, fungsi dan jenis-jenis belanja (sifat ekonomi). Kesemua kebijakan dan kegiatan itu diarahkan pada pelayanan negara yang memberdayakan masyarakat sehingga mampu membangun kegiatan ekonomi yang produktif sebagai penyangga kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi :

  • Objek, obyek keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
  • Subyek, subyek keuangan negara meliputi seluruh obyek sebagaimana angka 1) di atas yang dimiliki Negara dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan Keuangan Negara.
  • Proses, proses keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana disebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban.
  • Tujuan, tujuan keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana disebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara

Adapun ruang lingkup keuangan negara sesuai dengan UU no. 17 tahun 2003 meliputi: (1) Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; (2) Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; (3) Penerimaan Negara; (4) Pengeluaran Negara; (5) Penerimaan Daerah; (6) Pengeluaran Daerah; dan (7) Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; (8) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan (9) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah.Sehingga dari UU tersebut ruang lingkup keuangan negara dapat dikelompokkan menjadi:


a. Keuangan negara yang mencakup masalah-masalah kreasi memperoleh penerimaan ataupun pendapatan yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah, yaitu:

  • Penerimaan negara yang terdiri atas uang yang masuk ke kas negara;
  • Pendapatan negara yang terdiri atas hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.


b. Keuangan negara yang mencakup aspek pengeluaran negara yang termasuk di dalamnya belanja publik/negara baik pusat maupun daerah, yaitu:

  • Pengeluaran negara yang terdiri atas uang yang keluar dari kas negara;
  • Belanja Negara yang terdiri atas kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.


c. Keuangan negara yang mencakup aspek pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, yaitu:

  • Pembiayaan yang meliputi setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pngeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya;
  • Lain-lain meliputi hutang piutang negara.


Dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan good governance dalam penyelenggaraan Negara yang menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, serta menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sesuai bab IV UUD 1945, yaitu untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desetralisasi dan otonomi daerah, maka sesuai amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

  • Akuntabilitas berorientasi pada hasil;
  • Profesionalitas;
  • Proporsionalitas;
  • Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
  • Pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Selanjutnya prinsip-prinsip pengelolaan Keuangan Negara yang diatur dalam pasal 3 ayat (1)UU no. 17 tahun 2003, menegaskan bahwa setaiap penyelenggara wajib mengelola keuangan Negara secara:

  • Tertib, proses pengelolaan keuangan Negara yang meliputi perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban harus dilakukan secara tertib sesuai prosedur dan mekanisme yang ditetapkan;
  • aat pada peraturan perundang-undangan;
  • Efisien, pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;
  • Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah;
  • Efektif, pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil ;
  • Transparan, prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah;
  • Bertanggung jawab, wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
  • Keadilan, keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/ keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif, dan;
  • Kepatutan, tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional


Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara[edit]

Presiden selaku Kepala Pemerintahan, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus.

  • Kewenangan yang bersifat umum; Kewenangan ini meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan penerimaan negara.
  • Kewenangan yang bersifat khusus; Kewenangan ini meliputi keputusan/ kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara.

Dalam penyelenggaraan kekuasaan pengelolaan keuangan negara oleh Presiden tersebut, sebagian dari kekuasaan pengelolaan keuangan negara dikuasakan kepada: Menteri Keuangan; Menteri/Pimpinan Lembaga; dan Gubernur, Bupati/Walikota.


1. Menteri Keuangan

Selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah Pusat dalam hal kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan bertindak selaku Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

  • menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
  • menyusun Rancangan APBN dan Rancangan Perubahan APBN;
  • mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
  • melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;
  • melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang;
  • melaksanakan fungsi bendahara umum negara;
  • menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;
  • melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan Undang-Undang.


2. Menteri/Pimpinan Lembaga

Setiap Menteri/Pimpinan yang memimpin Kementerian Negara/ Lembaga adalah sebagai pengguna anggaran/barang, dan berkedudukan selaku Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang pemerintahan tertentu. Lembaga dalam hal ini adalah Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Negara. Di lingkungan Lembaga Negara, yang dimaksud dengan Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan Lembaga yang bersangkutan. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya menurut Pasal 9 UU No.17 Tahun 2003 mempunyai tugas sebagai berikut:

  • menyusun rancangan anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya;
  • menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  • melaksanakan anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya;
  • melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara;
  • mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Piutang adalah hak negara dalam rangka penerimaan negara bukan pajak yang pemungutannya menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Sedangkan utang dalam hal ini adalah kewajiban negara kepada pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang pembayarannya merupakan tanggungjawab Kementerian Negara/Lembaga berkaitan sebagai unit pengguna anggaran dan/atau kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan Undang-Undang/Keputusan Pengadilan;
  • mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara /Lembaga yang dipimpinnya;
  • menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dimaksud adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang.


3. Gubernur/Bupati/Walikota

Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, sebagian kekuasaan Presiden dalam pengelolaan keuangan Negara diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah. Selaku kepala pemerintahan daerah, untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, disesuaikan dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala SKPD, yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

- Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD, mempunyai tugas :

  • menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
  • menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
  • melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  • melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
  • menyusun laporan keuangan yang merupakan per-tanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah, mempunyai tugas :

  • menyusun anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  • menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  • melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  • melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  • mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  • mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
  • menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dimaksud adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran.

Hubungan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara[edit]

Sejalan dengan semakin luas dan kompleksnya kegiatan pengelolaan keuangan negara, perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dan lembaga-lembaga infra/supranasional. Ketentuan tersebut meliputi hubungan keuangan antara: Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia (BI); Pemerintah Daerah; Pemerintah/lembaga asing; serta perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta dan badan pengelola dana masyarakat.

1. Hubungan Kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral

Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia (BI) berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Hubungan dimaksud tercermin dalam UU No. 3 Tahun 2004, yakni dalam hal:

  • BI bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah. Sebagai pemegang kas Pemerintah, BI pada dasarnya menatausahakan seluruh rekening Pemerintah. Pelaksanaan penatausahaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan BI bersama Pemerintah.Dalam melaksanakan fungsi pemegang kas Pemerintah, BI memberikan bunga atas saldo kas Pemerintah sesuai dengan UU No.1 Tahun 2004;
  • BI untuk dan atas nama Pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri. Penerimaan pinjaman luar negeri untuk kepentingan Pemerintah hanya dilakukan oleh BI atas permintaan Pemerintah. BI dapat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah berdasarkan UU No.23 Tahun 1999. Penyelesaian kewajiban Pemerintah terhadap luar negeri dimaksud adalah BI melakukan pembayaran kewajiban Pemerintah atas beban rekening Pemerintah pada BI berdasarkan ketentuan yang telah disepakati antara Pemerintah dan pemberi pinjaman;
  • Pemerintah wajib meminta pendapat BI dan/atau mengundang BI dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas BI, atau masalah lain yang termasuk kewenangan BI. BI memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai RAPBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI;
  • Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan BI. Konsultasi ini diperlukan agar penerbitan surat utang negara tepat waktu dan tidak berakibat negatif terhadap kebijakan moneter sehingga pelaksanaan penjualan surat utang tersebut dapat dilakukan dengan persyaratan yang dapat diterima pasar serta menguntungkan Pemerintah. Sebelum menerbitkan surat utang negara tersebut, Pemerintah wajib berkonsultasi dengan DPR. Pelaksanaan konsultasi dengan DPR dilakukan dengan komisi yang membidangi APBN.

BI dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan Pemerintah. Apabila penerimaan negara dari pajak, laba perusahaan negara, dan sebagainya tidak cukup untuk membiayai pengeluaran negara seluruhnya, kekurangan tersebut di atas ditutup dengan dana yang berasal dari masyarakat, baik berupa pinjaman dalam negeri maupun masyarakat luar negeri dengan menerbitkan surat-surat utang negara. Pembelian surat-surat utang negara oleh BI hanya dapat dilakukan secara tidak langsung atau di pasar sekunder.

BI dilarang membeli surat-surat utang negara untuk diri sendiri di pasar primer, kecuali surat utang negara berjangka pendek yang diperlukan oleh Bank Indonesia untuk operasi pengendalian moneter. Surat utang negara dimaksud adalah surat utang negara berjangka pendek dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun. Bank Indonesia dapat membeli surat utang negara dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan darurat di pasar primer. BI dilarang memberikan kredit kepada Pemerintah. Dalam hal BI melanggar ketentuan tersebut, perjanjian pemberian kredit kepada Pemerintah tersebut batal demi hukum. Pembatalan demi hukum dalam hal ini dapat diajukan oleh DPR dan/atau masyarakat kepada MA.

BI wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada DPR dan Pemerintah pada setiap awal tahun anggaran, yang memuat:

  • pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada tahun sebelumnya; dan
  • rencana kebijakan, penetapan sasaran, dan langkah-langkah pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia untuk tahun yang akan datang dengan memperhatikan perkembangan laju inflasi serta kondisi ekonomi dan keuangan.

Laporan tahunan yang disampaikan kepada DPR adalah dalam rangka akuntabilitas, sedangkan laporan tahunan kepada Pemerintah adalah dalam rangka informasi.

BI wajib menyampaikan laporan triwulanan secara tertulis tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR dan Pemerintah. Laporan tahunan dan laporan triwulanan yang disampaikan oleh BI dievaluasi oleh DPR dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur dan Bank Indonesia.


2. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

  • Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
  • Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya, yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR. Dalam hal ini Pemerintah wajib menyampaikan kepada BEPEKA salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani;
  • Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman kepada/menerima pinjaman dari daerah lain dengan persetujuan DPRD.

Deskripsi lebih lanjut tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dapat disimak dalam Sub Bab Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.


3. Hubungan Kekuasaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah/Lembaga Asing

Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR, yang kemudian dapat diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah/Perusahaan Negara/ Perusahaan Daerah. Dalam hal ini, Pemerintah wajib menyampaikan kepada BEPEKA salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani.

Dalam bidang hibah mengacu pada Undang-Undang tentang APBN perlu diambil langkah-langkah penertiban dan penyempurnaan administrasi hibah yang diterima dan dimanfaatkan oleh berbagai Kementerian dan LPNK. Langkah-langkah penertiban administrastif dimaksud merupakan prasyarat utama yang sangat dibutuhkan, baik dalam perencanaan maupun dalam pengawasan penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah yang dimanfaatkan oleh segenap Kementerian maupun LPNK.


4. Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelolaan Dana Masyarakat.

Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Pemerintah wajib menyampaikan kepada BEPEKA salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani. Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah tersebut terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD.

Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara. Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah. Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan negara setelah mendapat persetujuan DPR. Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR.

Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Pusat. Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah. Ketentuan tersebut berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah.

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan BUMN yang berdasarkan UU No.19 Tahun 2003 merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, diuraikan lebih lanjut dalam Sub Bab Pengelolaan Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah[edit]

Pembahasan tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah berdasarkan sepenuhnya pada UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; serta PP No.104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.

1. Pengertian

Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah merupakan :

  • suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Artinya, perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem Keuangan Negara, dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintahan yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugasbantukan kepada Daerah;
  • subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  • suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Dalam hal ini, perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, pengaturan perimbangan keuangan tidak hanya mencakup aspek Pendapatan Daerah tetapi juga mengatur aspek pengelolaan dan pertanggungjawabannya.


2. Dasar Pendanaan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didanai APBD.Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi didanai APBN. Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka Tugas Pembantuan didanai APBN. Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau penugasan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diikuti dengan pemberian dana. Pendanaan dimaksud disesuaikan dengan besarnya beban kewenangan yang dilimpahkan dan/atau Tugas Pembantuan yang diberikan.


3. Sumber-Sumber Penerimaan Pelaksanaan Desentralisasi

Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.

Pendapatan Daerah, bersumber dari:

  • Pendapatan Asli Daerah;
  • Dana Perimbangan; dan
  • Lain-lain Pendapatan.

Pembiayaan, bersumber dari:

  • sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;
  • penerimaan Pinjaman Daerah;
  • Dana Cadangan Daerah; dan
  • hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.


Pengertian beberapa terkait sumber Penerimaan Daerah untuk melaksanakan dekonsetrasi adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:

  • Pajak Daerah. Ketentuan mengenai pajak daerah diatur dengan undang-undang. Jenis-jenis pajak daerah disesuaikan dengan kewenangan yang diserahkan kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mengubah UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  • Retribusi Daerah. Ketentuan mengenai retribusi daerah diatur dengan Undang-Undang. Jenis-jenis retribusi daerah disesuaikan dengan kewenangan yang diserahkan kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mengubah UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  • Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
  • Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, termasuk hasil dari pelayanan BLU Daerah.

Dana Perimbangan

Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan yang terdiri atas 3 (tiga) jenis sumber dana tersebut, merupakan pendanaan pelaksanaan Desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis Dana Perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Jumlah Dana Perimbangan dimaksud ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Pencantuman Dana Perimbangan dalam APBN dimaksudkan untuk memberikan kepastian pendanaan bagi Daerah.

Dana Bagi Hasil

Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana ini bersumber dari :

a. Pajak, terdiri atas:

  • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
  • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
  • Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

b. Sumber daya alam, berasal dari:

  • kehutanan;
  • pertambangan umum;
  • perikanan;
  • pertambangan minyak bumi;
  • pertambangan gas bumi; dan
  • pertambangan panas bumi.

Dana Bagi Hasil yang merupakan bagian Daerah di atas disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

Pemerintah menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar:

  • celah fiskal, adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah. Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan dimaksud diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil.
  • Alokasi dasar, yang dihitung berdasarkan jumlah gaji PNS Daerah.

Proporsi DAU antara Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan besarnya DAU, Pasal 27 UU No.33 Tahun 3004 menyatakan sebagai berikut: (1) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam perseratus) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN; (2) DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar; (3) Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah; dan (4) Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji PNS Daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah. Kegiatan khusus dimaksud sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

  • Kriteria umum, ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD. Kriteria umum dihitung untuk melihat kemampuan APBD untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pembangunan Daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai.
  • Kriteria khusus, ditetapkan dengan memperhatikan Undang-Undang yang mengatur tentang kekhususan suatu Daerah, dan karakteristik Daerah yang antara lain adalah daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah yang termasuk rawan banjir dan longsor, serta daerah yang termasuk daerah ketahanan pangan.
  • Kriteria teknis, yang ditetapkan oleh Kementrian Negara/Kementerian teknis. Kriteria teknis antara lain meliputi standar kualitas/kuantitas konstruksi, serta perkiraan manfaat lokal dan nasional yang menjadi indikator dalam perhitungan teknis.

Penentuan besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN berdasarkan masing-masing bidang kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan dana dalam APBN Berkaitan dengan pemberian DAL, Pemerintah Pusat telah menetapkan kriteria sebagai berikut: (a) Pemerintah Pusat menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis; (b) Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD; (c) Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah; (d) Kriteria teknis ditetapkan oleh Kementerian teknis/Lembaga .

Pengelola Anggaran[edit]

Anggaran merupakan alat manajemen kebijakan ekonomi dan akntabilitas. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi , anggaran berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa Belanja Negara/Belanja Daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD. Anggaran terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dengan periode Tahun Anggaran meliputi satu tahun, terhitung dari tanggal 1Januari sampai dengan tanggal 31 Desember .


1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

  • APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  • APBN adalah wujud pengelolaan Keuangan Negara yang ditetapkan tiap tahun dengan Undang-Undang.


2. Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas Anggran Pendapatan, Anggaran Belanja dan Pembiayaan.

  • Anggaran Pendapatan adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Negara terdiri atas penerimaan pajak. PNBP, dan hibah. Dalam pungutan perpajakan tersebut termasuk pungutan bea masuk dan cukai.
  • Anggaran Belanja adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja Negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
  • Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.


3. Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Daerah

a. Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara

Mekanisme penyusunan dan penetapan APBN diawali dari Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Selanjutnya Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap Kementerian /Lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. Selanjutnya Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun RKA-KL. Ketentuan lebih lanjut mengenai RKA-KL diatur dalam PP No. 21 Tahun 2004. Proses selanjutnya Pemerintah Pusat mengajukan RUU tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Pembahasan RUU tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya dua bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.APBN yang telah disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi , fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui RUU APBN dimaksud, Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

b. Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Mekanisme penyusunan dan penetapan APBD diawali dari Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. Selanjutnya DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD. Selanjutnya SKPD selaku Penggunan Anggaran menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)-SKPD. Ketentuan lebih lanjut mengenai RKA-SKPD diatur dalam PP No. 21 Tahun 2004.

Proses selanjutnya, Pemerintah Daerah mengajukan Reperda tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Raperda tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.


4. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Daerah

a. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Penuangan dalam Keppres tersebut terutama menyangkut hal-hal yang belum dirinci dalam Undang-Undang tentang APBN, seperti alokasi anggaran ntuk Kantor Pusat dan Kantor Daerah, Kementerian/Lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, dan pembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban Kementerian/Lembaga. Selain itu, penuangan dimaksud meliputi pula alokasi dana perimbangan untk Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan alokasi subsidi sesuia dengan le[erluan perusahaan/badan yang menerima.

Menteri Keuangan memberitahukan kepada semua Menteri/Pimpinan Lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing Kementerian/Lembaga. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden. Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan.

  • Pelaksanaan Anggaran Pendapatan. Setiap Kementerian/Lembaga yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya. Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara pada waktunya yang selanjutnya diatur oleh Peraturan Pemerintah.
  • Pelaksanaan Anggaran Pendapatan. Penguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksana anggaran yang tekah disahkan. Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBN, Pemerintah Pusat menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepada DPR pada akhir Juli Tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBN sebagai bahan evaluasi pelaksanaan APBN semester pertama dan penyesuaian/perubahan APBN pada semester berikutnya.

b. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Setelah APBD ditetapkan secara rinci dengan Perda, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjuut dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. Selanjutnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing SKPD. Kepala SKPD menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing SKPD. Kepala SKPD menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk SKPD yang dipimpinannya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

  • Pelaksanaan Anggaran Pendapatan. Setiap SKPD yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
  • Pelaksanaan Anggaran Pendapatan. Penguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksana anggaran yang tekah disahkan. Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBN, Pemerintah Pusat menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepada DPR pada akhir Juli Tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBN sebagai bahan evaluasi pelaksanaan APBN semester pertama dan penyesuaian/perubahan APBN pada semester berikutnya.


5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Daerah

a. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Sebagai upaya konkrit dalam mewdujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN, dari segi manfaat/hasil (outcome). Sedangkan Pimpinan Unit organisasi Kementerian Negara/Lembaga bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri atas (1) laporan realisasi anggaran; (2) neraca; (3) laporan arus kas; dan (4) catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 2005. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Dalam menyusun Laporan Keuangan, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut disampaikan Presiden kepada BEPEKA paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Pemerintah Pusat tersebut yang telah diperiksa oleh BEPEKA harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

b. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Sebagai upaya konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas APBD, Gubernur/ Bupati/ Walikota selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi barang dan/ atau jasa yang disediakan (output).

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari: (1) laporan realisasi anggaran; (2) neraca; (3) laporan arus kas; dan (4) catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.

Dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Kepala SKPD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah daerah untuk disampaikan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kepala Satuan Kerja dimaksud selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah. Laporan keuangan disampaikan Gubernur/ Bupati/ Walikota kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan Pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh BPK harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Pengelolaan Pendapatan Negara[edit]

Pengelolaan pendapatan negara meliputi pengelolaan Pajak dan pengelolaan PNBP yang merupakan salah satu bentuk pengelolaan pendapatan negara yang dapat berasal dari dalam maupun luar negeri.


1. Pengelolaan Pajak

Penerimaan Negara yang berasal dari perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

  • Pajak Dalam Negeri, adalah semua Penerimaan Negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya
  • Pajak Perdagangan Internasional, adalah semua Penerimaan Negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor. Pemungutan pajak-pajak tersebut dilakukan terhadap kegiatan usaha atau kegiatan ekonomi nilai tambah yang dilakukan masyarakat maupun Pemerintah Pusat, serta terhadap kepemilikan atau perolehan hak atas tanah dan bangunan. Instansi yang secara fungsional mengelola perpajakan adalah Kementerian/ lembaga Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak.

Sebagai wujud pengelolaan perpajakan, ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan kebijakan dalam bidang perpajakan. Peraturan perundang-undangan perpajakan dalam bentuk Undang-Undang adalah sebagai berikut :

  • UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
  • UU No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
  • UU No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
  • UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
  • UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
  • UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
  • UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  • UU No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
  • UU No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah dengan UU No. 7 Tahun 1991;
  • UU No. 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
  • UU No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
  • UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.


2. Penerimaan Negara bukan Pajak

PNBP berdasarkan UU No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Beberapa hal penting terkait dengan PNBP berdasarkan ketentuan UU tersebut jo PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak jo PP No. 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan tertentu, adalah sebagai berikut:

- Kelompok PNBP, meliputi :

  • penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah, yang bersumber dari pengelolaan Dana Pemerintah, antara lain penerimaan jasa giro, Sisa Anggaran Pembangunan, dan Sisa Anggaran Rutin;
  • penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, antara lain royalti di bidang perikanan, kehutanan, dan pertambangan;
  • penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan, antara lain : dividen, bagian laba Pemerintah, dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham Pemerintah ;
  • penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain : pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak cipta, pemberian visa danpaspor, serta pengelolaan Kekayaan Negara;
  • penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dimaksud antara lain: lelang barang rampasan negara dan denda;
  • penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah, berupa bantuan hibah dan/atau sumbangan dari dalam dan luar negeri, baik swasta maupun Pemerintah;
  • penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

- Jenis-jenis PNBP, meliputi:

  • PNBP berlaku umum di semua Kementerian/ lembaga dan LPND
  • PNBP yang berlaku pada Kementerian/ lembaga tertentu.

- Tarif atas Jenis PNBP Ditetapkn dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis PNBP yangbersangkutan, aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. Tarif atas jenis PNBP ini ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis PNBP yang bersangkutan.


3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya, mengacu pada UU No.6 tahun 2004 tentang Perhitungan Anggaran Tahun 2002, terdiri atas :

Penjualan hasil produksi, sitaan:

  • Penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan;
  • Penjualan hasil peternakan dan perikanan;
  • Penjualan hasil tambang;
  • Penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan;
  • Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya;
  • Penjualan informasi, penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya;
  • Penjualan dokumen-dokumen pelelangan;
  • Penjualan lainnya.

Penjualan asset:

  • Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah;
  • Penjualan kendaraan bermotor;
  • Penjualan sewa beli;
  • Penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan.

Pendapatan sewa:

  • Sewa rumah dinas, rumah negeri;
  • Sewa gedung, bangunan, gudang;
  • Sewa benda-benda bergerak;
  • Sewa benda-benda tak bergerak lainnya.

Pendapatan jasa I:

  • Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya;
  • Pendapatan tempat hiburan/taman/ museum;
  • Pendapatan surat keterangan, visa/paspor dan SIM/ STNK/ BPKB;
  • Pendapatan jasa pertanahan;
  • Pendapatan hak dan perijinan;
  • Pendapatan sensor/karantina/pengawasan/pemeriksaan;
  • Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi;
  • Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama;
  • Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian.

Pendapatan jasa II:

  • Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro);
  • Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi;
  • Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin;
  • Jasa catatan sipil;
  • Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa;
  • Pendapatan uang pewarganegaraan;
  • Pendapatan bea lelang;
  • Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang Negara;
  • Pendapatan jasa lainnya.

Pendapatan rutin dari luar negeri:

  • Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia;
  • Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler;

Pendapatan bunga:

  • Pendapatan bunga atas investasi dalam obligasi – BPPN;
  • Pendapatan bunga lainnya.

Pendapatan kejaksaan dan peradilan:

  • Legalisasi tanda tangan;
  • Pengesahan surat di bawah tangan;
  • Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan;
  • Hasil denda/denda tilang dan sebagainya;
  • Ongkos perkara;
  • Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya.

Pendapatan pendidikan:

  • Uang pendidikan;
  • Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan;
  • Uang ujian untuk menjalankan praktek;
  • Pendapatan pendidikan lainnya.


4. Laba Usaha Badan Usaha Milik Negara

Bagian pemerintah atas laba BUMN dihitung berdasarkan persentase tertentu dari keuntungan bersih BUMN tahun yang lalu setelah dikenakan pajak, termasuk bagi PT. Pertamina.

Bagian pemerintah atas laba BUMN didasari oleh pemikiran bahwa BUMN berdasarkan UU No.19 Tahun 2003 merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari Kekayaan Negara yang dipisahkan. Modal BUMN dalam hal ini merupakan dan berasal dari Kekayaan Negara yang dipisahkan, yaitu Kekayaan Negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta Perseroan Terbatas lainnya.

Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari:

  • APBN, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  • kapitalisasi cadangan;
  • sumber lainnya.

Setiap perubahan penyertaan modal negara, baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan Negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Kecuali bagi penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan ke dalam BUMN dan/atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BUMN wajib menerapkan good corporate governance secara konsisten dan/atau menjadikannya sebagai landasan operasional. Penerapan praktek good corporate governance pada BUMN berdasarkan pada Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP-117/M-MBU/2002, yang diantaranya mengatur tentang :

a. Prinsip – prinsip good corporate governance, yang meliputi:

  • relevan mengenai perusahaan;
  • Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
  • Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ BUMN, sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif;
  • Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
  • Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan keselarasan untuk memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tujuan penerapan good corporate governance, yaitu untuk:

  • Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil, agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  • Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMN;
  • Mendorong agar organ BUMN dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
  • Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
  • Meningkatkan investasi nasional;
  • Mensukseskan program privatisasi.


5. Pengelolaan Badan Layanan Umum

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 telah dibuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja dalam penganggaran di lingkungan Pemerintah. Mengacu pada Undang-Undang tersebut, Instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi Pemerintah dimaksud selanjutnya disebut sebagai BLU, yang diharapkan dapat menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil (kinerja). Selain berdasarkan pada Undang-Undang tersebut, pengelolaan keuangan BLU secara terperinci diatur pula berdasarkan PP No.23 Tahun 2005.

a. Pengertian

BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

b. Tujuan

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Tujuan dimaksud termasuk pula perwujudan efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat serta pengamanan aset negara yang dikelola oleh instansi terkait.

c. Asas

BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah dan karenanya status hukum BLU untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan yang didelegasikannya kepada BLU. Oleh karena itu, Instansi Pemerintah tersebut harus menjalankan peran pengawasan terhadap kinerja layanan dan pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan.

  • BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai instansi induk.
  • Menteri/Pimpinan Lembara/Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.
  • Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota.
  • BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
  • RKS serta Keuangan dan Kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian laporan yang tidak terpisahkan dari RKA serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara/Lembaga/SKPD/ pemerintah daerah.
  • BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.


BAB IX : MANAJEMEN KEKAYAAN NEGARA[edit]

Manajemen (pengelolaan) Kekayaan Negara merupakan dimensi penting dalam SANKRI. Manajemen dimaksud bersumber pada ketentuan Pasal 23 UUD 1945, yang selanjutnya diatur dalam UU No.17 Tahun 2003 dan UU No.1 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Sebelum menguraikan manajemen Kekayaan Negara, perlu terlebih dahulu dijelaskan mengenai pengertian Kekayaan Negara itu sendiri. Mengingat cakupan Kekayaan Negara tersebut meliputi Barang Milik Negara, sehingga seringkali istilah Kekayaan Negara diidentikkan dengan istilah Barang Milik Negara.

Pada hakekatnya, Barang Milik Negara/Kekayaan Negara adalah semua barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BHMN, BUMN dan BUMD, serta penyertaan modal negara/saham negara. Pengertian tersebut mencakup beberapa hal berikut :

1. Barang Milik Negara adalah barang yang status hukumnya sudah menjadi milik Negara.

2. Barang dikuasai Negara adalah barang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku penguasaannya berada pada Negara sampai dengan adanya penetapan status kepemilikannya.

3. Harta dan Kekayaan Negara yang merupakan kerjasama dengan pihak swasta, baik melalui Kerja Sama Operasi (KSO), BOT (Build Operate Transfer) /BGS (Bangun Guna Serah), dan Joint Management.

Berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor Kep.225/MK/V/4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Inventarisasi Barang Milik/Kekayaan Negara, Barang-barang Milik/Kekayaan Negara adalah semua Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara yang berasal/dibeli dengan dana yang bersumber untuk seluruhnya ataupun sebagiannya dari Anggaran Belanja Negara, yang berada di bawah pengurusan atau penguasaan Kementerian-kementerian Negara, Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen serta unit-unit dalam lingkungannya yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri, tidak termasuk Kekayaan Negara yang telah dipisahkan (kekayaan Perum dan Persero) dan barang-barang kekayaan daerah otonom.

Berdasarkan pengertian di atas, kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah mencakup dua kelompok besar, yaitu :

1. Kekayaan Negara yang tidak dipisahkan, yang selanjutnya disebut Barang Milik Negara/Daerah, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang syah. Barang dari perolehan lainnya yang syah tersebut meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; berdasarkan Perjanjian/kontrak, yang dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Dasar hukum pengelolaan Kekayaan Negara yang tidak dipisahkan, mengacu pada UU No.17 Tahun 2003 dan UU No.1 Tahun 2004 yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Nomor 6 Tahun 2006.

2. Kekayaan Negara yang dipisahkan (investasi Pemerintah), terdiri dari Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) pada BUMN, Perseroan Terbatas lainnya, dan Badan Hukum Milik Pemerintah lainnya. Investasi Pemerintah dimaksud dapat bersumber dari APBN/APBD maupun sumber lainnya, seperti hasil kapitalisasi cadangan dan kapitalisasi pinjaman.Dasar hukum pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan mengacu pada UU No.17 Tahun 2003 dan UU No.1 Tahun 2004 yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan investasi Pemerintah.

Deskripsi berikutnya pada bab ini difokuskan pada pengelolaan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara yang tidak dipisahkan. Barang dimaksud berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 dapat diklasifikasikan menjadi 8 golongan yaitu :

1. Persediaan; terdiri dari 3 bidang, yaitu : Barang Pakai Habis (Bahan, Suku cadang, Alat/bahan untuk kegiatan kantor, Obat-obatan, dll.), Barang Tak Habis Pakai (Komponen, Pipa, Rambu), dan Barang Bekas Dipakai (Komponen bekas dan Pipa bekas).

2. Tanah; terdiri dari 3 kelompok, yaitu : Tanah Persil, Tanah Non Persil, dan Lapangan.

3. Peralatan dan Mesin; terdiri dari 19 bidang, yaitu : Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pengeboran, Alat Produksi Pengeolahan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, Peralatan Proses/Produksi, Rambu-rambu, Peralatan Olahraga.

4. Gedung dan Bangunan; terdiri dari 4 bidang, yaitu : Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, dan Tugu.

5. Jalan, Instalasi dan Jaringan; terdiri dari 4 bidang, yaitu : Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

6. Aset Tetap Lainnya; terdiri dari 6 bidang, yaitu : Bahan Perpustakaan, Barang bercorak Seni/Budaya/Olahraga, Hewan, Ikan, Tanaman, dan Aset Tetap dalam Renovasi.

7. Konstruksi Dalam Pengerjaan, seperti : KDP Bangunan Gedung.

8. Aset Tak Berwujud, yaitu : Software, Lisensi, Francise, Hak Cipta, Hak Paten, Hasil Kajian/Penelitian, dan sebagainya.

Pengelolaan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara, dilaksanakan dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut :

1. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan permasalahan dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara dilaksanakan oleh pengelola/pengguna sesuai dengan fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya;

2. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta azas kepatuhan dan keadilan;

3. Azas transparansi, yaitu pengelolaan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara harus transparan dan membuka diri terhadap hak dan peran serta masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar dan keikutsertaannya dalam mengamankan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara;

4. Azas efisien, yaitu penggunaan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara diarahkan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi secara optimal;

5. Azas akuntabilitas publik, yaitu setiap kegiatan dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara;

6. Azas kepastian nilai, yaitu pendayagunaan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara harus didukung adanya akurasi jumlah dan nilai nominalnya. Kepastian nilai merupakan salah satu dasar dalam penyusunan neraca pemerintah dan pemindahtanganan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara.

Prinsip pokok yang dianut dalam UU No. 1 Tahun 2004 adalah bahwa Barang Milik Negara/Daerah yang diperoleh oleh Kementerian Negara/ Lembaga/SKPD, hanya digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam hal ini Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala SKPD adalah pengguna barang bagi Kementerian Negara/Lembaga/SKPD yang dipimpinnya.

Di sisi lain, tanah dan bangunan milik Negara/Daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/ Gubernur/Bupati/Walikota untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah. Pengertian “dimanfaatkan” dalam hal ini dapat diartikan secara luas, yaitu untuk : (1) digunakan oleh instansi lain yang memerlukan tanah/bangunan untuk menyelenggarakan tugas dan funsinya; (2) dimanfaatkan, dalam arti disewakan, dikerjasamakan, dan bangun guna serah; serta (3) dipindahtangankan, dalam arti dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau dijadikan penyertaan modal Negara.

Kewenangan Menteri Keuangan tidak hanya mengatur pedoman pengelolaan Barang Milik Negara, akan tetapi juga melakukan pengelolaan atas tanah/bangunan yang diserahkan kepadanya seperti tersebut di atas. Dalam konteks ini Menteri Keuangan bertindak selaku Pengelola Barang.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dalam pengelolaan barang dapat dibedakan secara jelas fungsi Pengelola Barang dan Pengguna Barang, sebagai berikut:

1. Menteri Keuangan, selaku Pengelola Barang mempunyai fungsi yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pasal 42 ayat (1), Pasal 46 ayat (3), dan UU No.1 Tahun 2004. Dengan demikian, fungsi Menteri Keuangan selain menyangkut fungsi mengatur juga melakukan pengelolaan atas Barang Milik Negara, khususnya tanah dan bangunan, termasuk mengambil berbagai keputusan administrasi (beschikking). Dalam hal pengajuan usul untuk memperoleh persetujuan DPR, baik dalam pemindahtanganan atas Barang Milik Negara, baik yang berupa tanah dan bangunan yang nilainya diatas Rp.100 milyar, dilakukan melalui Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang;

2. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang, mempunyai fungsi yang mengacu pada Pasal 9 huruf f dan h, Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 44 UU No.1 Tahun 2004. Fungsi Menteri/Pimpinan Lembaga pada dasarnya menyangkut pengelolaan Barang Milik Negara yang ada dalam penguasaan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya. Dalam melaksanakan fungsinya, Menteri/Pimpinan Lembaga menunjuk Kuasa Pengguna Barang;

3. Gubernur/Bupati/Walikota, selaku Kepala Pemerintah Daerah mempunyai fungsi yang mengacu pada Pasal 5 huruf c, Pasal 43 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), dan 44 UU No.1 Tahun 2004. Fungsi Gubernur/ Bupati Walikota pada dasarnya hampir sama dengan fungsi Menteri Keuangan. Sedangkan pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, yang fungsinya mengacu pada Pasal 9 ayat (2) huruf q dan Pasal 43 ayat (2) UU No.1 Tahun 2004;

4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, selaku Pengguna Barang Daerah, yang fungsinya mengacu pada Pasal 10 ayat (3) huruf f UU No.17 Tahun 2003 serta Pasal 6 ayat (2) huruf f dan Pasal 43 ayat (3) UU No.1 Tahun 2004.

Pengelolaan Barang Milik Negara menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 meliputi beberapa proses yaitu :

  • a.Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
  • b.Pengadaan;
  • c.Penggunaan;
  • d.Pemanfaatan;
  • e.Pengamanan dan pemeliharaan;
  • f.Penilaian;
  • g.Penghapusan;
  • h.Pemindahtanganan;
  • i.Penatausahaan;
  • j.Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; Perencanaan kebutuhan adalah suatu kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik negara untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

Dalam perencanaan kebutuhan barang, beberapa pertanyaan berikut ini penting untuk dikemukakan, yaitu: (1) Barang apa yang dibutuhkan; (2) Berapa jumlah barang yang dibutuhkan; (3) Kapan barang tersebut dibutuhkan; (4) Siapa yang membutuhkan dan siapa yang mengurus barang tersebut; (5) Dimana barang tersebut dibutuhkan; dan (6) Mengapa barang tersebut dibutuhkan.

Perencanaan kebutuhan barang milik negara disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) atau Rencana Anggaran Satuan Kerja setelah memperhatikan ketersediaan barang yang ada.

Perencanaan kebutuhan barang milik negara berpedoman pada Standar Barang, Standar Kebutuhan, dan Standar Harga. Standar barang dan standar kebutuhan ditetapkan oleh Pengelola Barang setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait.

Secara umum proses penyusunan Rencana Kebutuhan Pengadaan BMN/D dimulai dari Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada dibawah lingkungannya. Pengguna barang menyampaikan usul rencana kebutuhan barang milik negara/daerah kepada Pengelola Barang (Kementerian Keuangan). Pengelola barang bersama pengguna barang membahas usul tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna barang dan/atau pengelola barang untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN).

Didalam menyusun rencana kebutuhan barang perlengkapan pemerintah, pengelola BMN/D harus memahami faktor-faktor sebagai berikut :

1.Fungsional; yaitu barang yang direncanakan untuk diadakan agar memperhatikan apakah sudah sesuai dengan tupoksi departemen/lembaga, dan apakah dapat bermanfaat.

2.Biaya; dalam mengadakan suatu barang apakah biayanya tidak terlalu besar/ boros dan telah disiapkan untuk anggaran pemeliharaannya.

3.Prestise; apakah barang yang akan diadakan dapat memberi prestise kepada pejabat yang memakainya, dan wajar untuk diadakan sesuai dengan jabatannya.

4.Standarisasi; diharapkan dapat memberi keseragaman baik jenis, mutu dan harganya, termasuk biaya pemeliharaannya.

Dalam merencanakan kebutuhan barang harus berdasarkan alasan yaitu:

1.Untuk mengisi kebutuhan barang berhubung terjadinya perkembangan organisasi dan personil dari semua unit dan stuan kerja yang bersangkutan.

2.Adanya barang-barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, mati atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan penggantian.

3.Adanya peruntukan barang yang didasarkan pada jatah perorangan, jika terjadi mutasi personil sehingga turut mempengaruhi kebutuhan barang.

4.Untuk menjaga tingkat persediaan barang setiap tahun anggaran instansi berangsangkutan agar efisien dan efektif.

5.Adanya pertimbangan perkembangan teknologi.

  • b. Pengadaan;

Pengadaan barang/jasa menurut Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pedoman pelaksanaan pengadaan barang selain tanah mengacu pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan Perubahannya yang kedua pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012. Sedangkan dalam pelaksanaan pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum mengacu pada Keppres Nomor 55 Tahun 1993.

Pengadaan BMN harus mengikuti Kebijakan umum dan Etika pengadaan yang telah diatur dalam pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam pengadaan barang/jasa harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

a.Efisien; dalam penggunaan dana dan daya yang terbatas.

b.Efektif; sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dimanfaatkan sesuai sasaran yang ditetapkan, dengan tetap mendapatkan kualitas barang yang baik dan penyerahan tepat waktu.

c.Terbuka dan Bersaing; bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan.

d.Transparan; dalam hal ketentuan dan informasi mengenai pengadaan suatu barang/jasa.

e.Adil/Tidak Diskriminatif; dalam hal perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa.

f.Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik dari sisi fisik, keuangan dan manfaatnya.

Dalam pengadaan barang, standarisasi mutlak diperlukan guna meningkatkan efektifitas dan produktifitas dalam pelaksanaan pekerjaan, juga dalam rangka penghematan pengeluaran dana, khususnya untuk belanja barang. Jenis-jenis barang yang memerlukan standarisasi, antara lain: (1) ruang kantor, (2) rumah dinas, (3) kendaraan bermotor, (4) alat perlengkapan kantor.

Pada umumnya, pengadaan barang dilakukan dengan cara membeli, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadaan barang tersebut juga dapat diperoleh melalui: (1) membuat sendiri, (2) menyewa, (3) kontrak, (4) bantuan, (5) hibah, (6) hadiah.

Pengadaan barang/jasa diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 terakhir telah diubah oleh Perpres Nomor 70 Tahun 2012, dapat dilaksanakan melalui Swakelola dan/atau Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

1. Swakelola.

Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I (Kementerian/ Lembaga/ satker perangkat Daerah/ Institusi lainnya) sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Sistem ini bisa dilakukan untuk pekerjaan dengan kriteria khusus seperti:

a.Pekerjaan yang besaran nilai, sifat, lokasi maupun besaran tidak diminati oleh penyedia jasa.

b.Pekerjaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan SDM internal institusi tersebut.

c.Pekerjaan yang pelaksanaan dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat atau SDM instansi tersebubut.

d.Penyelenggaraan diklat, penataran, lokakarya, seminar, kursus maupun penyuluhan

e.Pekerjaan yang tidak bisa dihitung secara rinci yang menempatkan penyedia jasa di dalam posisi yang kurang menguntungkan.

f.Pekerjaan yang berhubungan dengan proses data, pengujian laboratorium, perumusan kebijakan pemerintah serta system penelitian tertentu.

g.Proyek percontohan khusus yang belum pernah dilakukan oleh penyedia barang/jasa

h.Pekerjaan yang bersifat rahasia di lingkungan instansi tersebut.

2. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

  • a.Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
  • b.Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
  • c.Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
  • d.Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
  • e.Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.
  • f.Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
  • g.Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
  • h.Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan
  • i.Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
  • j.Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

1.Barang;

2.Pekerjaan Konstruksi;

3.Jasa Konsultansi; dan

4.Jasa Lainnya.

Untuk Pekerjaan Konstruksi; pengadaannya dapat dilakukan dengan :

  • a.Pelelangan Umum , metode pelelangan umum merupakan yang paling sering dilakukan untuk memilih penyedia barang/jasa yang akan mendapatkan proyek pengadaan pekerjaan konstruksi.
  • b.Pemilihan Langsung, metode untuk memilih penyedia jasa untuk proyek yang maksimal bernilai 200 juta.
  • c.Pengadaan Langsung, digunakan untuk proyek pengadaan jasa konstruksi yang termasuk kebutuhan operasional dan bernilai paling tinggi 100 juta.
  • d.Pelelangan Terbatas, dilakukan jika pekerjaan yang dibutuhkan dianggap kompleks dan penyedianya terbatas.
  • e.Penunjukkan Langsung, dilakukan untuk proyek konstruksi tertentu dengan persetujuan dari jajaran di instansi pemerintah terkait.

Untuk Jasa Konsultansi, pengadaannya dapat dilakukan dengan :

  • a.Seleksi Umum, merupakan metode paling utama untuk memilih penyedia jasa yang akan menangami penyedian jasa konsultasi pemerintah.
  • b.Seleksi Sederhana, dilakukan untuk pengadaan jasa konsultansi untuk proyek yang bernilai maksimal 200 juta.
  • c.Pengadaan Langsung, dilakukan jika proyek pengadaan jasa bernilai tidak lebih dari 50 juta.
  • d.Penunjukan Langsung.
  • e.Sayembara.

Untuk Jasa Lainnya, pengadaannya dapat dilakukan dengan :

  • a.Pelelangan Umum, paling umum dilakukan untuk dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah
  • b.Pelelangan Sederhana, dilakukan jika proyek yang ada bernilai paling tinggi 200 juta dan tidak bersifat kompleks.
  • c.Pengadaan Langsung, dilakukan jika proyek yang ada berupa pengadaan barang/jasa operasional yang beresiko kecil, berteknologi sederhana dan bernilai maksimal 100 juta.
  • d.Penunjukkan Langsung,
  • e.Kontes/Sayembara. Kontes dilakukan dengan memperlombakan gagasan, kreativitas maupun inovasi tertentu yang telah ditentukan harga/biaya satuannya., sedangkan Sayembara dilakukan untuk kriteria yang belum ditentukan harga/nilai satuannya di pasaran. Biasanya kontes diaplikasikan untuk pengadaan barang, dan sayembara untuk pengadaan jasa.
  • c.Penggunaan;

BMN/D pada dasarnya digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian/Lembaga/SKPD. Dalam rangka menjamin tertib dalam penggunaan, Pengguna Barang harus melaporkan kepada Pengelola Barang atas semua BMN/D yang diperoleh untuk ditetapkan status penggunaannya.

Barang Milik Negara/Daerah harus ditetapkan penggunaannya oleh Pengelola Barang. Penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan sebagai berikut :

  • 1.Pengguna Barang melaporkan Barang Milik Negara/Daerah yang diterimanya, baik yang diperoleh atas beban APBN/D maupun perolehan lainnya yang sah, kepada Pengelola Barang disertai dengan usul penggunaan.
  • 2.Pengelola Barang meneliti laporan tersebut dan menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.

Penetapan status penggunaan BMN/D yang digunakan oleh selain Kementerian/Lembaga/SKPD dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan tugas dan fungsi, dan/atau dalam menjalankan penugasan Pemerintah sebagai pelaksanaan kewajiban pelayanan umum. Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan memperhatikan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk : (1) menyelenggarakan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan, serta (2) menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Pengelola Barang menetapkan tanah dan/atau bangunan yan harus diserahkan oleh pengguna karena sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Dalam hal tertentu, Pengelola Barang dapat menetapkan bahwa BMN/D yang tidak digunakan lagi untuk penyelenggaraan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya, tidak diserahkan kepada Pengelola Barang. Dalam menetapkan penyerahan ini, Pengelola Barang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  • 1. Standarisasi kebutuhan tanah dan bangunan untuk menyelenggarakan dan/atau untuk menunjang tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
  • 2. Hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan.
  • 3. Pertimbangan-pertimbangan lain yang perlu diperhatikan setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang.

Tindaklanjut pengelolaan atas penyerahan tanah dan/atau bangunan meliputi : (1) ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah lainnya, (2) dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi BMN/D, dan (3) dipindahtangankan.

Tanah dan/atau bangunan, barang yang bernilai memiliki bukti kepemilikan seperti sepeda motor, mobil, kapal, pesawat terbang, alat berat, dan barang yang memiliki nilai diatas Rp. 25 juta, penetapan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

Barang selain tanah dan bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 25 juta, penetapan status penggunaannya oleh Pengguna Barang. Sementara untuk Alat Utama Sistem Persenjataan yang dimiliki POLRI dan TNI, tidak perlu dilakukan penetapan status penggunaannya.

  • d. Pemanfaatan;

Pemanfaatan BMN/D merupakan kegiatan pendayagunaan barang milik negara/daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, dan Bangun Serah Guna /Bangun Guna Serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

BMN/D berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang sebagai BMN/D yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, dapat ditetapkan pemanfaatannya oleh pengelola barang. Khusus BMD dapat ditetapkan pemanfaatannya oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan pemegang kekuasaan pengelolaan BMD (Gubernur/ Walikota/Bupati).

Pemanfaatan BMN/D selain Tanah dan/atau Bangunan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan dari pengelola barang setelah memperhatikan kepentingan Negara dan kepentingan umum.

Bentuk-bentuk pemanfaatan BMN/D dapat dilakukan sebagai berikut:

  • Sewa.

Sewa adalah pemanfaatan BMN/D oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

BMN/D tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan setelah diserahkan kepada Pengelola Barang, dapat dimanfaatkan dengan menyewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan Negara. Jika hanya sebagian saja BMN/D tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan, dan untuk BMN/D selain tanah dan bangunan, pemanfaatannya dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.

Jangka waktu sewa dan besaran tarif ditentukan Pengelola Barang (BMN) dan Gubernur/Walikota/Bupati (BMD). Jangka waktu ditentukan paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang jika diperlukan. Penghasilan dari hasil sewa tersebut disetorkan ke Kas Negara (BMN) dan Kas Daerah (BMD).

  • Pinjam Pakai.

Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.

Berbeda dengan sewa, pinjam pakai pengunaan BMN/D tidak disertai imbalan. Masa pinjam pakai selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. Setelah selesai masa peminjaman dikembalikan kepada Pengelola Barang.

  • Kerjasama Pemanfaatan.

Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN/D oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak /pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

Kerjasama pemanfaatan berlaku untuk BMN/D tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang, BMN/D tanah dan/atau bangunan yang sebagian masih digunakan pengguna barang, dan BMN/D selain tanah dan bangunan.

Kerjasama pemanfaatan yang BMN/D tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Pengelola barang dilaksanakan pemanfaatannya oleh Pengelola Barang. Sedang BMN/D tanah dan/atau bangunan yang sebagian masih digunakan pengguna barang dan BMN/D selain tanah dan bangunan, kerjasama pemanfaatannya dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan dari pengelola barang.

Kerjasama pemanfaatan dapat dilakukan dengan ketentuan:

  • 1.Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah untuk memenuhi biaya operasional/ pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik negara/ daerah di maksud;
  • 2.Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta/peminat, kecuali untuk barang milik negara/daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
  • 3.Mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum negara/daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama;
  • 4.Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
  • 5.Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang;
  • 6.Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik negara/daerah yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatnya;
  • 7.Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Segala biaya yang timbul dari kerjasama pemanfaatan tersebut tidak dapat dibebankan pada APBN/D.

  • Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.

Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada Pengelola Barang setelah berakhirnya jangka waktu.

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pengelola Barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.

Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dapat dilakukan dengan ketentuan :

  • a. Pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; dan
  • b.Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.

Pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilakukan oleh pengelola barang (BMN), pengelola barang setelah mendapat persetujuan dari Gubernur/Walikota/Bupati (BMD) dengan jangka waktu pelaksanaan paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Hasil pelaksanaan pemanfaatan BMN/D dengan bangun guna serah dan bangun serah guna selanjutnya ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang (BMN) dan Gubernur/Walikota/Bupati (BMD) dengan .

Pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna dilakukan dengan melakukan perjanjian perikatan antara pengelola barang dengan mitra yang ditunjuk. Penunjukkan mitra harus dilakukan dengan mekanisme tender dengan mengikutsertakan minimal 5 peserta/peminat.

Selama masa pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, mitra yang ditetapkan sebagai pelaksana operasional berkewajiban:

a. Membayar kontribusi ke rekening kas umum negara/daerah setiap tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;

b. Tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahkantangankan objek bangun guna serah dan bangun serah guna;

c. Memelihara objek bangun guna serah dan bangun serah guna.

  • e. Pengamanan dan Pemeliharaan;

Pengamanan BMN/BMD Pengamanan BMN adalah kegiatan atau tindakan pengendalian atau penertiban dalam pengelolaan BMN/D yang dilakukan baik secara administratif, fisik maupun hukum. Tujuannya untuk menjaga dan melindungi barang sebagai aset negara/daerah agar terhindar dari kehilangan, kerusakan, penyalahgunaan, penyerobotan dan pengambilalihan atau klaim pihak lain.

Ruang lingkup pengamanan BMN/D meliputi barang-barang yang berada dalam status penggunaan dan barang-barang persediaan.

Pengamanan BMN wajib dilakukan oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna barang. Pengamanan tersebut meliputi :

  • 1. Pengamanan Administrasi, yaitu kegiatan penertiban dalam bidang pembukuan, penginventarisasian dan pelaporan serta penyimpanan dokumen kepemilikan barang, agar barang-barang tersebut dapat dikelola secara tertib, cermat, tepat dan akurat.
  • 2. Pengamanan Fisik, yaitu tindakan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi, jumlah, dan hilangnya barang, baik terhadap barang inventaris yang dalam penggunaan atau barang persediaan dalam gudang.
  • 3. Pengamanan Hukum, yaitu tindakan menjaga BMN/D dengan melengkapi atas hak dan bukti status kepemilikan yang sah. Misalnya untuk tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah RI cq. Kementerian/Lembaga, Bukti Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan, dan BPKB/STNK untuk kendaraan bermotor.

Penyimpanan Bukti Kepemilikan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan dilakukan oleh Pengelola Barang. Sedangkan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan dilakukan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.

Pemeliharaan BMN/BMD

Pemeliharaan adalah segala kegiatan yang dilakukan, baik bersifat preventif atau represif, untuk mempertahankan dan menjaga kondisi barang dengan cara merawat, memperbaiki, merenovasi, merehabilitasi, dan menyempurnakannya agar dapat memperpanjang usia pemakaian yang layak dan manfaat ekonomis yang lebih optimal, serta selalu dalam keadaan baik dan siap pakai atau layak digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Kegiatan pemeliharaan barang harus direncanakan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang sebelumnya dan dituangkan kedalam Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB). Selanjutnya Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan/menyampaikannya kepada Pengguna Barang secara berkala. Biaya Pemeliharaan BMN/D dibebankan pada APBN/APBD.

Pelaksanaan pemeliharaan yang baik, teratur dan cermat diharapkan dapat menambah umur barang dan juga pengurangan atau pencegahan dari kerusakan.

Pemeliharaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan pemeliharaan yang bersifat pencegahan terhadap kerusakan dan pemeliharaan yang dilakukan secara berkala, sehingga barang menjadi berhasil guna dan berdaya guna. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kondisi teknis daya guna dan hasil guna dari suatu barang dengan cara memelihara, memperbaiki, merehabilitasi dan menyempurnakan, sehingga peralatan tersebut berguna sebagaimana mestinya, disamping menambah umur pemakaian dari barang sebagaimana disebutkan diatas.

Dalam pemeliharaan barang-barang yang perlu diperhatikan adalah : (1) Daftar Barang, (2) Program atau penjadwalan pemeliharaan yang baik, (3) Disiplin dalam pengawasan pemeliharaan, (4) Tertib pelaksanaan administrasi pemeliharaan.

1.Tata cara pemeliharaan ditinjau dari sudut obyeknya, meliputi :

  • a. Pemeliharaan Barang Tidak Bergerak, yang meliputi gedung, rumah dinas, dan tanah yang kegiatannya meliputi pekerjaan pengecatan dan perbaikan-perbaikan. Sedangkan pemeliharaan tanah antara lan dilakukan dengan pemagaran, pemberian papan nama, dan sertifikasi atas tanah.
  • b. Pemeliharaan Barang Bergerak, meliputi mesin-mesin kantor kendraan bermotor, kursi, meja, lemari, kipas angin, yang dilakukan dengan service, reparasi, pengecatan,dan sebagainya.

2. Klasifikasi pemeliharaan, meliputi pencegahan, pemeriksaan, revisi/ perbaikan berat, bongkar pasang seluruh suku cadang. 3. Klasifikasi, Kodefikasi dan Alokasi Barang, yang bertujuan untuk mempermudah oebataan administrasi, pengawasan, dan pengenalan terhadap barang yang berada di instansi, sedangkan system pengkodeannya berdasarkan pada penggolongan, kepemilikan dan lokasi barangsesuai dengan kode masing-masing instansi tersebut.

  • f. Penilaian;

Penilaian Barang Milik Negara adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang.

Penilaian BMN/BMD dilakukan dalam rangka :

a.Penyusunan Neraca Pemerintah Pusat/ Daerah Penetapan Nilai berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

b.Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN/BMD. Penilaian BMN/D berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam rangka Pemanfaatan dan Pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dan dapat melibatkan Penilai Independen yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Penilaian BMN/BMD tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan Nilai Wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP. Hasil Penilaian ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Penilaian BMN/BMD Selain Tanah dan/atau Bangunan dalam rangka Pemanfaatan dan Pemindahtanganan :

a. Dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang dan dapat melibatkan Penilai Independen yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.

b. Penilaian BMN/BMD tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan Nilai Wajar.

c. Hasil Penilaian ditetapkan oleh Pengguna Barang (untuk BMN) sedangkan untuk BMD ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Penilai BMN adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, yang terdiri dari Penilai Internal dari PNS yang diangkat oleh Menteri Keuangan, serta Penilai Eksternal selain penilai internal punya izin praktek penilaian dan menjadi anggota asosiasi penilaian yang diakui oleh Kementerian Keuangan.

  • g. Penghapusan;

Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

1. Tujuan Penghapusan :

  • a. Menuju tertib pelaksanaan penghapusan BMN/D;
  • b. Menuju kepada adanya kesatuan bahasa atau keseragaman pelaksanaan penghapusan;
  • c. Menuju pada efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan barang secara optimal oleh setiap Kementerian/Lembaga;
  • d. Menerapkan suatu landasan umum penghapusan dan pemanfaatan BMN/D sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • e. Membebaskan Bendaharawan Barang atau pengurus Barang dari pertanggungjawaban administrasi dan fisik barang.

2. Manfaat Penghapusan

  • a. Mencegah terjadinya kerugian negara sebagai akibat tidak dilaksanakannya penghapusan sedini mungkin;
  • b. Meningkatkan PNBP;
  • c. Menekan biaya operasional pemeliharaan/perawatan terhadap barang-barang yang sudah waktunya untuk dihapus.

3. Alasan penghapusan barang : a.Penghapusan barang bergerak didasarkan pada pertimbangan teknis, non teknis/ekonomis, dank arena hilang/kekurangan.

1) Pertimbangan Teknis :

  • a) Barang yang dihapus dinyatakan dengan kondisi rusak berat yang tidak dapat digunakan lagi, tidak ekonomis bila diperbaiki;
  • b) Barang tersebut telah melampaui batas waktu penggunaannya (kadaluarsa);
  • c) Barang tersebut secara teknis tidak digunakan sebagai akibat adanya modernisasi;
  • d) Adanya selisih kurang dalam penyimpanan/timbangan ukuran atau pengiriman.

2) Pertimbangan Non Teknis/Ekonomis :

  • a) Barang yang dihapus karena berlebihan/surplus;
  • b) Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Negara untuk dihapus, karena biaya operasionalnya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.

3) Pertimbangan karena Hilang/Kekurangan : a) Kesalahan atau kelalaian bendaharawan barang/pengurus barang; b) Diluar kesalahan Bendaharawan Barang (force majeure); c) Mati, untuk tanaman atau hewan.

b. Penghapusan barang tidak bergerak didasarkan pertimbangan sebagai berikut :

  • 1) Rusak berat, terkena bencana alam, force majeure atau idle;
  • 2) Terkena planologi;
  • 3) Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
  • 4) Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi;
  • 5) Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan dan keamanan.

4. Tata Cara Pengajuan Usul Penghapusan BMN.

a. Setelah Bendaharawan Barang pada Unit Pengguna Barang (UPB) mengetahui ada barang yang perlu dihapuskan, maka dilakukan konsultasi dengan Panitia Penghapusan yang akan meneliti/memeriksa barang tersebut.

b. Panitia Penghapusan membuat Berita Acara Opname Phisik Barang karena kondisi rusak berat atau sebab penghapusan lain, selanjutnya melaporkan kepada Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang.

c. Berdasarkan SK Pemberian Kuasa untuk Permohonan Usul Penghapusan, Satuan Kerja/ Kuasa Pengguna Barang membuat usulan penghapusan barang yang sudah dilengkapi berkas persyaratan kepada Pengelola Barang. Untuk BMN melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN Pusat/ Kanwil/ KPKNL) tergantung jumlah nilai perolehan barang yang akan dihapuskan. Kelengkapan dokumen usulan penghapusan yaitu :

  • (1) Penjelasan, alasan dan tindak lanjut;
  • (2) SK Tim Pelaksana Penghapusan;
  • (3) Berita Acara Hasil Inventarisasi/Opname Phisik Barang;
  • (4) Surat Pernyataan tidak mengganggu pelaksanaan tugas fungsi kedinasan;
  • (5) Kartu Identitas Barang (KIB) (tanah/bangunan, kendaraan bermotor);
  • (6) Fotocopy STNK dan BPKB (untuk kendaraan bermotor);
  • (7) Foto copy Laporan Barang yang memuat barang yang akan dihapus;
  • (8) Foto barang yang diusulkan penghapusannya.

d. Setelah mendapat persetujuan/rekomendasi Penghapusan BMN dari Pengelola Barang, Satuan Kerja mengajukan permohonan Surat Keputusan Penghapusan BMN ke Pengguna Barang.

e. Pengguna Barang menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Barang.

f. Kuasa Pengguna Barang menghapus asset dari Daftar Barang.

g. Panitia Penghapusan menghubungi Kantor Lelang atau KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) untuk Pelaksanaan Lelang.

h. Kantor Lelang menerbitkan Risalah Lelang untuk lelang penjualan barang.

i. Penyetoran hasil lelang ke rekening Kas Negara.

j. Kuasa Pengguna Barang melaporkan hasil pelaksanaan lelang sebagai tindak lanjut penghapusan barang kepada Pengguna Barang, DJKN Kementerian Keuangan, dan Inspektorat Jenderal/Aparat Pengawasan, selambat-lambatnya 30 hari setelah serah terima barang dilakukan.

h. Pemindahtanganan;

Pemindahtanganan Barang Milik Negara merupakan pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah.

Pemindahtanganan BMN sebagaimana dimaksud diatas untuk :

  • a. Tanah dan/atau bangunan;
  • b. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari 100 miliar rupiah, dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR. Usul untuk memperoleh persetujuan DPR diajukan oleh pengelola barang.

Pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan DPR apabila :

  • a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
  • b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
  • c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
  • d. diperuntukkan bagi kepentingan umum;
  • e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

  • a. Untuk tanah dan/atau bangunan yang bernilai di atas 10 miliar rupiah dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Presiden;
  • b. Untuk tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan 10 miliar rupiah dilakukan oleh pengelola barang;
 Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan 10 miliar rupiah dilakukan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.
 Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai di atas 10 miliar s.d 100 miliar rupiah dilakukan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan Presiden.

i. Penatausahaan BMN/D; Penatausahaan BMN/D adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN/D sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 67 PP Nomor 6/2006), dengan tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN.

Dalam melaksanakan pekerjaan penatausahaan BMN terlebih dahulu dibuatkan suatu organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan penatausahaan. Setelah itu, ditetapkan suatu alur proses baik untuk alur perintah/koordinasi maupun alur pelaporan. Hal ini dimaksudkan agar semua kegiatan yang dilakukan dapat terkoordinasi dengan baik dan jelas alurnya mulai dari unit penatausahaan paling bawah sampai dengan unit penatausahaan paling tinggi. Selain itu, agar terjadi harmonisasi dan terbentuknya kejelasan hal dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2006, tugas pelaksana penatausahaan dibedakan menjadi tugas penatausahaan pada Pengguna Barang dan tuga penatausahaan pada Pengelola Barang.

Adapun organisasi penatausahaan BMN pada Pengguna Barang adalah sebagai berikut :

1. Unit Penatausahaan Pengguna Barang (UPPB).

UPPB adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (pengguna barang) yang secara fungsional dilakukan oleh unit eselon I yang membidangi kesekretariatan, unit eselon II, unit eselon III dan unit eselon IV yang membidangi BMN. Penanggung jawab UPPB adalah Menteri/Pimpinan Lembaga. UPPB ini membawahi UPPBE1, UPPBW dan/atau UPKPB.

2. Unit Penatausahaan Pengguna Barang – Eselon I (UPPB-E1).

UPPBE1 adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat eselon I yang secara fungsional dilakukan oleh unit eselon II yang membidangi kesekretariatan, unit eselon III dan unit eselon IV yang membidangi BMN. Penanggung jawab UPPBE1 adalah pejabat eselon I. UPPBE1 ini membawahi UPPBW dan/atau UPKPB.

3. Unit Penatausahaan Pengguna Barang – Wilayah (UPPB-W).

  • a. UPPBW adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat kantor wilayah atau unit kerja lain di wilayah yang ditetapkan sebagai UPPBW yang secara fungsional dilakukan oleh unit eselon III yang membidangi kesekretariatan dan unit eselon IV yang membidangi BMN. Penanggung jawab UPPBW adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UPPBW. UPPBW ini membawahi UPKPB.
  • b. Untuk unit penatausahaan BMN Dana Dekonsentrasi, penanggung jawab UPPBW adalah Gubernur, sedangkan untuk penatausahaan BMN Dana Tugas Pembantuan, penanggung jawab UPPBW adalah Kepala Daerah.

4. Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB) di tingkat Satuan Kerja.

Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN/D ke dalam Daftar Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan untuk Barang Milik Daerah diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

Pelaksanaan tugas pembukuan sebagai bagian dari penatausahaan barang termasuk melaksanakan fungsi akuntansi BMN. Aturan yang digunakan mengacu pada Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan melalui PP Nomor 24 Tahun 2005. Dalam SAP dimaksud, BMN terbagi atas Persediaan pada pos aset lancar, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain pada pos aset lainnya. Berikut ini penjelasan dari masing-masing aset.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Adapun BMN yang berada pada pos aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset lain-lain.

Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan franchise, hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya, serta hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Selanjutnya, pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat BMN berupa aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset tak berwujud, seperti aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang harus menyimpan dokumen kepemilikan BMN/D selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya. Sedangkan Pengelola Barang harus menyimpan dokumen kepemilikan Tanah dan/atau Bangunan yang berada dalam pengelolaannya.

Inventarisasi Inventarisasi merupakan suatu kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara.

Pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik negara/daerah sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun, kecuali barang persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dilakukan inventarisasi setiap tahun.

File:Sankri 2.png
sankri.stialanmakassar.ac.id

BMN yang dikuasai Pengguna Barang harus diberi label barang sesuai peraturan yang berlaku, terakhir dengan PMK Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.

Alat yang digunakan untuk melakukan penatausahaan BMN adalah Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Aplikasi Persediaan sebagai bagian dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang merupakan rangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaporan Kuasa Pengguna Barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.

Pengguna Barang menyusun LBPS dan LBPT untuk disampaikan kepada Pengelola Barang dalam hal ini ke Kementerian Keuangan.

Sedangkan Pengelola BMN/D bertugas : • Menyusun Laporan BMN/D sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat/daerah. • Menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan semesteran dan tahunan.

Adapun dokumen Laporan BMN yang dihasilkan (dari aplikasi SIMAK-BMN dan aplikasi Persediaan) adalah sebagai berikut :

a. Laporan Posisi BMN di Neraca,

b. Laporan Barang Persediaan,

c. Laporan Barang Intrakomptabel,

d. Laporan Barang Ekstrakomptabel,

e. Laporan Barang Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel,

f. Laporan Barang Bersejarah,

g. Laporan Aset Tak Berwujud,

h. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP),

i. Laporan Kondisi Barang,

j. Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),

k. Catatan Ringkas Barang,

l. Laporan pendukung lainnya :

  • 1) Buku Barang (aset tetap),
  • 2) Buku Persediaan,
  • 3) Kartu Identitas Barang (KIB), meliputi KIB Tanah, KIB Bangunan Gedung, KIB Bangunan Air, KIB Alat Angkutan Bermotor, KIB Alat Besar, dan KIB Alat Persenjataan.
  • 4) Daftar Barang Ruangan (DBR),
  • 5) Daftar Barang Lainnya (DBL),
  • 6) Laporan Mutasi Barang.
  • j. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Pembinaan

Pembinaan BMN adalah usaha atau tindakan yang dilakukan secara efektif dan efisien dalam persfektif jangka panjang, baik bersifat perubahan atau penyempurnaan, agar pengelolaan BMN/D dapat dilaksanakan dengan tertib dan mencapai hasil yang lebih baik. Bentuk pembinaan dalam pengelolaan BMN yaitu :

1. Pemberian pedoman/peraturan;

2. Pemberian bimbingan dan motivasi;

3. Supervisi, yaitu pengawasan yang dilakukan secara langsung;

4. Konsultasi, yaitu bertukar pikiran atau meminta pertimbangan dalam memutuskan sesuatu;

5. Pendidikan dan Pelatihan.

Menteri Keuangan menetapkan kebijakan umum pengelolaan BMN/D, sekaligus menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan BMN. Sedangkan Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan BMD.

Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan BMN adalah proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai kebijaksanaan, instruksi, rencana, dan ketentuan lain yang telah ditetapkan.

Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMN/D yang berada di bawah penguasaannya. Pelaksanaan pemantauan dan penertiban dimaksud untuk kantor/satuan kerja dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.

Kuasa Pengguna Barang dan Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban.

Pengelola Barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN/D sesuai ketentuan yang berlaku.

Aparat atau lembaga yang khusus melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan termasuk pengawasan BMN/D adalah :

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

3. Inspektur Jenderal Pembangunan (Irjenbang)

4. Inspektorat Jenderal/ Inspektorat Utama (Departemen/Lembaga)

5. Satuan Pengawas Intern pada BUMN/D

6. Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Adapun teknik pengawasan yang dapat digunakan yaitu :

1. Pemeriksaan (audit), terdiri dari Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Ketaatan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Khusus (Investigasi).

2. Inspeksi, yaitu pengawasan dengan melihat langsung pelaksanaan suatu kegiatan di tempat.

3. Supervisi, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung.

4. Monitoring (pemantauan), yaitu pengawasan secara tidak langsung.

5. Verifikasi, yaitu pemeriksaan tentang kebenaran suatu laporan, perhitungan keuangan, dsb.

Dalam Pengawasan dan Pengendalian BMN/BMD perlu menggunakan suatu sistem pengendalian seperti penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dimana semua kebijakan dan prosedur dirancang untuk memberikan keyakinan memadai kepada manajemen bahwa organisasi akan mencapai tujuan dan sasarannya. Sistem Pengendalian Internal merupakan proses pengawasan dari dalam suatu organisasi/instansi yang dibutuhkan dalam setiap melakukan kinerjanya. Dengan adanya sistem pengendalian internal, maka semua kegiatan operasional suatu organisasi dapat terkontrol dengan baik dan berjalan secara efektif dan efisien.

Dalam Sistem Pengendalian Internal terdapat unsur-unsur pengendalian seperti Organisasi, Kebijaksanaan, Perencanaan, Prosedur Kerja, Personalia, Pencatatan, Pelaporan dan Pemeriksaan internal.

Adapun tujuan Sistem Pengendalian Internal secara umum adalah:

  • 1. Keandalan pelaporan. Sebagai bagian dari fungsinya, manajemen bertanggung-jawab menyusun laporan keuangan untuk para pemegang saham, kreditur, maupun pihak-pihak terkait lainnya.
  • 2. Efesiensi dan efektivitas kegiatan organisasi. Prosedur-prosedur pengendalian dalam organisasi merupakan sarana untuk mendorong penggunaan sumberdaya organisasi secara efisien dan efektif dalam rangka mengoptimalisasikan tujuan organisasi.
  • 3. Ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Beberapa peraturan tersebut tidak terkait secara langsung dengan akuntansi, seperti perlindungan lingkungan dan undang-undang perdata. Beberapa peraturan lainnya terkait dengan akuntansi organisasi, seperti undang-undang tindak pidana korupsi.

BAB X : AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN NEGARA[edit]

Arti dan Makna Akuntabilitas[edit]

Upaya untuk mewujudkan good governance dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan (alignment) peran-peran kekuasaan yang dimainkan oleh setiap unsur dalam governance yang terdiri dari : 1) State, memainkan peran, menjalankan peran menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain dalam governance. 2) Private sectors, menciptakan lapangan kerja dan pendapatan. Dan, society, unsur ketiga, mempunyai kompetensi untuk memasuki lapangan kerja dan mempunyai pendapatan (income), sehingga dapat berperan menciptakan interaksi sosial, ekonomi dan politik secara dinamis, konstruktif dan bermanfaat. Hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara ketiga unsur tersebut akan tercipta jika masing-masing institusi mampu menciptakan akuntabilitas kinerjanya. Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu penguasa yang dipercaya mengelola sumber daya publik untuk mempertanggung-jawabkan berbagai hal menyangkut fiskal, manajerial dan program.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legimate sehingga penyelenggaraan manajemen pemerintahan dapat berjalan secara berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN. Penyelenggaraan manajemen pemerintahan tersebut memerlukan pertanggungjawaban yang merupakan perwujudan komitmen pemerintah untuk bersikap transaparan dengan mengungkapan pelaksanaan mandate/amanah yang telah diterimanya. Akuntabilitas adalah salah satu jawaban untukaksud dari pertanggungjawaban tersebut.

Membangun akuntabilitas merupakan salah satu upaya penting, yang harus didukung dengan upaya penerapan manajemen kinerja (performance management) dalam seluruh instansi penyelenggara pemerintahan Negara. Akuntabilitas diadasrkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi untuk mendukung pelaksanaan kagiatan pada tiap bagian secara efektif dan efeisien. Masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawabahn yang dilaksanakan secara periodik. Dalam pemerintahan, akuntabilitas merupakan perwujudan instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi/organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui laporan pertanggungjawaban secara periodic. Dengan demikian, semua instansi pemerintah, lembaga Negara, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota harus memahami lingkup akuntabilitasnya.

Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggara negara agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab, antara lain diamanatkan dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari KKN. Dalam Undang-undang tersbeut dijelaskan mengenai asas-asas umum penyelenggara negara, yang diantaranya adalah asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertangungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam kaitan tersebut, maka diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, yang dapat menjamin terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertangungjawab, serta bebas dari unsur KKN.


Jenis Akuntabilitas[edit]

Untuk memahami keberadaan akuntabilitas sebagai suatu sistem, perlu diperhatikan perkembangan, jenis, tantangan dan hambatan, lingkungan yang mempengaruhi terselenggaranya akuntabilitas. Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan terutama dibidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Dalam konteks ini, akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan.

Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup praktek-praktek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung, secara lisan maupun tulisan. Akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.


Akuntabilitas sebenarnya merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi :

  • Akuntabilitas internal seseorang; merupakan pertanggungjawaban orang (individu) kepada Tuhannya. Akuntabilitas ini meliputi pertanggungjawaban sendiri mengenai segala sesuatu yang dijalankan, hanya diketahui dan dipahami oleh diri sendiri (yang bersangkutan). Oleh karena itu akuntabilitas internal disebut juga sebagai akuntabilitas spiritual. Semua tindakan akuntabilitas spiritual diadasarkan pada hubungan seseorang tersebut dengan Tuhan. Akuntabilitas ini apabila betul-betul dilaksanakan dengan penuh iman dan taqwa, kesadaran akan akuntabilitas spiritual ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar pada pencapaian kinerja individu yang akan berdampak pada organisasi.
  • Akuntabilitas eksternal seseorang, adalah akuntabilitas orang (individu) tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasan – bawahan) maupun lingkungan masyarakat. Akuntabilitas eksternal meliputi (a) akuntabilitas internal organisasi, dan (b) akuntabilitas eksternal organisasi.


Sejalan dengan hal trsebut, maka Akuntabilitas Instansi Pemerintah/Lembaga Negara pada dasarnya juga dibagi menjadi 2 (dua) jenis:

  • Akuntabilitas manajerial (internal) yaitu pertanggungjawaban instansi bawahan kepada pimpinan (manajemen);
  • Akuntabilitas publik yaitu akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada publik yang dilayani.


Faktor Lingkungan[edit]

Lingkungan yang mempengaruhi akuntabilitas suatu entitas meliputi lingkungan internal dan ekternal. Diantara faktor-faktor yang relevan dengan akuntabilitas instansi pemerintah antara lain : 1) falsafah dan konstitusi negara, 2) tujuan dan sasaran pembangunan nasional, 3) ilmu pengetahuan dan teknologi, 4) ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, 5) ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur akuntabilitas, 6) penegakan hukum yang memadai, 7) sistem manajemen.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

  • harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
  • harus merupakan suatu system yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber dara secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan;
  • harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
  • harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan tehnik pengukuran kinerja penyusunan laporan akuntabilitas.


Media Akuntabilitas[edit]

Pejabat pemerintah memeliki pertanggungjawaban dalam menggunakan sumber-sumber daya secara efisien, ekonomis, dan efektif untuk mencapai tugas pokok dan fungsi organisasi.

Pertanggungjawaban diperlukan untuk mengetahui kemajuan/pencapaian visi dan pemenuhan kewajiban-kewajiban. Pertanggungjawaban merupakan komunikasi dari manajemen kepada pihak yang berwenang mengenai informasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas dapat merupakan akuntabilitas atau responsibilitas.

Akuntabilitas dan responsibilitas memiliki perbedaan yang nyata. Dalam kaitan dengan birokrasi, responsibilitas merupakan wewenang yang diberikan oleh atasan untuk melakukan sesuatu kebijakan. Sementara akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi wewenang yang diperolehnya tersebut dalam mencapai amanah yang telah dimandatkan.

Pertanggungjawaban diperlukan selain untuk mengkomunikasikan hasil-hasil yang telah dicapai atas tugas pokok dan fungsi suatu organisasi, juga untuk mengurangi kesenjangan informasi yang terjadi antara pihak pelaksana dengan pihak yang menugaskan.

Pertanggungjawaban Pemerintah yang diharapkan bukanlah hanya formalitas belaka, namun lebih pada perwujudan semangat Pemerintah untuk bersikap transparan dengan mengungkapkan pelaksanaan kepercayaan yang telah diterimanya. Bentuk formal memang diperlukan, akan tetapi semangat untuk menjadi pihak yang penuh tanggung jawab tentunya lebih diharapkan oleh masyarakat. Akuntabilitas adalah salah satu jawaban untuk pertanggungjawaban yang demikian. Akuntabilitas timbul karena adanya kekuasaan yang berupa kepercayaan yang diberikan kepada orang atau pihak tertentu untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada.

Dari pemikiran di atas maka pihak yang menerima amanah harus memberikan pertanggungjawaban atas tugas yang telah dipercayakan kepadanya dengan mengungkapkan segala sesuatu yang dilakukan, dilihat, dirasakan baik yang mencerminkan keberhasilan maupun kegagalan. Dalam hal ini penerima amanah harus dapat dan berani mengungkapkan dalam laporannya semua keberhasilan maupun kegagalan yang terjadi dalam kaitannya dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas juga merupakan instrumen pengawasan/pengendalian, terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik.

Melalui akuntabilitas akan dapat dinilai kinerja Instansi Pemerintah, baik jangka pendek (tahunan) maupun dalam kaitan tujuan jangka panjangnya. Dengan demikian akan tumbuh suatu kondisi dimana semua Instansi Pemerintah akan merasakan kebutuhan yang mendasar akan informasi kinerja instansinya dan instansi lainnya melaui mekanisme laporan akuntabilitas. Pertanggungjawaban harus dilaksanakan bukan hanya sesuai dengan kebutuhan pihak yang akan memerlukannya akan tetapi mengikuti pola akuntabilitas sehingga dapat memberi dukungan kepada pengguna untuk mengambil keputusan yang optimal.

Pertanggungjawaban mempunyai tujuan: (a) Untuk memotivasi individu/organisasi untuk mencapai kinerja yang tinggi dengan menyampaikan informasi tentang tingkat efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya; (b) Untuk menilai kekuatan dan kelemahan organisasi; (c) Mengetahui posisi pencapaian kinerja organisasi; (d) Menilai kemampuan organisasi dalam mencapai visi dan misi organisasi; (e) Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan dimasa mendatang; (f) Menjadikan organisasi lebih transparan; (g) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi organisasi; (h) Mendorong tercapainya good governance.

Kebutuhan akan akuntabilitas menyebabkan permintaan informasi yang lebih banyak mengenai program dan kegiatan pemerintah. Media pertanggungjawaban yang menjadi alat evaluasi oleh pihak yang memberikan kewenangan untuk menilai kinerja pejabat yang memperoleh mandat harus dibuat secara tertulis dalam bentuk laporan yang bersifat periodik. Laporan akuntabilitas pada dasarnya merupakan refleksi dari pencapaian sasaran periode tertentu.


Pertanggungjawaban dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.

1. Pertanggungjawaban Lisan

Pertanggungjawaban lisan biasanya diselenggarakan secara langsung dan bersifat tidak formal. Pertanggungjawaban lisan tidak mempunyai bentuk tertentu dilakukan dalam waktu yang juga tidak terstandar. Pertanggungjawaban lisan ini akan dianggap kredibel hanya apabila pihak yang menerima telah dapat merasa puas.

Pertanggungjawaban lisan tidak dapat dijadikan dokumen resmi bagi pengambilan keputusan baik ekonomis, sosial maupun politis. Dalam administrasi pemerintahan, pertanggungjawaban secara lisan belum merupakan pertanggung jawaban dan secara hukum tidak mempunyai kekuatan untuk mengikat. Oleh karena itu, pertanggungjawaban lisan harus diikuti dengan pertanggungjawaban tertulis yang dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu.


2. Pertanggungjawaban Tertulis

Pertanggungjawaban tertulis menjadi kewajiban bagi pihak penerima amanah kepada mereka yang telah mempercayainya untuk mengelola sumberdaya dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Apabila pertanggungjawaban tertulis belum diselenggarakan, kewajiban belum berakhir dan dianggap bahwa kinerja belum disetujui oleh para pemberi amanah.

Agar dapat mencapai tujuannya, pertanggungjawaban tertulis hendaknya dapat memenuhi karakteristik berikut ini:

  • Mempertanggungjawabkan semua hal yang berkaitan dengan amanah yang diterimanya;
  • Disampaikan secara konsisten baik dari bentuk maupun informasi;
  • Harus disampaikan secara tepat waktu;
  • Pertanggungjawaban dilakukan secara reguler sehingga dapat mencapai manfaatnya secara optimal;
  • Pertanggungjawaban harus mudah untuk dimengerti;
  • Pertanggungjawaban harus memenuhi persyaratan minimum namun tidak terlalu rinci;
  • Pertanggungjawaban harus dapat dianalisis diperiksa oleh pihak lain dengan hasil dan pendapat yang sama;
  • Pertanggungjawaban berisi data komparatif yang menunjukkan tingkat varian antara fakta dengan target/rencana yang telah ditetapkan.

Di samping itu, suatu laporan pertanggung jawaban akan dinilai transparan (full disclosure) adalah bila dapat memenuhi:

  • Penjelasan mengenai metode dan kebijaksanaan yang melandasi format dan substansi laporan;
  • Informasi lainnya yang memungkinkan pengguna laporan dapat melakukan analisis secara penuh;
  • Informasi pencapaian visi dan misi organisasi serta perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap metode, kebijakan, dan target organisasi;
  • Informasi kinerja dan informasi keuangan;
  • Kekayaan dan kewajiban yang melekat pada organisasi;
  • Pelaksanaan aktifitas baik khususnya operasionalisasi yang bersifat strategis.

Pertanggungjawaban tertulis berupa laporan-laporan yang mempunyai tujuan untuk feedback maupun feedforward. Untuk tujuan feedback, pertanggungjawaban hendaknya:

  • mencakup pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan;
  • dikeluarkan segera setelah periode pelaksanaan kegiatan selesai;
  • menunjukkan trend pencapaian atau progress yang dicapai;
  • menjelaskan bukan hanya keberhasilan namun juga kegagalan dan penyimpangan dari target dan standar yang telah ditetapkan;
  • mengikuti format dan kandungan informasi yang telah standar;
  • untuk kebutuhan feedforward, hendaknya juga melibatkan arus informasi yang akan datang serta berbagai upaya pemecahan masalah yang segera akan dilakukan.


Akuntabilitas Manajerial (Internal)[edit]

Amanat akuntabilitas, sebagaimana dimaksudkan diatas, ditindaklanjuti melalui Inpres No. 7/1999 tenang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang menginstruksikan kepada : Para Menteri; Panglima Tertinggi Nasional Indonesia; Gubernur Bank Indonesia; Jaksa Agung; Kepolisian Republik Indonesia; Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen; Para Pimpinan Sekretariat Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara; Para Gubernur; Para Bupati/Walikota, untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Menindaklanjuti Inpres tersebut, Kepala LAN menerbitkan SK Kepala LAN No. 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP, yang telah disempurnakan dengan SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP, yang berisi tentang (1) perencanaan stratejik; (2) perencanaan kinerja; (3) pengukuran kinerja; dan (4) pelaporan.

Pelaksanaan akuntabilitas akan mendorong peningkatan kinerja organisasi. Peningkatan kinerja dalam suatu organisasi tidak bias dilakukan tanpa adanya manajemen yang baik, yang dapat mendukung upaya-upaya untuk peningkatan kinerja. Untuk dapat berakuntabilitas setiap instansi pemerintah harus memiliki rencana strategis (Renstra) yang memuat visi dan misi organisasi yang kemudian dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang harus dicapai dan selanjutnya ditetapkan strategi atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut berupa kebijakan dan program. Instansi pemerintah juga harus menyusun rencana kinerja tahunan (Renja) yang memuat target dan sasaran serta program yang terinci kedalam kegiatan beserta indicator kinerjanya. Pada gilirannya, dalam konteks pelaksanaan program dan kegiatan, dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui pencapaian sasaran dan hasil pengukuran kinerja untuk mengetahui pencapaian sasaran yang dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang memuat tingkat keberhasilan dan kegagalan.


LAKIP merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, dan bermanfaat antara lain untuk :

  • mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan ang berlaku, kebijakasanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
  • menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
  • menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah;
  • terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang diamanahkan oleh konstituen kepada penyelenggara pemerintahan, telah dikembangkan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagaimana ditegaskan dalam Inpres 7 tahun 1999.

Isi Inpres tersebut antara lain adalah mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, mulai dari Eselon II ke atas, untuk mempertangungjawabkan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik yang telah dirumuskan sebelumnya. Selanjutnya, pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas yang berkewenangan sehingga berakhir kepada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Pelaksanaan pertangungjawaban tersebut dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertangungjawaban secara periodik dan melembaga.

Dalam sistem AKIP, langkah awal untuk mengukur kinerja Instansi Pemerintah adalah dengan menyusun perencanaan strategik. Berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999, Perencanaan strategik merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik mengandung visi, misi, tujuan/sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Kemudian disebutkan dalam Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP, bahwa rencana strategik (renstra) yang disusun oleh suatu Instansi Pemerintah harus mencakup: uraian tentang visi dan misi serta faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi, uraian tentang tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi, dan uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut, yang disebut sebagai strategi. Penyusunan rencana strategik, tentu saja harus memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh instansi tersebut.


Suatu sistem akuntabilitas kinerja akan dapat menghasilkan data yang cukup banyak. Informasi yang dihasilkan tidak akan berguna, kecuali dirancang dengan hati-hati, dalam arti informasi yang disajikan benar-benar berguna bagi para pemimpin, pembuat keputusan, manajer-manajer program, dan masyarakat. Bentuk dan isi laporan harus dipertimbangkan sedemikian rupa, sehingga laporan yang berbeda harus dibuat untuk pemakai laporan yang berbeda pula.

Laporan untuk para pemimpin harus mengikhtisarkan informasi kebijaksanaan ---disajikan secara grafis jika memungkinkan--- dan harus menunjukkan arah kemajuan dan kesulitan yang dihadapi. Laporan ini biasanya dibuat menurut tujuan dari kebijakan sesuai dengan pernyataan tujuan yang telah di-review sebelumnya oleh para pemimpin.

Laporan untuk masyarakat dan media massa dibuat berdasarkan pada informasi yang disajikan untuk para pemimpin, dengan penekanan pada minat publik terhadap kebijakan dan operasional program. Laporan kepada masyarakat perlu menyediakan informasi yang akan membantu mereka dalam menilai kebijakan dan program yang dilaksanakan, dan membantu masyarakat dalam menginterprestasikan data.

Agar dapat menjawab kebutuhan tersebut, Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah mutlak perlu menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah secara berjenjang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP). SAKIP tersebut menekankan pentingnya pengembangan perencanaan strategik sejalan dengan upaya penerapan akuntabilitas yang memvisualisasikan tingkat ketaatan suatu Instansi Pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku, kemampuan untuk mengevaluasi kinerja, keterbukaan dalam penetapan keputusan, mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan, dan menerapkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.

Lingkup LAKIP meliputi pengungkapan mengenai fakta/profil instansi, perencanaan strategis, kinerja instansi, dan evaluasi kinerja. Pelaporan AKIP meliputi aktifitas atau program yang dapat dikendalikan oleh organisasi (controllable) dan kegiatan atau program yang di luar kendali organisasi. Hal ini dianggap penting karena partisipasi Instansi Pemerintah terfragmentasi kepada bidang-bidang yang sangat luas yang tidak mungkin dikelola hanya oleh satu lembaga saja.

Akuntabilitas Publik[edit]

Kepemerintahan yang baik mensyaratkan penerapan akuntabiltas publik dalam SANKRI oleh para penyelenggara negara. Adapun dasar hukum penerapan akuntabilitas publik tersebut antara lain adalah UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sementara itu, pada pemerintah daerah praktek berakuntabilitas juga merujuk pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.


1. Akuntabilitas Eksekutif (Pemerintah)

Mekanisme pertanggungjawaban pemerintah dalam sistem demokrasi perwakilan yang dianut banyak negara, pada umumnya dilakukan melalui media pelaporan pertanggungjawaban pihak pemerintah di hadapan lembaga perwakilan rakyat (legislatif). Mekanisme akuntabilitas publik yang demikian ini dikenal dengan mekanisme checks and balances, dimana lembaga perwakilan rakyat sebagai wujud kedaulatan rakyat melakukan kontrol terhadap Kepala Pemerintahan atas penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan pemerintahan negara yang dipercayakan rakyat kepada eksekutif agar tidak dimanfaatkan secara sewenang-wenang untuk kepentingan eksekutif sendiri dan atau kelompok-kelompok tertentu dalam cara yang merugikan atau memarjinalkan kelompok masyarakat lainnya. Adanya mekanisme keseimbangan dan kontrol (checks and balances) inilah yang menjadi salah satu ciri umum terselenggaranya sistem pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.

Mekanisme pertanggungjawaban Kepala Pemerintahan kepada seluruh rakyat Indonesia, baik secara konstitusional maupun secara konvensi, dilakukan melalui pendekatan sesuai dengan prinsip checks and balances tersebut di atas. Presiden sebagai Kepala Negara dan sekaligus Kepala Pemerintahan pada akhir masa jabatannya menyampaikan Pidato Pertanggungjawaban dihadapan Sidang Paripurna MPR. Pidato ini dimaksudkan untuk menyampaikan seluruh perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dipimpinnya selama 5 (lima) tahun masa jabatan Presiden.

Pada era reformasi, Pidato atau Laporan Pertanggungjawaban Presiden dilakukan dalam Sidang Paripurna Tahunan MPR.Mekanisme pertanggungjawaban tahunan ini pada hakekatnya merupakan progress report atas kemajuan atau perkembangan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan dalam tahun yang berjalan. Sedangkan di masa Pemerintahan Orde Baru, progress report ini dilakukan Presiden secara konvensi melalui Pidato Kenegaraan pada setiap tanggal 16 Agustus, menjelang peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Pidato kenegaraan sebagai wujud akuntabilitas publik Kepala Pemerintahan juga dilakukan secara konvensi pada setiap awal tahun anggaran berjalan, yang biasanya dilakukan pada tanggal 15 Januari.


Sementara itu, Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD, yang memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Proses penyampaian LKPJ terhadap DPRD tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD pada setiap akhir tahun anggaran (LKPJ Akhir Tahun Anggaran) dan juga pada akhir masa jabatan Kepala Daerah (LKPJ Akhir Masa Jabatan). LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sedangkan LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan. Adapun ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan: (a) urusan desentralisasi; (b) tugas pembantuan; dan (c) tugas umum pemerintahan.

Selain melalui mekanisme kelembagaan tersebut, akuntabilitas publik pemerintah dalam SANKRI juga dilaksanakan dengan jalan pemberian informasi secara terbuka kepada publik. Dalam mekanisme akuntabilitas ini instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan seluruh informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterimanya kepada publik, dengan mengecualikan beberapa informasi yang ditentukan secara ketat dan terbatas. Adapun informasi pemerintah yang dapat dikecualikan tersebut, adalah yang masuk dalam kriteria: (a) dapat membahayakan negara; (b) berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; (c) berkaitan dengan hak-hak pribadi; (d) berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau (e) belum dikuasai atau didokumentasikan pada saat diminta.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi instansi pemerintah yang dapat diakses oleh publik dapat diklasifikasikan berdasarkan kewajiban waktu publikasi. Pertama, informasi yang wajib dipublikasikan secara berkala, paling lambat 6 (enam) bulan sekali, meliputi: (a) informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; (b) informasi mengenai kegiatan dan kinerja instansi pemerintah terkait; (c) informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau (d) informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Ketiga, informasi yang wajib tersedia setiap saat, meliputi: (a) daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; (b) hasil keputusan instansi pemerintah dan pertimbangannya; (c) seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; (d) rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan instansi pemerintah; (e) perjanjian instansi pemerintah dengan pihak ketiga; (f) informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; (g) prosedur kerja pegawai instansi pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau (h) laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Khusus pemerintah daerah, penyampaian informasi kinerja kepada publik juga mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa bersamaan dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah juga menyampaikan informasi LPPD kepada masyarakat. Muatan informasi LPPD merupakan ringkasan LPPD, dengan demikian mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Pelanggaran terhadap penerapan akuntabilitas publik dapat berimplikasi secara politis. Kepala pemerintah yang dalam mekanisme kelembagaan dipandang tidak cukup akuntabel dapat menerima sanksi penolakan pertanggungjawaban Kepala Pemerintah, baik Presiden maupun Gubernur atau Bupati dan Walikota, oleh MPR/DPR maupun DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Penolakan tersebut kemudian dapat diwujudkan dalam bentuk ketetapan lembaga legislatif yang menyatakan mosi tidak percaya kepada Kepala Pemerintahan yang bersangkutan dan berakhir dengan usulan pemberhentiannya dari jabatan sebagai Kepala Pemerintahan melalui prosedur yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan UUD 1945 yang telah 4 (empat) kali diamandemen, ditetapkan dalam Pasal 7a bahwa: “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Sementara itu, pelanggaran terhadap keterbukaan informasi dapat berakibat aparatur pemerintah menerima hukuman pidana. Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008, pihak pemerintah yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara sertamerta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).


Hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Kepala Pemerintahan sebagai wujud akuntabilitas kepada rakyat, bukan hanya terbatas pada kinerja pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan saja, melainkan seluruh informasi publik dengan mengecualikan beberapa informasi tertentu. Dengan kata lain, penerapan akuntablitas pada hakekatnya merupakan perwujudan dari konitmen pelaksanaan prinsip-prinisp kepemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance), serta prinsip pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Akuntabilitas Kepala Pemerintahan dalam sistem demokrasi, dengan demikian harus dilandasi dengan keyakinan bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara memiliki hak untuk mengetahui (the right to know) dan memperoleh informasi serta fakta-fakta yang diungkapkan secara terbuka dan rinci atas segala sesuatu yang telah dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah; sehingga dapat dikaji, dibahas, dan diperdebatkan oleh masyarakat maupun perwakilan mereka di MPR/DPR/DPRD dalam rangka pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan tugas-tugas Kepala Pemerintahan beserta seluruh jajarannya.


2. Akuntabilitas Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat)

Dalam Pasal 20 A ayat (1) UUD 1945, DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan; ayat (2) dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD 1945, DPR mempunyai hak interpretasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dijelaskan dalam pasal 20 A tersebut, DPR sebagai lembaga negara yang anggotanya merupakan wakil dari rakyat (sebagai konstituen) harus dapat mencerminkan aspirasi konstituen itu sendiri. Oleh karena itu, kinerja DPR harus dapat menimbulkan rasa aman dan adil sesuai dengan harapan dari konstituen. Selain itu, setiap Anggota DPR berdasarkan Pasal 20 UU No. 22 Tahun 2003, antara lain menyatakan :

…………... bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara;

…………… bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan NKRI.

Selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (1)-nya mengenai tugas Pimpinan DPR, huruf I dinyatakan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Paripurna DPR. Akuntabilitas kinerja legislatif dinilai oleh rakyat dan hasilnya tercermin pada hasil Pemilu yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun.

Sebagai badan publik, legislatif juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka informasi yang wajib disampaikan kepada publik adalah semua informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh lembaga legislatif yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pelanggaran anggota legislatif atas kewajiban ini, berakibat berlakunya ketentuan pidana atas legislatif tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 51 sampai dengan pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 2008.


3. Akuntabilitas Yudikatif (Mahkamah Agung)

Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah MK. Selanjutnya dalam Pasal 24 A ayat (1)-nya dinyatakan, MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, akuntabilitas kinerja akan dapat dilihat dari setiap keputusan tingkat kasasi yang menimbulkan rasa keadilan bagi setiap warga bangsa serta judicial review dari berbagai peraturan perundangan yang merugikan masyarakat.

Dasar hukum penerapan akuntabilitas yudikatif adalah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tersebut, lembaga yudikatif wajib memberikan kepada publk informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh lembaga yudikatif yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. ketentuan tentang pidana juga berlaku atas pelanggaran yudikatif terhadap penerapan keterbukaan informasi publik.


4. Akuntabilitas Auditif (Badan Pemeriksa Keuangan)

Dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945 dinyatakan, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu BEPEKA yang bebas dan mandiri. Selanjutnya Pasal 23 E ayat (2)-nya dinyatakan, hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya. Dalam UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, antara lain dijelaskan BEPEKA melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Akuntabilitas BEPEKA dalam melaksanakan tugas, akan dilihat dari implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleg BEPEKA. Sebagaimana badan publik lainnya, BEPEKA juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi publik dan menerima konsekuensi pidana atas pelanggaran dalam keterbukaan informasi publik.


BAB XI : PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN PENYELENGGARAAN NEGARA[edit]

Pengembangan sistem administrasi negara yang dipraktekkan dalam kerangka pembangunan penyelenggaraan negara pada hakekatnya mencakup seluruh perangkat negara, yaitu lembaga-lembaga negara beserta alat kelengkapannya, dalam melaksanakan dan menunjang keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan lembaga-lembaga dimaksud, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun lembaga negara lainnya berdasarkan UUD 1945. Pengembangan dimaksud dilaksanakan dalam berbagai langkah dan upaya untuk menata, menyesuaikan, memperbaiki dan membangun sistem yang telah ada, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, berdasarkan kebijakan dan arah pengembangannya ke depan. Sasarannya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sistem administrasi negara dalam seluruh dimensi dan prosesnya, agar terus berkembang menyikapi tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kebijakan dan arah pengembangan SANKRI, baik dalam arti sebagai Sistem Penyelenggaraan Negara maupun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, ditetapkan dalam kerangka pembangunan negara berdasarkan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya.


Kebijakan Pembangunan Penyelenggaraan Negara[edit]

Sebagai Sistem Penyelenggaraan Negara, kebijakan pengembangan SANKRI dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan lembaga tersebut. Selain itu, secara sistematis, perencanaan pengembangan ini mengacu pula pada Prolegnas yang disusun berdasarkan prioritas materi peraturan perundang-undangan yang akan ditetapkan, baik untuk kurun waktu tahunan maupun lima tahunan. Berdasarkan Prolegnas dimaksud beberapa peraturan perundang-undangan yang harus ditetapkan tersebar dalam berbagai bidang pembangunan nasional, diantaranya politik, hukum dan keamanan, serta kesejahteraan rakyat. Sedangkan sebagai Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, pengembangan SANKRI dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan yang berlaku bagi lembaga eksekutif (Pemerintah), dengan tidak mengesampingkan tata hubungannya dengan kewenangan Lembaga Negara lainnya sebagaimana dimaksud UUD 1945. Sebagaimana diuraikan pada Bab I, Pemerintah lebih banyak berperan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan negara. Atas dasar itulah, arah kebijakan pembangunan pemerintahan negara yang menjadi pedoman bagi Presiden beserta perangkat kelembagaan di bawahnya, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, sangat ditentukan oleh kebijakan pembangunan penyelenggaraan negara berdasarkan UUD 1945. Artinya, kebijakan pembangunan ini harus memperhatikan dan terkait erat dengan kebijakan penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh Lembaga Negara selain eksekutif, yang disusun berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga tersebut.

Arah kebijakan perencanaan pembangunan secara makro didokumentasikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). SPPN ini disusun untuk menjamin tercapainya tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Dalam kaitan ini, adanya SPPN dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran.

Adapun ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk pembangunan administrasi negara.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa perencanaan pembangunan nasional akan menghasilkan 3 (tiga) dokumen perncanaan, yakni: 1) rencana pembangunan jangka panjang; 2) rencana pembangunan jangka menengah; dan 3) rencana pembangunan tahunan.

Atas dasar ketentuan inilah, maka lahir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. RPJP Nasional sendiri merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional. Visi yang diusung oleh RPJP Nasional 2005-2025 adalah “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”, dengan pemaknaaan visi sebagai berikut:

  • Mandiri: Bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
  • Maju: Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi.
  • Adil: Sedangkan Bangsa adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah.
  • Makmur: Kemudian Bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia.


Pada tahap berikutnya, RPJP Nasional dijabarkan dalam bentuk penyusunan RPJM Nasional yang berisi visi, misi, dan program Presiden, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJM Nasional kemudian dijabarkan kedalam perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja pemerintah (RKP), yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dengan melihat struktur sistem perencanaan pembangunan sebagaimana dipaparkan diatas, dapat ditemukan 2 (dua) implikasi penting sebagai berikut:

  • Antara tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dengan tujuan penyusunan RPJP Nasional, RPJM Nasional, dan RKP, memiliki korelasi positif. Artinya, tujuan negara yang tertinggi sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran pada tingkat perencanaan dibawahnya, yakni RPJP Nasional, RPJM Nasional, dan RKP.
  • Oleh karena pembangunan SANKRI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan penyelenggaraan negara secara menyeluruh, maka tujuan pembangunan SANKRI pada hakekatnya adalah juga sebagai bagian dalam mewujudkan tujuan negara.

Upaya mewujudkan tujuan negara diatas tentu bukan hal yang mudah, namun memerlukan proses panjang dan sistematis. Disamping itu, banyak tantangan yang dihadapi dan membutuhkan strategi yang tepat untuk mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan tersebut. Adapun tantangan yang dihadapi dan mempengaruhi penentuan strategi pembangunan untuk kurun waktu RPJMN I (2004-2009) dan RPJMN II (2009-2014), yakni:

Tabel 12.1. Tantangan/Permasalahan Pembangunan yang Dihadapi pada Periode 2004-2009 dan Periode 2009-2014

No. Periode RPJMN 1 (2004-2009) Periode RPJMN 1I (2009-2014)
1. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan rendah dan menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat dan munculnya berbagai masalah sosial yang mendasar; Capaian laju pertumbuhan ekonomi sekitar 6% selama periode 2004-2008 belum cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tertinggal dan tidak dapat menikmati buah dari pertumbuhan ekonomi jika laju pertumbuhan hanya mencapai 6% per tahun.
2. Kualitas SDM Indonesia masih rendah, yang secara mendasar disebabkan pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memenuhi hak-hak dasar warga negara; Percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk Indonesia (inclusive growth). Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan serta memperkuat kapasitas keluarga Indonesia dalam menghadapi berbagai goncangan. Pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya dapat mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan berbagai intervensi yang efektif.
3. Kualitas manusia dipengaruhi juga oleh kemampuan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup; Pertumbuhan ekonomi harus lebih tersebar ke seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi.
4. Kesenjangan pembangunan antardaerah masih lebar, seperti antara Jawa dengan luar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta antara Kota dengan Desa; Pertumbuhan ekonomi yang tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan, yang banyak menyediakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi melalui investasi, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah, diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing yang lebih baik.
5. Perbaikan kesejahteraan rakyat sangat ditentukan oleh dukungan infrastruktur dalam pembangunan; Pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan.
6. Belum tuntasnya penanganan secara menyeluruh terhadap aksi separatisme di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua bagi terjaminnya integritas NKRI serta masih adanya potensi konflik horizontal di berbagai wilayah Indonesia seperti Maluku, Poso, dan Mamasa; Percepatan pertumbuhan ekonomi membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Revilitalisasi pertanian tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai, mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Keluarga miskin tidak akan mampu ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur. Masalah lingkungan hidup seperti polusi air, udara dan tanah, atau banjir di lingkungan perkotaan memiliki keterkaitan yang kuat dengan ketiadaan infrastruktur yang memadai. Walaupun pengeluaran dalam bidang infrastruktur telah ditingkatkan, kesenjangan infrastruktur masih terasa, baik di tingkat nasional maupun antardaerah.
7. Masih tingginya kejahatan konvensional dan transnasional; Peningkatan produktivitas sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. SDM bukan hanya sebagai faktor produksi melainkan ikut berfungsi mengkoordinasi faktor produksi lain dalam kegiatan ekonomi. Karenanya, peningkatan kualitas manusia Indonesia, khususnya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi faktor penentu dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
8. Masih kurangnya kemampuan, jumlah dan personel TNI, serta permasalahan alutsista yang jauh dari mencukupi, untuk mengamankan wilayah yang sangat luas; kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang beragam; serta potensi ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri yang tidak ringan; Kualitas birokrasi Indonesia perlu ditingkatkan untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga dewasa ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama yang membawa Indonesia dalam kancah persaingan di pasar global dan meningkatkan daya saing nasional.
9. asih banyaknya peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan serta perlindungan terhadap HAM; masih besarnya tumpang tindih peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat dan Daerah yang menghambat iklim usaha dan pada gilirannya menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat; belum ditegakkannya hukum secara tegas, adil dan tidak diskriminatif, serta memihak kepada rakyat kecil; dan belum dirasakan putusan hukum oleh masyarakat sebagai suatu putusan yang adil dan tidak memihak melalui proses yang transparan; elaksanaan demokrasi telah mengalami kemajuan. Harus diakui, sebagian masih demokrasi prosedural, masih banyak esensi demokrasi yang substansial yang belum mampu dijalankan sepenuhnya. Oleh karena itu, konsolidasi demokrasi harus terus diperkuat. Selanjutnya, terkait erat dengan demokrasi adalah desentralisasi. Proses transformasi sistem pemerintahan ini belum berjalan sempurna. Pemantapan proses desentralisasi melalui penguatan sinergi pusat-daerah dan antar daerah merupakan agenda penting dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari integrasi dengan ekonomi global.
10. Rendahnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, yang antara lain dikarenakan: tingginya penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan; rendahnya kinerja SDM Aparatur; belum memadainya sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan; rendahnya kesejahteraan PNS; serta banyaknya peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan; Penegakan hukum secara konsisten, termasuk pemberantasan korupsi, dapat memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha. Banyak upaya perbaikan sistem hukum yang sudah dibenahi. Namun¸ saat ini fungsi hukum untuk menuntun perilaku berkehidupan Bangsa Indonesia sehari-hari masih harus banyak diperbaiki.
11. Belum menguatnya pelembagaan politik lembaga penyelenggara negara dan lembaga kemasyarakatan; masih rendahnya internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti adanya tindakan kekerasan dan politik uang; masih belum tuntasnya persoalan-persoalan masa lalu, seperti pelanggaran HAM berat dan tindakan-tindakan kejahatan politik; adanya ancaman terhadap komitmen persatuan dan kesatuan; dan adanya kecenderungan unilateralisme dalam hubungan internasional.


Di samping tantangan pokok di atas, terdapat berbagai permasalahan mendasar yang menuntut perhatian khusus dalam penentuan strategi pembangun ke depan, diantaranya adalah: (1) masih lemahnya karakter bangsa; (2) belum terbangunnya sistem pembangunan, pemerintahan, dan pembangunan yang berkelanjutan; (3) belum berkembangnya nasionalisme kemanusiaan serta demokrasi politik dan ekonomi; (4) belum terejawantahkannya nilai-nilai utama kebangsaan dan belum berkembangnya sistem yang memungkinkan masyarakat untuk mengadopsi dan memaknai nilai-nilai kontemporer secara bijaksana; (5) kegamangan dalam menghadapi masa depan; serta (6) rentannya sistem pembangunan, pemerintahan, dan kenegaraan dalam menghadapi perubahan. Berbagai permasalahan mendasar tersebut memberikan sumbangan yang besar bagi penyelenggaraan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Penanganan yang tidak sistemik terhadap permasalahan dimaksud sering melahirkan persoalan baru, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, kelembagaan, maupun keamanan, yang membuat pemecahannya menjadi semakin rumit. Dalam hal ini perlu penanganan secara sistemik dan berkelanjutan yang membutuhkan jangka waktu panjang.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia di atas, diperlukan adanya visi nasional yang kuat, visioner, dan mampu memberi inspirasi bagi bangsa Indonesia untuk bekerja keras mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Dalam hubungan ini, visi pembangunan nasional pada periode 2004-2009 dan periode 2009-2014 dapat dilihat perbandingannya pada tabel dibawah ini.

Tabel 12.2. Visi dan Misi Pembangunan Nasional Periode 2004-2009 dan 2009-2014

No. Visi RPJMN 1 (2004-2009) Visi RPJMN 1I (2009-2014)
1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai; Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”, dengan penjelasan sebagai berikut:
2. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan HAM; serta 1. Kesejahteraan Rakyat: terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. 2. Demokrasi: terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.
3. Keadilan: terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.


No. Misi RPJMN 1 (2004-2009) Misi RPJMN 1I (2009-2014)
1. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai; Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera
2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis; serta Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi
3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang


Pada kurun waktu berlakunya RPJM Nasional I (2004-2009), terdapat 3 (tiga) agenda pembangunan, yaitu (1) Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai; (2) Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis; dan (3) Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia. Selanjutnya, ketiga agenda tersebut ditindaklanjuti dalam berbagai program pembangunan yang hendak dicapai untuk jangka waktu lima tahun mendatang.

Berkaitan dengan Agenda Pertama, Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai, disusun tiga sasaran pokok pembangunan nasional dengan prioritasnya sebagai berikut :

  • Meningkatnya rasa aman dan damai tercermin dari menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok maupun golongan masyarakat; menurunnya angka kriminalitas secara nyata di perkotaan dan pedesaan; serta menurunnya secara nyata angka perampokan dan kejahatan di lautan dan penyelundupan lintas batas.
  • Semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yang tercermin dengan tertanganinya kegiatan-kegiatan yang ingin memisahkan diri dari NKRI; meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman bahaya terorisme bagi tetap tegaknya kedaulatan NKRI, baik dari ancaman dalam maupun luar negeri.
  • Semakin berperannya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Untuk mencapai Sasaran tersebut, prioritas pembangunan diletakkan pada Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional.


Berkaitan dengan Agenda kedua, Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis, disusun lima sasaran pokok pembangunan nasional dengan prioritasnya sebagai berikut :

  • Meningkatnya keadilan dan penegakan hukum yang tercermin dari terciptanya sistem hukum yang adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap HAM; dan terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat dan Daerah sebagai bagian dari upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum.
  • Terjaminnya keadilan gender bagi peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang tercemin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, program pembangunan, dan kebijakan publik; membaiknya angka GDI (Gender-related Development Index) dan angka GEM (Gender Empowerment Measurement); menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; serta meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan nasional tahun 2004-2009 diletakkan pada Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak;
  • Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan kepemerintahan daerah yang baik, serta terjaminnya konsistensi seluruh peraturan Pusat dan Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka meningkatkan keadilan bagi pembangunan daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan nasional tahun 2004-2009 diletakkan pada Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah;
  • Meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat yang tercermin dari: (a) berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, yang dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas; (b) terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa; (c) terhapusnya peraturan perundang-undangan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat; dan (d) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan nasional tahun 2004-2009 diletakkan pada Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.


Berkaitan dengan Agenda Ketiga, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, disusun lima sasaran pokok pembangunan nasional dengan prioritasnya sebagai berikut :

  • Menurunnya jumlah penduduk miskin.
  • Berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang tercermin dari meningkatnya peran pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan; meningkatnya pembangunan pada daerah-daerah terbelakang dan tertinggal; meningkatnya pengembangan wilayah yang didorong oleh daya saing kawasan dan produk-produk unggulan daerah; serta meningkatnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil, dengan memperhatikan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan nasional tahun 2004-2009 diletakkan pada Pembangunan Pedesaan dan Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah;
  • Meningkatnya kualitas manusia yang secara menyeluruh tercermin dari membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
  • Membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan nasional tahun 2004-2009 diletakkan pada Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Mutu Lingkungan Hidup;
  • Membaiknya infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan nasional tahun 2004-2009 diberikan pada Percepatan Pembangunan Infrastruktur; serta Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara.


Sedangkan pada periode RPJM Nasional II (2009-2014), terdapat 5 (lima) agenda prioritas, yakni: 1) Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; 2) Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan; 3) Penegakan Pilar Demokrasi; 4) Penegakan Hukum; dan 5) Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan .

Berkaitan dengan Agenda Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, disusun sasaran pembangunan nasional sebagai berikut :

  • Percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga di sekitar 5-6 persen pada akhir tahun 2014, dan kesempatan kerja yang tercipta antara 9,6 juta-10,7 juta pekerja selama periode 2010-2014. Kombinasi antara percepatan pertumbuhan ekonomi dan berbagai kebijakan intervensi pemerintah yang terarah diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 8-10 persen pada akhir 2014.
  • Dalam bidang pendidikan, sasaran pembangunan ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan, yang antara lain ditandai oleh menurunnya jumlah penduduk buta huruf; meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun dan pendidikan lanjutan dan berkembangnya pendidikan kejuruan yang ditandai oleh meningkatnya jumlah tenaga terampil.
  • Di bidang kesehatan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, antara lain, ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi, dan kematian ibu melahirkan.
  • Dalam bidang pangan, terciptanya kemandirian dalam bidang pangan pada akhir tahun 2014 ditandai dengan meningkatnya ketahanan pangan rakyat, berupa perbaikan status gizi ibu dan anak pada golongan masyarakat yang rawan pangan, membaiknya akses rumah tangga golongan miskin terhadap pangan, terpelihara dan terus meningkatnya kemampuan swasembada beras dan komoditas pangan utama lainnya, menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat kelompok pendapatan menengah bawah, menjaga nilai tukar petani agar dapat menikmati kemakmuran, dan meningkatkan daya tawar komoditas Indonesia dan keunggulan komparatif (comparative advantage) dari sektor pertanian Indonesia di kawasan regional Asia dan Global.
  • Bidang energi membangun ketahanan energi dengan mencapai diversifikasi energi yang menjamin keberlangsungan dan jumlah pasokan energi di seluruh Indonesia dan untuk seluruh penduduk Indonesia dengan tingkat pendapatan yang berbeda-beda, meningkatkan penggunaan energi terbarukan (renewable energy) dan berpartispasi aktif dan memanfaatkan berkembangnya perdagangan karbon secara global, meningkatkan efisisensi konsumsi dan penghematan energi baik di lingkungan rumah tangga maupun industri dan sektor transportasi, dan memproduksi energi yang bersih dan ekonomis.
  • Dalam bidang lingkungan hidup, sasaran yang hendak dicapai adalah perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan, penahanan laju kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan; peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Selain itu terus dilakukan program reboisasi, penghutanan kembali (reforestasi) dan program pengurangan emisi karbon.
  • Bidang infrastruktur meneruskan pembangunan dan pasokan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan seperti jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, irigasi, air bersih dan sanitasi serta pos dan telekomunikasi.
  • Dalam bidang Usaha Kecil dan Menengah langkah-langkah yang dilakukan adalah, meningkatkan dan memajukan usaha kecil menengah dengan menambah akses terhadap modal termasuk perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), meningkatkan bantuan teknis dalam aspek pengembangan produk dan pemasaran, melaksanakan kebijakan pemihakan untuk memberikan ruang usaha bagi pengusaha kecil dan menengah, serta menjaga fungsi, keberadaan serta efisiensi pasar tradisional.


Berkaitan dengan Agenda Pekuatan Pembangunan Demokrasi, disusun sasaran pembangunan nasional sebagai berikut :

  • Membangun dan memantapkan sistem demokrasi di Indonesia yang dapat menghasilkan pemerintahan dan lembaga legistatif yang kredibel, bermutu, efektif, dan mampu menyelenggarakan amanah dan tugas serta tanggung jawabnya secara baik, seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum. Dengan demikian, fungsi checks and balances dapat dilakukan secara santun, beretika, dan efektif sehingga penyelenggaraan negara tidak terhambat oleh mekanisme dan sistem demokrasi, namun sebaliknya akan makin meningkat kualitas hasil dan akuntabilitasnya.
  • menjamin setiap lima tahun terselenggaranuya proses pemilu yang memenuhi azas-azas demokrasi yang baik, yaitu jujur, adil, dan menjamin seluruh warga negara pemilih dapat melaksanakan hak memilihnya secara bebas dan bertanggung jawab.

Berkaitan dengan Agenda Penegakan Hukum, disusun sasaran pembangunan nasional adalah: tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (rule of law) dan terjaganya ketertiban umum.

Arah Pengembangan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia[edit]